Tag Archives: pelembagaan partai politik di indonesia

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik[1]

Wawan E. Kuswandoro[2]

Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

wkuswandoro@ub.ac.id

Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

WP_20161123_012Pendidikan Politik: Mengapa dan Apa Saja

Sebagai hantaran dalam diskusi ini, ihwal awalan yang musti kita hamparkan adalah, konteks pendidikan politik dalam pembangunan politik dan tertib politik (political order). Pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Makin berpengalaman melakukan aktivitas politik, akan makin dewasalah masyarakat (learning society) dalam berpolitik dan berdemokrasi (Dahl, 2005). Dalam konteks yang lebih praktis, misalnya dalam pemilihan umum, pendidikan politik menyiapkan demokratisasi pemilih dan otonomi pemilih. Targetnya adalah: kemaslahatan bersama, tertib politik (political order), otonomi pemilih, “kemenangan rakyat” (kedaulatan, kekuasaan).

100_3213Mengikut pendapat Robert Dahl (2005) dan dalam perspektif new-institutionalism, dalam praktik demokrasi diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup: pejabat-pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas (free), adil (fair), dan sering dilakukan; kebebasan berekspresi; sumber-sumber informasi alternatif; otonomi asosiasional; dan kewarga(negara)an yang inklusif. Insitusi-institusi politik ini saling terkait dan saling melengkapi, dan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi efektif, untuk mengontrol agenda-agenda kebijakan pemerintah, meningkatkan saling pengertian (modal sosial), serta untuk menjamin pengakuan atas hak dan peran-peran kewargaan (inklusi). Penguatan institusi politik inilah yang penting dalam agenda pendidikan politik secara komprehensif. Efektifnya institusi politik membawa keseimbangan antara kepentingan maupun konflik kepentingan dalam dinamika politik.

100_3218Lantas, pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana intitusi politik tersebut dapat bekerja dengan baik dan berfungsi efektif? Atau mungkin malah terjerembab dalam defisit? J. Saya meyakini bahwa modal sosial-lah sebagai kondisi yang menggerakkannya. Modal sosial mengacu pada kemampuan berorganisasi yang, antara lain, ditandai adanya sikap saling percaya (trust), membentuk dan mematuhi aturan-aturan bersama (norms), serta kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring (networks) sehingga mampu memajukan efisiensi dalam bermasyarakat melalui tindakan bersama (collective actions) dalam iklim keterbukaan dan deliberatif dalam pandangan Habermas. Masyarakat yang sistem demokrasinya dapat bekerja dengan baik, ternyata adalah masyarakat yang ditandai dengan adanya modal sosial yang kuat. Mereka terbiasa membangun dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi suka-rela, terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki solidaritas sosial yang kuat, dan terdapat saling percaya lintas kelompok (generalized trust) yang kuat. Jika kita ingin memperkuat demokrasi, kita dianjurkan untuk memperkuat modal sosial, terutama memperkuat kesediaan bekerja sama dan saling percaya (trust) lintas kelompok. Semaian trust, generalized trust ini secara elementer telah dimiliki oleh masyarakat kita, secara tradisional muncul dalam bentuk personal trust, yang apabila di-utilisasi, akan mendayakan masyarakat dalam partisipasi politik yang konkret. Konsep ini saya namakan institutionalized personal trust (Kuswandoro, SEAAM IPRC 2016). Jelasnya, bahan baku elementer (modal sosial) ini yang semestinya ada dalam lebensraum institusi politik, sebuah landasan pacu bagi pendidikan politik holistik.

IMG_7106Karenanya, nilai-nilai penting yang semestinya diedukasikan pada masyarakat demokratis sejak dini mencakup nilai-nilai: (1) kesediaan dan kemampuan bekerjasama (cooperation), (2) penghargaan dan penghormatan pada perbedaan (diversity), (3) pengakuan dan kesediaan menegakkan ketaraan (equality), (4) menjunjung tinggi kebebasan (freedom), (5) menjaga kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan (human dignity), (6) menegakkan keadilan (justice), (7) menghormati hak pribadi (privacy), (8) bertanggung jawab (responsibility), dan (9) memegang teguh kebenaran (truth).

Ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan keterlibatan para aktor penjaga demokrasi, untuk memelihara agar institusi politik beserta elemennya dapat bekerja efektif sehingga mencapai tujuan bersama yakni kemaslahatan bersama dan tertib politik.

Lini Aktor Pendidikan Politik

Maka, siapakah aktor penjaga dan pengawal demokrasi tersebut? Dan bagaimanakah pendidikan politik didesain untuk mengawal demokrasi agar efektif dan berhasil guna? Para penjaga demokrasi dan lini aktor pendidikan politik ini adalah partai politik, KPU, civil society, media massa. (catatan: pemerintah tidak saya masukkan secara khusus dalam diskusi, karena fungsi pemerintah justru berada pada posisi provider kebijakan publik/ fasilitator politik –dengan kemampuannya–, atas semua upaya pendidikan politik kewargaan).

20130519_215208-2Partai Politik. Hingga kini, dalam konteks pendidikan politik, partai politik masih menghadapi dilema antara pendidikan politik dan pemenangan elektoral, karena keduanya tidak selalu sejalan. Partai politik lebih berkepentingan pada penguatan kapasitas elektoral untuk pemenangan dalam pemilihan (insentif politik) daripada pendidikan politik yang menguras energi dan waktu namun tidak selalu signifikan pada pemenangan. Pendidikan politik pun merupakan bagian dari usaha pemenangan tersebut: peraihan dukungan suara dalam pemilihan umum, atau mobilisasi dukungan (suara) rakyat demi kemenangan dan kepentingan (pragmatis) elit dan oligarkh partai dan pengejaran insentif politik partai (kursi parlemen). Partai politik menghadapi persoalan biaya (pendanaan) dan waktu, sehingga energi yang ada dioptimalkan untuk sebesar-besar peluang untuk meraih kapasitas elektoral. Karenanya, sebagai contoh, dalam rekrutmen caleg/ kandidat kepala daerah atau pemimpin partai, dapat dipahamilah sekiranya partai lebih cenderung memilih calon yang lebih siap secara modal, baik itu modal sosial (public figures, vote-getter figures, penguasa basis suara/ massa) maupun modal finansial. Ini adalah dorongan dan hasrat pragmatis yang lebih dekat kepada pencapaian insentif politik itu tadi atau rent-seeking policy yang dianut partai, atau setidaknya untuk menopang eksistensi partai. Kelangkaan sumber daya partai dan waktu (kalender elektoral) juga “memaksa” partai untuk cenderung bertindak pragmatis. Pada titik inilah mengapa praktik politik uang dalam aneka bentuknya (Aspinall, 2015), pada arena politik lokal ruang terbuka (pemilu) maupun ruang tertutup (pemilihan internal organisasi) mendapatkan tempat. Efisiensi sumberdaya akan menjadi pilihan rasional bagi partai politik untuk meraih kemenangan dalam pemilihan atau meraih insentif politik.

[pertanyaan sederhana: bagaimanakah cara partai politik untuk lebih mudah mendulang suara?]

Inilah kelemahan partai politik kita, yang jika terus begini, sistem politik dan sistem pemilu akan menggiring partai pada internal political decay atau pembusukan dari dalam, yakni kegagalan pelembagaan partai yang mencapai titik kritis.

20130723_225035Titik kritis kehidupan partai politik ini akan relatif terselamatkan dengan “intervensi” regulasi politik yang berpihak pada penguatan pelembagaan partai politik, sehingga partai lebih mampu melakukan pendidikan politik yang sebenarnya, tanpa mengorbankan peluang penguatan kapasitas elektoral, bahkan menunjang kapasitas elektoral tersebut.

Peluang yang bisa ditangkap adalah penguatan kelembagaan partai politik. Perlu pendekatan secara politik dan legal (hukum) misalnya dengan intervensi regulasi tadi. Pendekatan politik dan sosial dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan politik yang menggerakkan elemen civil society, sehingga partai politik pun akan menyesuaikan cara hidupnya. Penguatan basis modal sosial merupakan bagian dari upaya ini. Parameter yang mudah adalah ketika masyarakat telah memiliki pikiran (imaji) tentang partai yang sejalan dengan pengurus partai dan agenda partai menjadi pengetahuan publik (Randall, 2014; Surbakti, 2013).

[bagaimanakah modal sosial yang dimiliki partai politik dan bagaimana pula ia mengoperasikannya?]

ket kpuKomisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan aktor penjaga demokrasi yang relatif memiliki derajat akseptabilitas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada aktor lain semisal partai politik sehingga lebih berpeluang “menguasai suara publik”, akan tetapi menderita sindrom ketergantungan bawaan dan keterbatasan kewenangan yang membatasi geraknya.

KPU sebenarnya dapat lebih mengoptimalkan (meluaskan) bentangan pendidikan politik sesuai perannya yang juga dijamin negara, tidak sebatas pendidikan pemilih untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam TPS (meskipun upaya ini sudah berat), namun keterbatasan institusionalnya yang membatasinya.

Peluang-nya adalah memperbarui orientasi pendidikan pemilih (voter education) yang dimiliki KPU pada bentangan yang lebih menjangkau elemen pendidikan politik misalnya dengan memanfaatkan peran-peran inisiatif lokal (kampus? mahasiswa?) dalam diskusi-diskusi ringan tetapi meluas dengan topik-topik politik dalam arti luas.

diskusi politik1Civil society, termasuk sekolah/ kampus. Secara sederhana, dalam konteks pendidikan politik holistik, civil society dapat dimaknai sebagai jalinan antar elemen dan lembaga sosial, termasuk di dalamnya adalah NGO, ormas (dalam segala manifestasi dan sebutannya), lembaga keluarga, sekolah/ kampus dan lembaga-lembaga sosial yang lain seperti pertetanggaan (neighborhood: PKK, dasawisma, arisan, posyandu, pos kamling, dsb), kumpulan warga (pengajian, acara keagamaan, cangkrukan, jurnalisme warga, dll).

Sekolah, kampus, sebagai miniatur masyarakat, tempat  dan wahana persemaian benih-benih pemikiran politik secara terstruktur, wahana untuk membina sosialisasi politik sejak dari pemikiran. Kelemahan/ Peluang/ Tantangan: persepsi tentang politik masih terlampau sempit, sehingga perlu kreasi dalam mempresentasikan isu-isu politik.

IMG-20161025-WA0020Media Massa. Pendidikan politik dalam peran atau melalui, media massa. Ada beberapa faktor yang patut dijadikan perhatian dalam pendidikan politik media massa. Pertama, fakta media tidak selalu merupakan fakta peristiwa. Fakta media merupakan hasil rekonstruksi atas peristiwa dan fakta sebenarnya. Dan realitas media, bukan merupakan realitas sosial (juga politik) yang (sama dengan fakta) sebenarnya, karena ia adalah hasil rekonstruksi, olahan sudut pandang (angle), juga agenda setting media (Chomsky (2009: 5 – 6). Secara sederhana pendapat  Chomsky ini dapat dipahami bahwa setiap orang dapat menanggapi suatu fakta peristiwa dalam berbagai tafsir dan pemaknaan yang berangkat dari berbagai sudut pandang, referensi dan kepentingan (teori interpretasi). Juga, dalam teori komunikasi, kita mengenal bahwa setiap peristiwa akan dimaknai secara berbeda oleh penerima pesan (pembaca pesan, berita, dll). Meskipun demikian, Chomsky juga mencatat, bahwa media massa merupakan alat ampuh dalam perebutan makna pada arena politik antara aktor politik partai dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat calon pemilih, seperti dikatakan Chomsky (2009:6), siapa yang membangun image (citra) akan mendapat legitimasi publik seperti yang diinginkan.

Perebutan makna, merupakan “pertempuran” antara aktor politik (parpol, elit, antar parpol, antar elit, dsb) dengan masyarakat calon pemilih dalam arena politik lokal untuk memperoleh simpati dan dukungan ketika para aktor  elit melancarkan simbol-simbol kuasa-elektoralnya. Ini bisa melalui sarana apa saja yang penting simbol dan pesan itu dapat diterima oleh khalayak sasarannya. Bisa melalui media massa, seperti kata Hill (1995), bahwa politics in the age of mediation. Sikap dan pernyataan aktor politik, selalu memiliki nilai berita, sehingga berita politik memiliki dimensi (pembentukan) opini publik. Dan  (pembentukan) opini publik inilah yang kompatibel dengan kepentingan dan maksud para aktor politik. Belum lagi variabel kapital dan pasar dalam industri media yang juga turut berpengaruh pada konstruksi realitas politik (Herman, 1992).

[Aktor politik manakah yang lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana “pendidikan politik”-nya?]

 

Kesimpulan

  1. Pendidikan politik merupakan bagian dari upaya penciptaan tertib politik.
  2. Aktor pendidikan politik adalah aktor institusi politik: partai politik, KPU, civil society, media massa.
  3. Peran dan fungsi masing-masing aktor institusi politik dan pendidikan politik dipengaruhi oleh faktor internal (kelembagaan, habitus, dll) dan eksternal-struktural (sistem politik, sistem pemilu) dan eksternal-kultural (modal sosial).
  4. Negara diperlukan untuk memfasilitasi secara politik dan legal (hukum) upaya pendidikan politik holistik untuk memampukan aktor (institusi) politik dalam kehidupan sistem politik yang sehat.

Saran

  1. Mengaktifkan simpul-simpul sosial dalam pembicaraan tentang isu-isu politik yang dekat dengan “hajat hidup orang banyak” (by institutionalized personal trust).
  2. Mengaktifkan antar simpul sosial menjadi sebuah jejaring sosial yang produktif, fleksibel namun berdaya guna dalam menginkubasi gagasan “hajat hidup orang banyak”  yang bersambung “kepada yang berwajib” (state, partai politik).
  3. Perlu adanya “agen pendamping” untuk memelihara simpul jejaring pada #Saran 2.
  4. Para lini aktor dapat me-utilisasi #Saran2 dan #Saran 3 untuk tujuan pendidikan politik dalam pengertian luas.
  5. Menjadikan politik sebagai isu sedap sehari-hari (bagian dari kebutuhan), dengan mengubah paradigma berpikir masyarakat melalui #Saran4.

Referensi

Aspinall, Edward  dan Mada Sukmajati (Eds.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov, 2015.

Chomsky, Noam. Politik Kuasa Media. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of The Mass Media.  New York: Pantheon Books, 1992.

Hill, David T. The Press in New Order. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Huntington, Samuel P. Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora.“Political Order in Changing Societies”. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Kuswandoro, Wawan E. Personal Trust Institutionalization as a Strategy on Actuating Participation of Urban-Poor People in Adapting Government’s Innovative Policy. Conference Paper, dipresentasikan di forum “International Postgraduate Research Conference”, Manado, 12 – 13 November, 2016.

___________________. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2014. Makalah seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2014”, KPU Kabupaten Kediri, September 2013.

Randall, Vicky. “Partai Politik dan Struktur Sosial Di Negara Berkembang”, dalam Richard S. Katz dan William Crotty. Handbook Partai Politik. Diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi. Bandung: Nusa Media, 2014, 640 – 653.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.


[1] Judul artikel ini merupakan modifikasi yang saya lakukan atas materi saya, dengan tetap tidak mengurangi substansi, dari judul yang ditugaskan oleh panitia seminar kepada saya, yakni “Tinjauan Praktis Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia”.

[2] Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, Deklarator dan Anggota South East Asia Academic Mobility (SEAAM), kerjasama akademisi Indonesia – Malaysia.

____________________________________________

Artikel ini dalam format PDF tersedia di sini:

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik – WK

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN LEBIH MUDAH!

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

 

Melanjutkan bahasan tentang pelembagaan partai politik, setelah teori pelembagaan Huntington dan rumusan pelembagaan partai politik oleh Vicky Randall, di Indonesia, partai politik belum ada yang menunjukkan pelembagaan yang baik, mulai derajat kesisteman, bangunan ideologi, otonomi partai terkait pendanaan, pengetahuan publik tentang partai politik yang bersangkutan (konsepsi Randall) dan kemenjangkaran partai pada imaji (benak) masyarakat maupun pada kehidupan keseharian masyarakat (konsepsi Mainwaring dan Scully).

Ramlan Surbakti juga menyatakan, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik[1]. Dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mempercepat konsolidasi demokrasi.

100_3218Jika memperhatikan gejala yang ditunjukkan partai-partai politik di Indonesia, yang belum kunjung melembaga, dengan mengikuti pemikiran Huntington, Webb dan parameter assessment model Vicky Randall dan Ramlan Surbakti, juga Sebnem di Turki dan Eropa Selatan, maka pelembagaan partai politik tampaknya akan menjadi agenda panjang dan berkepanjangan, tanpa ujung. Partai-partai politik di Indonesia masih jauh dari pelembagaan. Ketidakterlembaganya partai politik ini mayoritas tampak dari terlalu dominannya figur top leader bahkan sejak awal kelahirannya. Sebagai contoh, partai-partai yang terlahir pada periode pemilu masa awal reformasi (1999), semisal PDI Perjuangan atau PDI-P (Megawati Soekarnoputri), PKB (Gus Dur), PAN (Amin Rais). Kemudian partai-partai yang lahir dan sebagai peserta pemilu 2004 – 2014: Partai Demokrat (SBY), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Nasdem (Surya Paloh), Hanura (Wiranto). Dan, menghadapi pemilu 2019, kemunculan Partai Perindo yang dikomandani Hary Tanoesudibjo pun menunjukkan gejala yang sama. Mereka memulai dari figur top leader yang kemudian menjadi simbol partai. Selain isu dominannya top leader, gejala belum melembaganya partai politik tampak dari kegagalannya mengelola konflik internal dan kepentingan faksi-faksi dalam tubuh partai.  Tercatat, partai lama semisal Partai Golkar dan PPP pun tak luput dari persoalan ini. Juga PKS yang terhitung baru dan relatif lebih memiliki pendekatan bekerjanya sistem ketimbang figur (figur top leader tidak dominan, malah mengikut sistem partai), basis pendukung yang relatif stabil dan jelas. Partai Golkar dan PPP yang telah memiliki umur lebih panjang (konsepsi Huntington) pun tak luput dari konflik internal. Jika PPP berakhir dengan munculnya partai pecahannya yakni “PPP Reformasi” yang kemudian dikenal sebagai “PPPR” dan menjelma menjadi “PBR” (Partai  Bintang Reformasi), partai-partai lain semisal PDIP juga mirip, memunculkan PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) dan PDP (Partai Demokrasi Pembaruan). Partai Golkar memiliki keunikan dalam hal “pembelahan diri”. Ia lebih menyerupai pembelahan ideologis dengan kemunculan kader-kader Golkar yang tampil menjadi pemimpin partai politik besar. Sebut saja misalnya Wiranto yang mengomandani Partai Hanura, Surya Paloh mengoperasikan Partai Nasional Demokrat, Prabowo Subianto mengomandani Partai Gerindra. Polanya sama: faksi kepentingan memanifestokan secara konkret dan fisikal. Demikian juga PKS, walaupun partai ini belum menunjukkan gejala perpecahan seperti PDI-P dan PPP, internal partai ini juga tidak steril dari goncangan.

Intinya, partai-partai di Indonesia menunjukkan ketidakstabilan kelembagaan dan lemahnya pelembagaan sebagaimana yang dimaksudkan Huntington, Webb, Randall, Mainwaring dan Ramlan Surbakti.

100_3213Pertanyaannya, jika persoalan pelembagaan partai politik ini tanpa akhir, akankah partai dan sistem kepartaian akan terus memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik Indonesia dengan tanpa melembaga? Dan, menarik untuk disimak, pendapat Mehran Kamrava, bahwa institusionalisasi (pelembagaan) hanya mungkin terjadi pada masyarakat yang telah memiliki kekuasaan-pusat-dominan yang mampu menanggulangi pertarungan pusat-pusat kekuasaan yang lain. Institusionalisasi tidak dapat dilakukan apabila institusi politik tidak cukup mampu menampung penetrasi -dan tidak memiliki- basis massa yang jelas (identifiable)[2]. Nah… bagaimana nih nasib partai-partai di Indonesia ke depan… 😀

 

Bacaan lain:

Prioritas Partai Politik di Indonesia: Pelembagaan Atau Ketangguhan Elektoral?

Anomali Politik

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN LEBIH MUDAH!

 


Pelembagaan Partai Politik Randall

Rumusan Randall tentang Pelembagaan Partai Politik

Artikel sebelumnya:

Pelembagaan Partai Politik: Sebuah Pengantar

 

ket dpkp_workshop-guru2-sekotaPemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand yang dimuat dalam Jurnal Party Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002 tentang pelembagaan partai politik menarik untuk melengkapi teori Huntington tentang pelembagaan. (Baca: Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington).

Dikatakannya, bahwa proses pelembagaan mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural[1].

Kuadran asesment pelembagaan partai politik model Randall tersebut jika diilustrasikan adalah seperti pada gambar berikut ini (maaf, gambar tidak bisa diunggah utuh).

Menarik, apa yang dirumuskan oleh Vicky Randall tentang keempat dimensi untuk mengukur tingkat pelembagaan partai politik. Ramlan Surbakti pun menjelaskan pelembagaan partai politik ini dengan mengelaborasi pemikiran Vicky Randall ini, yakni, pertama, tentang derajat kesisteman partai politik, yang menurutnya adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

Kedua, tentang identitas nilai partai politik, yang dikatakannya berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai, yaitu pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik dan basis sosial pendukungnya. Menurutnya, lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mereka mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu (basis sosial/ pendukung loyal). Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai apabila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai tersebut.

Ketiga, tentang derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan, yang disebutkannya berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).

Rumusan ini sejalan dengan framing yang diberikan Huntington tentang otonomi partai sebagai salah satu kriteria pelembagaan. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

Dan, keempat, tentang derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meskipun belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain[2].

Apakah partai politik di Indonesia telah memenuhi kriteria Randall ini?

 

 


Bacaan lain:

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Menghadapi Pemilu 2019, Manakah Yang Lebih Stratejik Bagi Partai Politik: Pembenahan Institusional Ataukah Kemampuan Elektoral?

Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington

Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington

wk@gippDari beberapa pemikiran tentang pelembagaan partai politik, pemikiran Samuel P. Huntington baik untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (political order), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik, sebagai tujuan dalam pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial-baru di bidang politik[1]. Maka, sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan “tertib politik” ini, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik (political institutionalization).

 

Bagi Huntington, kajian pelembagaan (institusionalisasi) ini penting. Ia melihat tertib politik dan stabilitas politik mengalami kesenjangan dan kemerosotan dengan ditandai dengan melemahnya wewenang dan legitimasi pemerintahan, terutama di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ketidakstabilan ini, menurut Huntington, disebabkan oleh derasnya perubahan  sosial dan cepatnya mobilisasi kelompok-kelompok baru yang melibatkan diri di bidang politik namun dibarengi dengan lambannya proses perkembangan lembaga-lembaga politik. Tingginya angka mobilisasi sosial dan perluasan partai politik berbarengan dengan rendahnya angka organisasi dan pelembagaan politik, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan kekacauan politik. Masalah politik yang utama adalah pembangunan lembaga politik tertinggal di belakang perubahan sosial dan ekonomi[2].

 

Samuel P. Huntington, dalam buku “Political Order in Changing Societies”, memaknai pelembagaan (lembaga politik) sebagai proses dengan mana organisasi dan tatacara memperoleh nilai baku dan stabil[3]. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi, dan keterpaduan organisasi dan tatacara. Menurut Huntington, pelembagaan organisasi dan tatacara tertentu di dalam sistem politik dapat diukur dari ukuran-ukuran: penyesuaian diri – kekakuan, kompleksitas – kesederhanaan, otonomi – subordinasi, dan persatuan – perpecahan, yaitu [4]:

Kesatu,

Penyesuaian Diri dan Kekakuan. Makin mudah menyesuaikan diri, organisasi makin tinggi tingkat pelembagaannya. Dan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri, dapat diukur dari (a) usia organisasi. Dan usia ini diukur dari perhitungan kronologis (makin tua organisasi, makin tinggi tingkat pelembagaannya); (b) usia generasi (makin sering suatu organisasi mampu mengatasi masalah suksesi dengan luwes, makin tinggi tingkat pelembagaannya); (c) fungsi (makin mudah menyesuaikan diri tethadap perubahan lingkungan dengan mengubah fungsi, makin tinggi tingkat pelembagaannya).

 

Kedua,

Kompleksitas dan Kesederhanaan. Makin kompleks organisasi, makin tinggi tingkat pelembagaannya.

 

Ketiga,

Otonomi – Subordinasi. Yaitu sejauh mana organisasi politik dan prosedur tidak tergantung dari kelompok sosial dan metode perilaku yang lain.

 

Keempat,

Kesatuan dan Perpecahan. Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, semakin tinggi tingkat pelembagaannya.

 

Pelembagaan politik, menurut Huntington, menentukan stabilitas sistem politik, bersama-sama dengan kualitas partisipasi politik. Dikatakannya, stabilitas politik tergantung pada hubungan (rasio) antara derajat partisipasi politik dan pelembagaan politik[5]. Instabilitas, adalah pertanda bahwa masyarakat tidak memiliki komunitas politik sementara partisipasi politik bergerak jauh lebih cepat daripada pelembagaan politik. Masyarakat yang maju dan tertib memiliki pola pelembagaan kekuasaan yang tegas dan stabil serta selaras dengan  tingkat partisipasi politiknya[6].

 

Gagasan utama tentang konteks pelembagaan partai politik dalam sistem politik untuk menyumbang terciptanya political order sebagaimana dikemukakan Huntington ini, saya ringkas dalam tabel yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis (framework for analysis) pelembagaan partai politik.

 

Analisis Pelembagaan Partai Politik Huntington

Gagasan Utama

Samuel P. Huntington

Konteks Pelembagaan Parpol –    Tertib politik-    Sistem politik-    Stabilitas politik-    Partisipasi politik
Pelembagaan Partai Politik –  Nilai baku.-  Stabil.
Parameter Pelembagaan Parpol Kemampuan partai politik:

  1. Menyesuaikan diri (usia organisasi, usia generasi, fungsi).
  2. Kompleksitas.
  3. Otonomi.
  4. Keterpaduan organisasi dan tatacara
Implikasi parameter pelembagaan partai politik
  1. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan (tidak sebatas melaksanakan fungsi partai).
  2. Diferensiasi sub-unit organisasi (hirarki – fungsional).
  3. Tidak tergantung dari organisasi politik dan metode perilaku yang lain.
  4. Keutuhan organisasi.
Efek implikasi parameter pelembagaan partai politik
  1. Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal (stabilitas internal, demokrasi internal, konsensus).
  2. Hubungan antar-partai.
  3. Peran dalam sistem politik.

Sumber: Huntington,  Political Order in Changing Societies

 

Dari rumusan Huntington, semakin partai mampu menunjukkan derajat parameter pelembagaan yang tinggi, semakin melembaga partai tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal, hubungan antar-partai dan peran dalam sistem politik. Sebagai “frame for analysis”, darinya dapat diturunkan beberapa alat analisis pelembagaan partai politik yang lebih teknis dan terukur sehingga “apa-apa yang harus dilakukan partai politik” agar lebih melembaga akan menjadi lebih jelas.***

 


Bacaan lain:
Rumusan Randall Tentang Pelembagaan Partai Politik
Menghadapi Pemilu 2019, Manakah Yang Lebih Stratejik Bagi Partai Politik: Pembenahan Institusional Ataukah Kemampuan Elektoral?
TIPS MEMBACA BUKU TEKS SECARA LEBIH EFEKTIF

Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan Partai Politik

 

“Tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai”

(Clinton Rossiter)[1]

 

“Partai dan sistem partai yang melembaga adalah aktor kunci untuk menentukan akses pada kekuasaan”

(Mainwaring dan Scully)[2]

 

Apa itu Pelembagaan Partai Politik

Pengertian pelembagaan, menurut Samuel P. Huntington, adalah proses di mana organisasi dan  tatacara memperoleh nilai baku dan stabil[3]. Nilai dan stabilitas dalam pemahaman Huntington ini mewujud dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam organisasi (partai politik). Ramlan Surbakti memberikan pengertian pelembagaan partai politik sebagai suatu proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture)[4]. Perilaku yang memola, sikap dan budaya, dalam pelembagaan partai politik, menurut Ramlan, beroperasi dalam empat dimensi yakni (1) dimensi derajat kesisteman (systemness), (2) derajat identitas nilai (value infusion), (3) dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik[5]. Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga apabila telah mencapai ke-empat dimensi tersebut sehingga memiliki perilaku, sikap dan budaya yang memola dan ajeg.

 

Mengapa (Harus) Pelembagaan Partai ?

Pelembagaan partai politik merupakan tema penting dalam kajian politik terutama partai politik. Pelembagaan merupakan dimensi penting untuk memahami sistem kepartaian dalam negara demokrasi atau semi-demokrasi, karena dengan memahami tingkat pelembagaan partai politik, akan mempermudah penjelasan karakteristik penting sistem kepartaian[6]. Sistem kepartaian menduduki peran penting dalam sistem demokrasi, sistem ketatanegaraan dan konsolidasi demokrasi. Sistem demokrasi yang bercirikan kompetisi (kekuasaan), meniscayakan terjadinya perebutan kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan melalui pemilihan, dan (hanya bisa) dilakukan oleh partai politik untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Mainwaring dan Scully yang dikutip oleh Andrey A. Meleshevich:

“…an institutionalized party system, parties are key actors in determining access  to power, open elections must be the real process in detemining who governs and main actors must see them as such”[7]

(dalam suatu sistem partai yang melembaga, partai merupakan aktor kunci dalam menentukan akses kekuasaan, pemilihan yang terbuka merupakan keniscayaan proses politik dalam menentukan pemerintahan)

 

Untuk ini, partai politik harus mampu berfungsi untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, baik internal (pengurus, anggota) maupun eksternal (konstituen, masyarakat), menghubungkan  kepentingan masyarakat dan negara, untuk diproses dalam sistem politik dan memproduk kebijakan publik. Kesehatan sistem politik dan demokrasi serta konsolidasi demokrasi ini memerlukan syarat: partai politik yang melembaga, untuk bisa mengoperasikan berjalannya fungsi-fungsi partai politik dalam sistem politik dan demokrasi.

 

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Klojen-20130227-00415Secara praktis, partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelembagaan. Pada umumnya mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik, malah merupakan bagian dari konflik. Konflik internal partai politik yang berujung pada pembelahan genealogis partai politik, kemandegan proses politik dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik, misalnya apa yang terjadi di Sampang pada pemilukada 2006 yang prosesnya mandeg ketika partai-partai politik tidak mengajukan calon[8] adalah contoh nyata kegagalan pelembagaan partai politik. Legalisasi calon perseorangan sebagai peserta pemilu bupati/ walikota maupun gubernur disamping calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, adalah kebijakan politik“exit strategy” untuk merespons kegagalan pelembagaan partai politik.

 

Ramlan Surbakti juga menyatakan, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik[9]. Dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mempercepat konsolidasi demokrasi.***

 

Wawan E. Kuswandoro

Sedang meneliti pelembagaan dan kemampuan elektoral partai politik.

 

 

 

 


Bacaan lain:
Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington