Tag Archives: partai politik

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik[1]

Wawan E. Kuswandoro[2]

Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

wkuswandoro@ub.ac.id

Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

WP_20161123_012Pendidikan Politik: Mengapa dan Apa Saja

Sebagai hantaran dalam diskusi ini, ihwal awalan yang musti kita hamparkan adalah, konteks pendidikan politik dalam pembangunan politik dan tertib politik (political order). Pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Makin berpengalaman melakukan aktivitas politik, akan makin dewasalah masyarakat (learning society) dalam berpolitik dan berdemokrasi (Dahl, 2005). Dalam konteks yang lebih praktis, misalnya dalam pemilihan umum, pendidikan politik menyiapkan demokratisasi pemilih dan otonomi pemilih. Targetnya adalah: kemaslahatan bersama, tertib politik (political order), otonomi pemilih, “kemenangan rakyat” (kedaulatan, kekuasaan).

100_3213Mengikut pendapat Robert Dahl (2005) dan dalam perspektif new-institutionalism, dalam praktik demokrasi diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup: pejabat-pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas (free), adil (fair), dan sering dilakukan; kebebasan berekspresi; sumber-sumber informasi alternatif; otonomi asosiasional; dan kewarga(negara)an yang inklusif. Insitusi-institusi politik ini saling terkait dan saling melengkapi, dan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi efektif, untuk mengontrol agenda-agenda kebijakan pemerintah, meningkatkan saling pengertian (modal sosial), serta untuk menjamin pengakuan atas hak dan peran-peran kewargaan (inklusi). Penguatan institusi politik inilah yang penting dalam agenda pendidikan politik secara komprehensif. Efektifnya institusi politik membawa keseimbangan antara kepentingan maupun konflik kepentingan dalam dinamika politik.

100_3218Lantas, pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana intitusi politik tersebut dapat bekerja dengan baik dan berfungsi efektif? Atau mungkin malah terjerembab dalam defisit? J. Saya meyakini bahwa modal sosial-lah sebagai kondisi yang menggerakkannya. Modal sosial mengacu pada kemampuan berorganisasi yang, antara lain, ditandai adanya sikap saling percaya (trust), membentuk dan mematuhi aturan-aturan bersama (norms), serta kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring (networks) sehingga mampu memajukan efisiensi dalam bermasyarakat melalui tindakan bersama (collective actions) dalam iklim keterbukaan dan deliberatif dalam pandangan Habermas. Masyarakat yang sistem demokrasinya dapat bekerja dengan baik, ternyata adalah masyarakat yang ditandai dengan adanya modal sosial yang kuat. Mereka terbiasa membangun dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi suka-rela, terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki solidaritas sosial yang kuat, dan terdapat saling percaya lintas kelompok (generalized trust) yang kuat. Jika kita ingin memperkuat demokrasi, kita dianjurkan untuk memperkuat modal sosial, terutama memperkuat kesediaan bekerja sama dan saling percaya (trust) lintas kelompok. Semaian trust, generalized trust ini secara elementer telah dimiliki oleh masyarakat kita, secara tradisional muncul dalam bentuk personal trust, yang apabila di-utilisasi, akan mendayakan masyarakat dalam partisipasi politik yang konkret. Konsep ini saya namakan institutionalized personal trust (Kuswandoro, SEAAM IPRC 2016). Jelasnya, bahan baku elementer (modal sosial) ini yang semestinya ada dalam lebensraum institusi politik, sebuah landasan pacu bagi pendidikan politik holistik.

IMG_7106Karenanya, nilai-nilai penting yang semestinya diedukasikan pada masyarakat demokratis sejak dini mencakup nilai-nilai: (1) kesediaan dan kemampuan bekerjasama (cooperation), (2) penghargaan dan penghormatan pada perbedaan (diversity), (3) pengakuan dan kesediaan menegakkan ketaraan (equality), (4) menjunjung tinggi kebebasan (freedom), (5) menjaga kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan (human dignity), (6) menegakkan keadilan (justice), (7) menghormati hak pribadi (privacy), (8) bertanggung jawab (responsibility), dan (9) memegang teguh kebenaran (truth).

Ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan keterlibatan para aktor penjaga demokrasi, untuk memelihara agar institusi politik beserta elemennya dapat bekerja efektif sehingga mencapai tujuan bersama yakni kemaslahatan bersama dan tertib politik.

Lini Aktor Pendidikan Politik

Maka, siapakah aktor penjaga dan pengawal demokrasi tersebut? Dan bagaimanakah pendidikan politik didesain untuk mengawal demokrasi agar efektif dan berhasil guna? Para penjaga demokrasi dan lini aktor pendidikan politik ini adalah partai politik, KPU, civil society, media massa. (catatan: pemerintah tidak saya masukkan secara khusus dalam diskusi, karena fungsi pemerintah justru berada pada posisi provider kebijakan publik/ fasilitator politik –dengan kemampuannya–, atas semua upaya pendidikan politik kewargaan).

20130519_215208-2Partai Politik. Hingga kini, dalam konteks pendidikan politik, partai politik masih menghadapi dilema antara pendidikan politik dan pemenangan elektoral, karena keduanya tidak selalu sejalan. Partai politik lebih berkepentingan pada penguatan kapasitas elektoral untuk pemenangan dalam pemilihan (insentif politik) daripada pendidikan politik yang menguras energi dan waktu namun tidak selalu signifikan pada pemenangan. Pendidikan politik pun merupakan bagian dari usaha pemenangan tersebut: peraihan dukungan suara dalam pemilihan umum, atau mobilisasi dukungan (suara) rakyat demi kemenangan dan kepentingan (pragmatis) elit dan oligarkh partai dan pengejaran insentif politik partai (kursi parlemen). Partai politik menghadapi persoalan biaya (pendanaan) dan waktu, sehingga energi yang ada dioptimalkan untuk sebesar-besar peluang untuk meraih kapasitas elektoral. Karenanya, sebagai contoh, dalam rekrutmen caleg/ kandidat kepala daerah atau pemimpin partai, dapat dipahamilah sekiranya partai lebih cenderung memilih calon yang lebih siap secara modal, baik itu modal sosial (public figures, vote-getter figures, penguasa basis suara/ massa) maupun modal finansial. Ini adalah dorongan dan hasrat pragmatis yang lebih dekat kepada pencapaian insentif politik itu tadi atau rent-seeking policy yang dianut partai, atau setidaknya untuk menopang eksistensi partai. Kelangkaan sumber daya partai dan waktu (kalender elektoral) juga “memaksa” partai untuk cenderung bertindak pragmatis. Pada titik inilah mengapa praktik politik uang dalam aneka bentuknya (Aspinall, 2015), pada arena politik lokal ruang terbuka (pemilu) maupun ruang tertutup (pemilihan internal organisasi) mendapatkan tempat. Efisiensi sumberdaya akan menjadi pilihan rasional bagi partai politik untuk meraih kemenangan dalam pemilihan atau meraih insentif politik.

[pertanyaan sederhana: bagaimanakah cara partai politik untuk lebih mudah mendulang suara?]

Inilah kelemahan partai politik kita, yang jika terus begini, sistem politik dan sistem pemilu akan menggiring partai pada internal political decay atau pembusukan dari dalam, yakni kegagalan pelembagaan partai yang mencapai titik kritis.

20130723_225035Titik kritis kehidupan partai politik ini akan relatif terselamatkan dengan “intervensi” regulasi politik yang berpihak pada penguatan pelembagaan partai politik, sehingga partai lebih mampu melakukan pendidikan politik yang sebenarnya, tanpa mengorbankan peluang penguatan kapasitas elektoral, bahkan menunjang kapasitas elektoral tersebut.

Peluang yang bisa ditangkap adalah penguatan kelembagaan partai politik. Perlu pendekatan secara politik dan legal (hukum) misalnya dengan intervensi regulasi tadi. Pendekatan politik dan sosial dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan politik yang menggerakkan elemen civil society, sehingga partai politik pun akan menyesuaikan cara hidupnya. Penguatan basis modal sosial merupakan bagian dari upaya ini. Parameter yang mudah adalah ketika masyarakat telah memiliki pikiran (imaji) tentang partai yang sejalan dengan pengurus partai dan agenda partai menjadi pengetahuan publik (Randall, 2014; Surbakti, 2013).

[bagaimanakah modal sosial yang dimiliki partai politik dan bagaimana pula ia mengoperasikannya?]

ket kpuKomisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan aktor penjaga demokrasi yang relatif memiliki derajat akseptabilitas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada aktor lain semisal partai politik sehingga lebih berpeluang “menguasai suara publik”, akan tetapi menderita sindrom ketergantungan bawaan dan keterbatasan kewenangan yang membatasi geraknya.

KPU sebenarnya dapat lebih mengoptimalkan (meluaskan) bentangan pendidikan politik sesuai perannya yang juga dijamin negara, tidak sebatas pendidikan pemilih untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam TPS (meskipun upaya ini sudah berat), namun keterbatasan institusionalnya yang membatasinya.

Peluang-nya adalah memperbarui orientasi pendidikan pemilih (voter education) yang dimiliki KPU pada bentangan yang lebih menjangkau elemen pendidikan politik misalnya dengan memanfaatkan peran-peran inisiatif lokal (kampus? mahasiswa?) dalam diskusi-diskusi ringan tetapi meluas dengan topik-topik politik dalam arti luas.

diskusi politik1Civil society, termasuk sekolah/ kampus. Secara sederhana, dalam konteks pendidikan politik holistik, civil society dapat dimaknai sebagai jalinan antar elemen dan lembaga sosial, termasuk di dalamnya adalah NGO, ormas (dalam segala manifestasi dan sebutannya), lembaga keluarga, sekolah/ kampus dan lembaga-lembaga sosial yang lain seperti pertetanggaan (neighborhood: PKK, dasawisma, arisan, posyandu, pos kamling, dsb), kumpulan warga (pengajian, acara keagamaan, cangkrukan, jurnalisme warga, dll).

Sekolah, kampus, sebagai miniatur masyarakat, tempat  dan wahana persemaian benih-benih pemikiran politik secara terstruktur, wahana untuk membina sosialisasi politik sejak dari pemikiran. Kelemahan/ Peluang/ Tantangan: persepsi tentang politik masih terlampau sempit, sehingga perlu kreasi dalam mempresentasikan isu-isu politik.

IMG-20161025-WA0020Media Massa. Pendidikan politik dalam peran atau melalui, media massa. Ada beberapa faktor yang patut dijadikan perhatian dalam pendidikan politik media massa. Pertama, fakta media tidak selalu merupakan fakta peristiwa. Fakta media merupakan hasil rekonstruksi atas peristiwa dan fakta sebenarnya. Dan realitas media, bukan merupakan realitas sosial (juga politik) yang (sama dengan fakta) sebenarnya, karena ia adalah hasil rekonstruksi, olahan sudut pandang (angle), juga agenda setting media (Chomsky (2009: 5 – 6). Secara sederhana pendapat  Chomsky ini dapat dipahami bahwa setiap orang dapat menanggapi suatu fakta peristiwa dalam berbagai tafsir dan pemaknaan yang berangkat dari berbagai sudut pandang, referensi dan kepentingan (teori interpretasi). Juga, dalam teori komunikasi, kita mengenal bahwa setiap peristiwa akan dimaknai secara berbeda oleh penerima pesan (pembaca pesan, berita, dll). Meskipun demikian, Chomsky juga mencatat, bahwa media massa merupakan alat ampuh dalam perebutan makna pada arena politik antara aktor politik partai dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat calon pemilih, seperti dikatakan Chomsky (2009:6), siapa yang membangun image (citra) akan mendapat legitimasi publik seperti yang diinginkan.

Perebutan makna, merupakan “pertempuran” antara aktor politik (parpol, elit, antar parpol, antar elit, dsb) dengan masyarakat calon pemilih dalam arena politik lokal untuk memperoleh simpati dan dukungan ketika para aktor  elit melancarkan simbol-simbol kuasa-elektoralnya. Ini bisa melalui sarana apa saja yang penting simbol dan pesan itu dapat diterima oleh khalayak sasarannya. Bisa melalui media massa, seperti kata Hill (1995), bahwa politics in the age of mediation. Sikap dan pernyataan aktor politik, selalu memiliki nilai berita, sehingga berita politik memiliki dimensi (pembentukan) opini publik. Dan  (pembentukan) opini publik inilah yang kompatibel dengan kepentingan dan maksud para aktor politik. Belum lagi variabel kapital dan pasar dalam industri media yang juga turut berpengaruh pada konstruksi realitas politik (Herman, 1992).

[Aktor politik manakah yang lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana “pendidikan politik”-nya?]

 

Kesimpulan

  1. Pendidikan politik merupakan bagian dari upaya penciptaan tertib politik.
  2. Aktor pendidikan politik adalah aktor institusi politik: partai politik, KPU, civil society, media massa.
  3. Peran dan fungsi masing-masing aktor institusi politik dan pendidikan politik dipengaruhi oleh faktor internal (kelembagaan, habitus, dll) dan eksternal-struktural (sistem politik, sistem pemilu) dan eksternal-kultural (modal sosial).
  4. Negara diperlukan untuk memfasilitasi secara politik dan legal (hukum) upaya pendidikan politik holistik untuk memampukan aktor (institusi) politik dalam kehidupan sistem politik yang sehat.

Saran

  1. Mengaktifkan simpul-simpul sosial dalam pembicaraan tentang isu-isu politik yang dekat dengan “hajat hidup orang banyak” (by institutionalized personal trust).
  2. Mengaktifkan antar simpul sosial menjadi sebuah jejaring sosial yang produktif, fleksibel namun berdaya guna dalam menginkubasi gagasan “hajat hidup orang banyak”  yang bersambung “kepada yang berwajib” (state, partai politik).
  3. Perlu adanya “agen pendamping” untuk memelihara simpul jejaring pada #Saran 2.
  4. Para lini aktor dapat me-utilisasi #Saran2 dan #Saran 3 untuk tujuan pendidikan politik dalam pengertian luas.
  5. Menjadikan politik sebagai isu sedap sehari-hari (bagian dari kebutuhan), dengan mengubah paradigma berpikir masyarakat melalui #Saran4.

Referensi

Aspinall, Edward  dan Mada Sukmajati (Eds.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov, 2015.

Chomsky, Noam. Politik Kuasa Media. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of The Mass Media.  New York: Pantheon Books, 1992.

Hill, David T. The Press in New Order. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Huntington, Samuel P. Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora.“Political Order in Changing Societies”. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Kuswandoro, Wawan E. Personal Trust Institutionalization as a Strategy on Actuating Participation of Urban-Poor People in Adapting Government’s Innovative Policy. Conference Paper, dipresentasikan di forum “International Postgraduate Research Conference”, Manado, 12 – 13 November, 2016.

___________________. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2014. Makalah seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2014”, KPU Kabupaten Kediri, September 2013.

Randall, Vicky. “Partai Politik dan Struktur Sosial Di Negara Berkembang”, dalam Richard S. Katz dan William Crotty. Handbook Partai Politik. Diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi. Bandung: Nusa Media, 2014, 640 – 653.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.


[1] Judul artikel ini merupakan modifikasi yang saya lakukan atas materi saya, dengan tetap tidak mengurangi substansi, dari judul yang ditugaskan oleh panitia seminar kepada saya, yakni “Tinjauan Praktis Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia”.

[2] Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, Deklarator dan Anggota South East Asia Academic Mobility (SEAAM), kerjasama akademisi Indonesia – Malaysia.

____________________________________________

Artikel ini dalam format PDF tersedia di sini:

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik – WK

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN LEBIH MUDAH!

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

 

Melanjutkan bahasan tentang pelembagaan partai politik, setelah teori pelembagaan Huntington dan rumusan pelembagaan partai politik oleh Vicky Randall, di Indonesia, partai politik belum ada yang menunjukkan pelembagaan yang baik, mulai derajat kesisteman, bangunan ideologi, otonomi partai terkait pendanaan, pengetahuan publik tentang partai politik yang bersangkutan (konsepsi Randall) dan kemenjangkaran partai pada imaji (benak) masyarakat maupun pada kehidupan keseharian masyarakat (konsepsi Mainwaring dan Scully).

Ramlan Surbakti juga menyatakan, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik[1]. Dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mempercepat konsolidasi demokrasi.

100_3218Jika memperhatikan gejala yang ditunjukkan partai-partai politik di Indonesia, yang belum kunjung melembaga, dengan mengikuti pemikiran Huntington, Webb dan parameter assessment model Vicky Randall dan Ramlan Surbakti, juga Sebnem di Turki dan Eropa Selatan, maka pelembagaan partai politik tampaknya akan menjadi agenda panjang dan berkepanjangan, tanpa ujung. Partai-partai politik di Indonesia masih jauh dari pelembagaan. Ketidakterlembaganya partai politik ini mayoritas tampak dari terlalu dominannya figur top leader bahkan sejak awal kelahirannya. Sebagai contoh, partai-partai yang terlahir pada periode pemilu masa awal reformasi (1999), semisal PDI Perjuangan atau PDI-P (Megawati Soekarnoputri), PKB (Gus Dur), PAN (Amin Rais). Kemudian partai-partai yang lahir dan sebagai peserta pemilu 2004 – 2014: Partai Demokrat (SBY), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Nasdem (Surya Paloh), Hanura (Wiranto). Dan, menghadapi pemilu 2019, kemunculan Partai Perindo yang dikomandani Hary Tanoesudibjo pun menunjukkan gejala yang sama. Mereka memulai dari figur top leader yang kemudian menjadi simbol partai. Selain isu dominannya top leader, gejala belum melembaganya partai politik tampak dari kegagalannya mengelola konflik internal dan kepentingan faksi-faksi dalam tubuh partai.  Tercatat, partai lama semisal Partai Golkar dan PPP pun tak luput dari persoalan ini. Juga PKS yang terhitung baru dan relatif lebih memiliki pendekatan bekerjanya sistem ketimbang figur (figur top leader tidak dominan, malah mengikut sistem partai), basis pendukung yang relatif stabil dan jelas. Partai Golkar dan PPP yang telah memiliki umur lebih panjang (konsepsi Huntington) pun tak luput dari konflik internal. Jika PPP berakhir dengan munculnya partai pecahannya yakni “PPP Reformasi” yang kemudian dikenal sebagai “PPPR” dan menjelma menjadi “PBR” (Partai  Bintang Reformasi), partai-partai lain semisal PDIP juga mirip, memunculkan PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) dan PDP (Partai Demokrasi Pembaruan). Partai Golkar memiliki keunikan dalam hal “pembelahan diri”. Ia lebih menyerupai pembelahan ideologis dengan kemunculan kader-kader Golkar yang tampil menjadi pemimpin partai politik besar. Sebut saja misalnya Wiranto yang mengomandani Partai Hanura, Surya Paloh mengoperasikan Partai Nasional Demokrat, Prabowo Subianto mengomandani Partai Gerindra. Polanya sama: faksi kepentingan memanifestokan secara konkret dan fisikal. Demikian juga PKS, walaupun partai ini belum menunjukkan gejala perpecahan seperti PDI-P dan PPP, internal partai ini juga tidak steril dari goncangan.

Intinya, partai-partai di Indonesia menunjukkan ketidakstabilan kelembagaan dan lemahnya pelembagaan sebagaimana yang dimaksudkan Huntington, Webb, Randall, Mainwaring dan Ramlan Surbakti.

100_3213Pertanyaannya, jika persoalan pelembagaan partai politik ini tanpa akhir, akankah partai dan sistem kepartaian akan terus memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik Indonesia dengan tanpa melembaga? Dan, menarik untuk disimak, pendapat Mehran Kamrava, bahwa institusionalisasi (pelembagaan) hanya mungkin terjadi pada masyarakat yang telah memiliki kekuasaan-pusat-dominan yang mampu menanggulangi pertarungan pusat-pusat kekuasaan yang lain. Institusionalisasi tidak dapat dilakukan apabila institusi politik tidak cukup mampu menampung penetrasi -dan tidak memiliki- basis massa yang jelas (identifiable)[2]. Nah… bagaimana nih nasib partai-partai di Indonesia ke depan… 😀

 

Bacaan lain:

Prioritas Partai Politik di Indonesia: Pelembagaan Atau Ketangguhan Elektoral?

Anomali Politik

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN LEBIH MUDAH!

 


Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan Partai Politik

 

“Tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai”

(Clinton Rossiter)[1]

 

“Partai dan sistem partai yang melembaga adalah aktor kunci untuk menentukan akses pada kekuasaan”

(Mainwaring dan Scully)[2]

 

Apa itu Pelembagaan Partai Politik

Pengertian pelembagaan, menurut Samuel P. Huntington, adalah proses di mana organisasi dan  tatacara memperoleh nilai baku dan stabil[3]. Nilai dan stabilitas dalam pemahaman Huntington ini mewujud dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam organisasi (partai politik). Ramlan Surbakti memberikan pengertian pelembagaan partai politik sebagai suatu proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture)[4]. Perilaku yang memola, sikap dan budaya, dalam pelembagaan partai politik, menurut Ramlan, beroperasi dalam empat dimensi yakni (1) dimensi derajat kesisteman (systemness), (2) derajat identitas nilai (value infusion), (3) dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik[5]. Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga apabila telah mencapai ke-empat dimensi tersebut sehingga memiliki perilaku, sikap dan budaya yang memola dan ajeg.

 

Mengapa (Harus) Pelembagaan Partai ?

Pelembagaan partai politik merupakan tema penting dalam kajian politik terutama partai politik. Pelembagaan merupakan dimensi penting untuk memahami sistem kepartaian dalam negara demokrasi atau semi-demokrasi, karena dengan memahami tingkat pelembagaan partai politik, akan mempermudah penjelasan karakteristik penting sistem kepartaian[6]. Sistem kepartaian menduduki peran penting dalam sistem demokrasi, sistem ketatanegaraan dan konsolidasi demokrasi. Sistem demokrasi yang bercirikan kompetisi (kekuasaan), meniscayakan terjadinya perebutan kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan melalui pemilihan, dan (hanya bisa) dilakukan oleh partai politik untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Mainwaring dan Scully yang dikutip oleh Andrey A. Meleshevich:

“…an institutionalized party system, parties are key actors in determining access  to power, open elections must be the real process in detemining who governs and main actors must see them as such”[7]

(dalam suatu sistem partai yang melembaga, partai merupakan aktor kunci dalam menentukan akses kekuasaan, pemilihan yang terbuka merupakan keniscayaan proses politik dalam menentukan pemerintahan)

 

Untuk ini, partai politik harus mampu berfungsi untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, baik internal (pengurus, anggota) maupun eksternal (konstituen, masyarakat), menghubungkan  kepentingan masyarakat dan negara, untuk diproses dalam sistem politik dan memproduk kebijakan publik. Kesehatan sistem politik dan demokrasi serta konsolidasi demokrasi ini memerlukan syarat: partai politik yang melembaga, untuk bisa mengoperasikan berjalannya fungsi-fungsi partai politik dalam sistem politik dan demokrasi.

 

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Klojen-20130227-00415Secara praktis, partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelembagaan. Pada umumnya mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik, malah merupakan bagian dari konflik. Konflik internal partai politik yang berujung pada pembelahan genealogis partai politik, kemandegan proses politik dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik, misalnya apa yang terjadi di Sampang pada pemilukada 2006 yang prosesnya mandeg ketika partai-partai politik tidak mengajukan calon[8] adalah contoh nyata kegagalan pelembagaan partai politik. Legalisasi calon perseorangan sebagai peserta pemilu bupati/ walikota maupun gubernur disamping calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, adalah kebijakan politik“exit strategy” untuk merespons kegagalan pelembagaan partai politik.

 

Ramlan Surbakti juga menyatakan, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik[9]. Dari pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mempercepat konsolidasi demokrasi.***

 

Wawan E. Kuswandoro

Sedang meneliti pelembagaan dan kemampuan elektoral partai politik.

 

 

 

 


Bacaan lain:
Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington

Kesulitan Partai Politik Merekrut Perempuan

KESULITAN PARTAI POLITIK MEREKRUT PEREMPUAN:

Sebuah Wacana Budaya

“Tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan”. Demikian ujaran dalam setiap pelajaran politik, yang mengisyaratkan adanya pengakuan fundamental terhadap (aktivitas) perempuan dalam partai politik. Akan tetapi di lapangan berkata lain. Kondisi sosial kultural masyarakat mengonstruksikan hal yang berbeda dari ujaran-ujaran teoritikal tersebut. Rupanya masyarakat  punya “landasan teori” dan aturan main tersendiri. Terdapat konstruksi sosial terhadap perempuan yang kemudian memunculkan aneka tafsir dalam pembicaraan perempuan dan politik. Peran perempuan  dalam ranah politik pun menemui beberapa “hambatan budaya”. Dalam lingkup sederhana saja, misalnya, keikutsertaan perempuan dalam rapat-rapat partai politik, yang biasanya terselenggara dalam waktu malam, terkendala “hambatan kultural” tentang doktrin “kepantasan” dan “kepatutan” perempuan keluar malam apalagi hingga larut malam. Setidaknya terkendala ijin suami. Dan sebagainya.

Tulisan ini diturunkan untuk “menyambut pemilu legislatif 2019”. Menyambut kehadiran partai-partai politik dalam kompetisi politik yang akan menentukan arah biduk pengelolaan negara ini melalui peran partai politik. Ke mana dan bagaimana partai politik akan memerankan fungsinya dalam pengelolaan negara, mempengaruhi kebijakan negara, dsb. Bagaimana partai politik memiliki daya dan kemampuan elektoral dan mampu eksis baik secara institusional maupun substansial fungsional? Bagaimana partai politik memenangkan kompetisi politik ini dengan memenangi hati pemilih yang memilihnya? Dan menjadi pendukung setianya? Yang paling akhir ini yang sulit. Perlu bahasan tersendiri. Bagaimana partai politik mengenal masyarakatnya? Dan bagaimana pula masyarakat itu kini? Akan membutuhkan banyak tulisan untuk menjelaskan ini.

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu dari beberapa pointers pemikiran tersebut yakni tentang bagaimana partai politik mengenali masyarakatnya dan mendayagunakan untuk kepentingan partainya, baik itu dalam konteks perekrutan politik (political recruitment) maupun dalam konteks elektoral (pemilihan, dukungan suara)? Dalam hal ini, adalah masyarakat perempuan. Mengapa perempuan? Tulisan ini akan menjawabnya sekaligus membuka kembali wacana kultural yang melingkupi masyarakat tentang konstruksi sosial terhadap perempuan. Partai politik harus mengetahui hal ini sehingga mendasarkan aktivitas kepartaiannya berdasarkan fakta sosial, bukan asumsi. Memahami masyarakat, termasuk masyarakat perempuan, sangat penting untuk kepentingan institusional dan elektoral partai politik.

20131027_101749Kesulitan sederhana partai politik dalam melibatkan perempuan, semisal merekrut perempuan menjadi pengurus partai atau caleg adalah bukti nyata adanya “hambatan khusus” pelibatan perempuan dalam politik. Konstruksi sosial dan situasi kultural yang menyertai masyarakat tentu saja masih tetap ada di kalangan masyarakat terutama masyarakat berbudaya tradisional. Aktivitas publik perempuan masih terbatasi dalam arena-arena “jelas” dan “terang” misalnya menjadi guru, pegawai pemerintahan dan sejenisnya. Aktivitas dalam ormas dan partai politik pun,  (juga di parlemen) masih sebatas aktivitas yang sama dan sejenis dengan “orang bekerja” di luar rumah secara sementara. Padahal aktivitas politik termasuk di partai politik memerlukan intensitas yang lebih dari tafsir “sekedar bekerja di luar rumah”.

Perempuan Dalam Tafsir Sosial Budaya

DSCF5414Peran politik perempuan diperlukan sebagai penyeimbang konstruksi pemikiran dan tindakan dalam merumuskan kebijakan publik bagi masyarakat yang lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki, agar kebijakan pemerintah tidak bias jender. Data BPS 2010 – 2013 pada setiap kelompok umur jumlah perempuan di atas jumlah laki-laki. Jadi sudah sewajarnya jika kepentingan kaum perempuan terpelihara dengan parameter diantaranya kualitas dan kuantitas program pemerintah untuk masyarakat yang memihak kepada kepentingan perempuan. Perspektif ini sebaiknya dimiliki oleh kaum perempuan dan laki-laki, mulai di lingkungan keluarga hingga pemerintahan. Kepentingan perempuan bisa dikawal melalui aktivitas politik. Di pemerintahan misalnya, secara kuantitas jumlah legislator perempuan lebih sedikit dibanding legislator laki-laki. Namun jika secara kualitas telah memadai untuk kepentingan perempuan, bersanding dengan legislator laki-laki, maka kuantitas tidak lagi terlalu signifikan. Justru yang menjadi masalah ketika terjadi perbedaan persepsi antara legislator laki-laki dan perempuan terhadap suatu isu yang berkaitan dengan perempuan. Perlu pemahaman yang utuh mengenai perempuan di kalangan perempuan dan laki-laki. Kemudian, kuota affirmative action 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagaimana UU, mengesankan “politik belas kasih” terhadap perempuan dan memandang perempuan sebagai pihak yang masih lemah sehingga perlu dijamin. Dalam pelaksanaannya pada Pemilu legislatif 2004, 2009 dan 2014 tampak dipaksakan, sekedar mencukupi kuota tanpa memperhatikan kualitas. Pengakuan kelemahan perempuan oleh konstitusi tersebut baiknya diimbangi dengan mendorong peran politik perempuan. Pendekatan edukasi politik melalui pemberdayaan dan rekonseptualisasi peran publik dan politik perempuan dirasa lebih memanusiakan perempuan daripada pemaksaan kuota. Sehingga perempuan bisa mengaktualisasikan diri dalam kiprah politiknya untuk membela kaumnya secara fair. Cukuplah UU mengatur peran politik perempuan tanpa kuota yang terkesan memaksa dan formalitas.

DSCF5446Kuantitas adalah relatif. Pada tahap sekarang di mana peran politik perempuan masih banyak kendala budaya (cultural constraint) seperti penerimaan masyarakat terhadap perempuan di ruang publik dan politik, maka edukasi publik tentang pentingnya peran politik perempuan perlu terus dilakukan sambil menjaga kualitas peran politik perempuan yang sudah ada. Umumnya masyarakat masih menganggap bahwa perempuan lebih layak untuk mengambil peran domestik. Anggapan ini tercipta di masyarakat berbarengan dengan pemahaman yang kurang tepat terhadap perempuan yang berasal dari tafsir atas ajaran agama. Masalah ini memang masih menjadi perdebatan, namun jika kita  melihat urgensi peran perempuan di ruang publik untuk pemerjuangan terhadap penduduk perempuan yang jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, perdebatan persepsi yang bertolak dari pemahaman dogmatis diharap segera berakhir. Pertanyaan yang harus dijawab bersama adalah, misalnya siapa yang akan memastikan keterjaminan kesehatan ibu hamil, menyusui, kesejahteraan perempuan, pendidikan yang layak bagi perempuan dan anak-anak setidaknya sejak dalam gendongan hingga balita, perhatian kepada perempuan miskin, peningkatan sumberdaya perempuan dari perspektif kaum perempuan sendiri, dsb dari sudut pandang pemberdayaan perempuan? Perlu ada kepastian untuk keterjaminan itu melalui jalur politik. Peran politik perempuan berada dalam posisi memastikan hak-hak perempuan tersebut dipenuhi oleh Negara. Dan, secara sosial dan kultural juga menjamin.

Peluang dan Tantangan Partai Politik

wklompshootSecara eksistensial, partai politik akan memandang perempuan sebagai aset potensial pendukung suara dalam pemilihan umum. Jadi wajar jika partai politik menggunakan pendekatan dalam wajah yang feminis untuk meraih simpati kaum perempuan, misalnya dengan memasang banyak-banyak kader perempuan, membuat dan menjalankan program-program yang dekat dengan kepentingan kaum perempuan. Secara umum orang masih berparadigma perempuan sebagai korban (objek) yang harus dilindungi dan disantuni, bukan sebagai subjek atau actor yang berperan setara dengan laki-laki dan berperan di ruang publik serta masih belum menganggap perempuan sebagai subjek atau actor pembangunan dan actor social-politik yang memiliki peran strategis.

Peran ganda perempuan membawa kompleksitas rencana aksi bagi gerakan social yang setara-jender, mengingat peran perempuan yang sangat strategis baik pada fungsi domestic maupun social. Argument bahwa fungsi perempuan paling utama pada penyiapan generasi yang selama ini diklaim sebagai peran domestic, masih membatasi pembahasan dan gerakan pro-jender. Di kalangan perempuan pegiat kesetaraan jender dan peran perempuan di ruang public pun masih terdapat “cultural constraint” yang membatasi terlebih belum adanya penyepakatan pada lembaga perkawinan yang mengikat laki-laki dan perempuan. Secara kultural, yang bersumber dari tafsir atas dasar ajaran agama, kaum laki-laki menganggap memiliki hak veto untuk melarang istrinya (bahkan jika sang istri seorang pegiat pro-jender dan aktivis partai politik sekalipun) berperan di ruang public dengan dalih perempuan lebih dibutuhkan sebagai penyiap kualitas generasi (anak). Peran perempuan pada lini penyiapan generasi yang lebih baik, sesungguhnya berdimensi domestic dan social bahkan politik. Dimensi domestic, sudah jelas, perempuan berperan sangat besar dalam mendidik anak (generasi muda), bukan hanya oleh para perempuan yang memiliki karir sebagai guru atau dosen, tetapi juga oleh para perempuan yang mendedikasikan waktunya secara penuh sebagai ibu rumah tangga (dimensi domestik). Pada dimensi social-politik, justru diperlukan peran perempuan sebagai penyemangat dan motivator bagi sesama perempuan terutama bagi kaum perempuan yang marjinal secara ekonomi, pendidikan dan social, serta menjamin adanya regulasi yang berpihak kepada kaum perempuan. Dari perspektif konstruksi pemikiran pun, perempuan diperlukan pada setiap proses perumusan produk kebijakan public, sebagai penyanding konstruksi pemikiran laki-laki. Produk hukum dan produk kebijakan akan lebih ramah dan berpihak pada kepentingan kaum perempuan jika diproduk juga oleh perempuan secara politik. Ini yang harus dimaknai secara operasional-konkret oleh partai politik. Tidak hanya memenuhi kuota perempuan. Dalam perspektif pragmatis partai politik (pemenangan pemilu), perempuan adalah aset yang sangat potensial. Deskripsi di atas menunjukkan secara kuantitas jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Secara sosio-kultural, perempuan  lebih luwes dan mudah bersosialisasi dan mempengaruhi orang lain (saudara, tetangga, dll) melaui aktivitas kultural. Aktivitas sosial tersebut secara positif dapat didayagunakan. Masyarakat masih asertif terhadap aktivitas ini karena dipersepsi “dekat dengan urusan keluarga”.  Namun untuk aktivitas partai politik, masih memerlukan pendekatan tersendiri. Inilah peluang dan tantangan partai politik dalam mendayagunakan perempuan. Lantas, bagaimanakah nama-nama perempuan yang telah terjajar rapi dalam daftar calon partai politik? Bahkan dalam beberapa partai politik telah mencapai dan melebihi bilangan 30% dari jumlah total calegnya? Bersambung ya… 😀 ***

 

____________________________

Bacaan lain:

Pendidikan Politik

Bagaimana Partai Politik Melakukan “PDKT” Pada Masyarakat Calon Pemilih?

Bagaimana Partai Politik Memenangi Hati Masyarakat Pemilih?

Bagaimana Menjadikan Pemilih Labil (Swing Voters) Menjadi Pemilih Setia?

Mengenal Masyarakat Pemilih

Mengelola Partai Politik Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah

Menakar Kemampuan Elektoral Partai Politik Pasca Pemilu Legislatif 2014

Menakar Daya Survivalitas Partai Politik

Mengenal Pelembagaan Partai Politik

Adakah Partai Politik di Indonesia?

Mendesain Pembangunan Politik Berbasis Partai Politik Sehat: Sebuah Gagasan Utopis?

 

 

 

Memformulasikan Negosiasi Partai Politik Dalam Bingkai Komunikasi Politik Efektif

Memformulasikan Negosiasi Partai Politik Dalam Bingkai Komunikasi Politik Efektif

Wawan E. Kuswandoro

Pendahuluan

Tulisan ini diturunkan untuk “menyambut pemilu legislatif 2019”. Menyambut kehadiran partai-partai politik dalam kompetisi politik yang akan menentukan arah biduk pengelolaan negara ini melalui peran partai politik. Ke mana dan bagaimana partai politik akan memerankan fungsinya dalam pengelolaan negara, mempengaruhi kebijakan negara, dsb. Bagaimana partai politik memiliki daya dan kemampuan elektoral dan mampu eksis baik secara institusional maupun substansial fungsional? Bagaimana partai politik memenangkan kompetisi politik ini dengan memenangi hati pemilih yang memilihnya? Dan menjadi pendukung setianya? Bagaimana berkompetisi antar partai politik memperebutkan pemilih? Menjadikan swing voters menjadi pemilih tetap? Yang paling akhir ini yang sulit. Perlu bahasan tersendiri. Bagaimana partai politik mengenal masyarakatnya? Dan bagaimana pula masyarakat itu kini? Akan membutuhkan banyak tulisan untuk menjelaskan ini. Dan benarkan bahwa di mata (calon) pemilih, partai politik itu ibarat komoditas yang terjajar di etalase politik yang siap dipilih oleh para calon pemilih yang “lewat”? Mirip pengunjung mall yang melihat etalasi produk, kemudian memutuskan untuk membeli, atau berlalu sambil tersenyum? Lantas, bagaimana partai politik menyikapi situasi seperti ini? Tulisan ini merupakan salah satu ungkapan saja dari sekian banyak cara yang dapat digunakan untuk merebut minat dan hati pemilih. Tulisan ini membahas “negosiasi partai politik”. Negosiasi partai politik dengan tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat yang biasanya merupakan “panutan” (patron) dari sekian warga masyarakat (klien). Negosiasi antar partai politik, fraksi, dan dengan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat (DPR/D), dsb.

Mengapa negosiasi? Setiap orang bernegosiasi setiap hari (Fisher and Ury, 1991: xvii). Dan partai politik membutuhkannya. Untuk  kelangsungan hidupnya. Untuk membangun jaringan pendukung dan pemberi suara kepadanya.

ket dpkp inspeksiNegosiasi adalah perangkat teknis, sebuah penjabaran dari komunikasi secara praktikal. Ia mencerminkan karakter komunikasi. Target negosiasi, terutama oleh partai politik, mencerminkan framing politik dalam komunikasi politik suatu partai politik. Tulisan ini merupakan framing atau pembingkaian (juga pemosisian) negosiasi dalam praktik komunikasi politik efektif, dari pemaknaan baik secara filosofis maupun praktikal tentang komunikasi politik, yang darinya ditarik ke dataran yang lebih praktikal-instrumental yakni “negosiasi” dan “teknik negosiasi”. Namun tulisan ini lebih memesankan penekanan pada bobot komunikasi efektif, sebagai landasan agar melahirkan negosiasi yang lebih jelas, terarah dan targetis. Karenanya, teknik negosiasi yang “mengarah pada tujuan komunikasi politik” juga ter-setting dan sesuai. Penting untuk diketahui dan dipahami para elit dan fungsionaris partai politik.

Sebagai sebuah ujung proyektil komunikasi politik yang efektif, negosiasi  yang efektif harus memperhatikan karakteristik lawan, sumberdaya lawan, dan lingkungan yang mendukung suksesnya negosiasi. Tulisan ini bermaksud memicu formulasi negosiasi efektif yang bersandar pada komunikasi politik efektif. Agar lebih mudah, pemikiran ini disajikan dalam sistematika berikut: I. Komunikasi Politik Efektif, berisi pokok-pokok pikiran tentang pengertian, ruang lingkup komunikasi politik; distorsi komunikasi; mengenali elit (aktor komunikasi politik dan negosiator) dan karakteristiknya; analisis situasi elit; dan mengenali karakteristik masyarakat (komunikan dan “lawan” negosiasi); II.  Negosiasi Dalam Bingkai Komunikasi Politik, berisi pemahaman negosiasi dalam konteks komunikasi politik; III. Memformulasikan Negosiasi Efektif, berisi langkah-langkah negosiasi; IV. Kesimpulan; dan V Rekomendasi.

Komunikasi Politik Efektif

IMG-20150415-WA0008Komunikasi memiliki arti pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Menurut pengertian yang diberikan oleh Arni Muhammad (1992) ini, maka komunikasi politik sangat penting diperhatikan oleh para elit politik, dan para komunikator. Elit politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, komunikasi elit politik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kepada pihak lain yakni sesama partai politik, organisasi sosial, tokoh masyarakat dan masyarakat luas. Apabila penyampaian pesan itu salah akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada “lawan komunikasinya”.  Pemahaman kedua bersumber dari pemikiran Gabriel Almond (1976:167), yang menyatakan bahwa semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Menurutya, ada lima struktur komunikasi yaitu pertama, kontak tatap muka informal yang muncul terpisah dari struktur masyarakat. Kedua, struktur sosial tradisional seperti hubungan keluarga dan keagamaan. Ketiga, struktur politik “output” (keluaran) seperti legislatif dan birokrasi. Keempat, struktur “input” (masukan) termasuk misalnya serikat buruh dan kelompok kepentingan dan partai-partai politik. Kelima, media massa. Almond menilai, kontak informal dalam sistem politik manapun tidak bisa disepelekan. Riset ilmuwan sosial telah membuktikan bahwa saluran informal menjadi sistem komunikasi paling berkembang. Ia menyebutkan, studi media massa dan opini publik, Katz dan Lazarsfled (1955) menemukan bahwa media massa tidak membuat pengaruh langsung atas kebanyakan individu. Media massa berperanan sebatas memopulerkan citra diri seseorang, namun itu tidak cukup. Sebuah pandangan sinis menyatakan bahwa seorang tokoh atau seorang pemimpin (elit) tidaklah lahir dari iklan, namun dari pergaulan social yang berkualitas dengan massa rakyat.

Aliansi Pendidkn Alternatif Jatim_10Feb07_PembentukanSedangkan Mochtar Pabottingi (1993) menguraikan dalam prosesnya komunikasi politik sering mengalami empat distorsi. Pertama, distorsi bahasa sebagai topeng. Ia memberikan contohnya dengan melihat bagaimana orang mengatakan alis “bagai semut beriring” atau bibir “bak delima merekah”. Uraian itu menunjukkan sebuah euphemisme. Oleh sebab itulah, bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”. Kedua, distorsi bahasa sebagai proyek lupa. Manusia makhluk yang memang pelupa. Namun demikian dalam konteks politik kita membicarakan lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan. Ternyata seperti diulas Pabottinggi, “lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang”. Selanjutnya Pabottinggi membuat pendapat lebih jauh bahwa dengan mengalihkan perhatian seorang atau ratusan juta orang, maka massa bisa lupa. Bahkan lupa bisa diperpanjang selama dikehendaki manipulator. Di sini tampak distorsi komunikasi ini bisa parah jika sebuah rejim menghendaki rakyatnya melupakan sejarah atau membuat sejarah sendiri untuk melupakan sejarah pemerintahan sebelumnya. Distorsi ketiga adalah, distorsi bahasa sebagai representasi. Jika dalam distorsi topeng keadaan sebenarnya ditutupi dan dalam distorsi lupa berbicara soal pengalihan sesuatu, maka distorsi ketiga ini terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam literatur diplomasi, lazim dikenal: “katakanlah sejujurnya namun jangan apa adanya”. Yang terakhir adalah distorsi bahasa sebagai ideologi. Distorsi keempat inilah yang paling berbahaya. Sedikitnya dua alasan mengapa distorsi ideologi itu rawan. Pertama, setiap ideologi pada dasarnya memang sudah bersifat distortif. Kedua, distorsi ideologi sangat lihai menggunakan ketiga jenis distorsi lainnya.

 

Mengenali Elit Sebagai Komunikator dan Negosiator

20130519_215208-2Dari sisi kepentingan partai politik, komunikasi politik melibatkan aktivitas politik dengan sesama partai politik, kelompok lain di parlemen (komisi, fraksi, dsb) maupun dengan organisasi sosial dan tokoh masyarakat dan masyarakat luas (calon pemilih). Ini semua diperlukan untuk dipahami oleh elit politik dan elit partai. Elit politik sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa, karena dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis maka komunikasi antara elit politik dengan khalayak (rakyat) dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh elit politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat).

Komunikasi politik melibatkan para elit baik sebagai komunikator maupun komunikan. Dan komunikasi politik dari partai politik banyak berhubungan dengan para elit baik elit politik maupun elit sosial (termasuk elit agama). Maka untuk mendukung komunikasi politik yang efektif, perlu mengenali karakteristik elit lebih dahulu, untuk mempermudah pengenalan formulasi negosiasi yang efektif. Dalam pengenalan karakteristik elit ini, pemikiran Gaetano Mosca menarik untuk disimak. Mosca menyatakan bahwa elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya sendiri di atas anggota masyarakat lainnya, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa dibawahnya, melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan,  administrator lainnya, termasuk ilmuwan dan kaum intelektual. Ia juga membuat klasifikasi elit politik dalam dua golongan yaitu pertama, elit politik yang memerintah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan; dan kedua, elit yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elit. Kedua elit tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam usaha mereka menguasai dan mempengaruhi massa.

 

Analisis Situasi Elit Sebagai Aktor Utama Komunikasi Politik dan Negosiasi

IMG-20161025-WA0020Tipe-tipe elit dalam berkomunikasi disesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara dimana elit tersebut berada. Untuk Indonesia paling tidak kita sedikit mempunyai gambaran atau paling tidak sudah meraba-raba seperti apa tipe elit yang memimpin Indonesia. Dengan pola seperti itu, akan terlihat bagaimana proses komunikasi politik berlangsung, baik proses komunikasi secara vertikal yakni antara masyarakat dengan elit politik mapun proses komunikasi secara horisontal yakni antara elit politik dengan elit politik yang berada dalam struktur politik. Oleh karena banyaknya tipe-tipe elit yang memimpin suatu pemerintahan, maka juga akan berpengaruh pada bagaimana para elit politik menyampaikan pesan pada khalayak (rakyat) sebagai kelompok mayoritas dalam kata lain bagaimana komunikasi antara elit dan massa.

 

Analisis Situasi 1: Elit Politik dalam Sistem Komunikasi Politik di Indonesia

ket fkdp tapal-kudaSistem komunikasi politik kita secara vertikal terdiri dari elit politik, media massa dan masyarakat; masing-masing merupakan subsistem yang berfungsi selaku sumber (komunikator), saluran dan khalayak penerima (komunikan). Dan suatu proses yang dikenal sebagai umpan balik (feed back). Di negara – negara totaliter dengan pola komunikasi satu kepada semua, proses komunikasi politik berlangsung dimana elit politik sebagai sumber pesan-pesan politik (komunikator politik) yang berada pada posisi aktif, sementara media massa sebagai saluran bagi setiap pesan politik dan masyarakat sebagai khalayak penerima pesan yang berada pada posisi pasif. Pesan-pesan/ informasi politik secara berkesinambungan datang dari elit politik dari media massa dan masyarakat, secara mutlak harus mentaati dan menerimanya. Dengan demikian proses komunikasi berlangsung dari atas ke bawah. Proses umpan balik juga ada yakni dalam bentuk persetujuan (semu) masyarakat terhadap apa yang datang dari atas. Sedangkan pesan maupun informasi politik hampir sepenuhnya bersifat agitatif dan propaganda. Jadi para elit politik itu bertindak sebagai agitator dan propagandis, sedangkan media massa berfungsi sebagai sarana propaganda politik. Sebagai komunikator, elit politik mengerahkan pengaruhnya ke dua arah yaitu menentukan alokasi ganjaran (imbalan dan hukuman, atau reward and punishment) dan mengubah atau mencegah perubahan struktur sosial/ politik yang ada.

Sedangkan pada negara demokratis dengan pola komunikasi satu kepada satu, proses komunikasi berlangsung secara vertikal dan horisontal. Di Indonesia, pola komunikasi satu kepada yang satu lainnya hanya berlangsung pada situasi-situasi tertentu dan relatif masih berlangsung antara elit politik dengan anggota masyarakat, elit dengan elit yang lain secara individual maupun kelompok, serta antar masyarakat dengan masyarakat lainnya secara individual maupun kelompok. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembicaraan politik masih didominasi elit politik. Selain itu media massa tidak bisa memanfaatkan sedikit kebebasan yang dimilikinya tetap untuk menangkap dan meyebarkan pembicaraan politik tersebut.

 

Analisis Situasi 2: Peran Elit Politik dalam Komunikasi Politik Indonesia

GIPP 2016 Kota ProbolinggoElit politik dalam komunikasi politik memiliki peranan yang dominan, terutama yang menyangkut pada propaganda politik. Pesan-pesan politik dibuat atau direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini masyarakat. Beberapa bentuk perekayasaan opini masyarakat misalnya; kasus kebulatan tekad, masalah suksesi, keterbukaan, demokrasi, rekruitmen politik dan retorika-retorika politik lainnya yang berbau propaganda. Peranan lain elit politik sebagai komunikator politik adalah sebagai usaha transformasi politik serta kedudukan media massa sebagai sarananya sangat menentukan kelangsungan proses komunikasi politik yang ada sehingga stabilitas politik dapat terwujud karena pada negara yang sedang berkembang seperti  Indonesia yang sasaran pembangunannya dibidang politik, stabilitas ekonomi dan politik merupakan suatu kebutuhan mutlak.

Oleh karena masih lemahnya peranan masyarakat sebagai sumber informasi politik dalam bentuk aspirasi-aspirasi politik, keengganan politik dari para elite politik untuk mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh elit politik tidak memihak pada masyarakat. Oleh sebab itu hal ini harus diakhiri demi terwujudnya komunikasi yang berkembang secara sehat dan dinamis. Keengganan elit politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat menyebabkan elit politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai komunikator politik. Hal ini di karenakan elit politik juga memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, ada pemikiran yang muncul di kalangan elit politik apabila mendengarkan aspirasi masyarakat akan mengakibatkan posisi birokratnya menjadi terancam. Elit politik berada dalam keadaan dilematis, apabila ia menerima aspirasi masyarakat sementara ia tidak sanggup melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan mengakibatkan elit politik bersikap mendua alias “bunglon” terhadap suatu kebijakan yang dibuat atasannya dan terhadap aspirasi masyarakat yang ia terima. Dalam posisi tersebut bukan berarti elit politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, itu bisa saja terwujud asalkan ada beberapa faktor yang memungkinkan elit politik untuk berperan, antara lain:

  1. Adanya iklim politik yang terbuka dan demokratis. Sehingga memberikan rasa sejuk dan aman untuk melakukan tugas dan kepemimpinan.
  2. Adanya peraturan dan kebijakan politik yang memungkinkan elite politik bisa menciptakan dan mengembangkan gagasan, prakarsa, dan kreativitas masyarakat.
  3. Adanya dukungan dan antisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengembangan kualitas diri dan profesional.

 

Mengenali Masyarakat Sebagai Komunikan (“Lawan” Negosiasi)

IMG_7106Jika kita coba klasifikasikan rakyat (masyarakat pemilih), maka akan lahir sedikitnya tiga kategorisasi berdasarkan wilayah dan dua kelompok berdasarkan konsep Clifford Geertz. Berdasarkan daerah akan tampak wilayah desa, wilayah transisi dan wilayah perkotaan. Pemilih di desa memiliki karakteristik tertentu seperti agamis, berfikir sederhana, setia kepada tokoh lokal dan berbicara sederhana mengenai kebutuhan dalam masyarakatnya.Sedangkan pemilih kota lebih kritis, rasional, pragmatis dan kadang-kadang apatis. Kalau konsep Geertz itu dijadikan sebuah cara meraba alam pikiran pemilih, barangkali secara antropologis memang ada yang santri dalam arti mendalami Islam serta melaksanakannya. Di samping itu ada pula kelompok masyarakat yang pengetahuannya tidak begitu mendalam atau terpengaruh oleh ajaran lain sehingga pendalamannya kurang. Akibatnya, timbul sikap-sikap yang cenderung tidak dekat dengan Islam atau bahkan mungkin bertentangan. Pakar komunikasi Dan Nimmo (1989) melukiskan lebih jauh lagi tentang pemilih ditinjau dari perspektif orientasi komunikasinya. Pemberi suara pertama ia kategorikan sebagai pemilih yang rasional. Ciri-cirinya antara lain, selalu mengambil putusan bila dihadapkan pada alternatif, memilih alternatif dan menyusun alternatif. Kelompok pemilih kedua, pemberi suara yang reaktif. Mereka biasanya memilih berdasarkan karakter yang sudah ia miliki apakah itu agama, sosio-ekonomi dan tempat tinggal. Ia hanya mereaksi terhadap kampanye yang dibawakan partai. Selanjutnya Dan Nimmo menggolongkan para pemilih dalam kategori ketiga yakni pemberi suara yang responsif. Ia mengutip ilmuwan politik Gerald Pomper yang menggambarkan karakter pemilih seperti itu. Menurut dia, jika pemilih reaktif itu tetap, stabil dan kekal maka karakter pemilih responsif adalah impermanen, berubah, mengikuti waktu, peristiwa politik dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara.

20131124_093536Kelompok terakhir adalah pemberi suara yang aktif. Individu yang aktif, kata Dan Nimmo, menghadapi dunia yang harus diinterpretasikan dan diberi makna untuk bertindak, bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebelumnya. Tampaknya golongan ini kecil sekali dan diantaranya mungkin para aktivis partai itu sendiri, keluarga, kerabat dan sahabatnya. Di sinilah kepiawaian partai dituntut. Mereka harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dihadapinya sehingga mampu memberikan solusi bagi kemajuan mereka. Partai tidak hanya membela basis ideologis dan program perjuangannya tapi lebih penting lagi bisa memberdayakan masyarakat yang jadi pemilihnya. Peluang bagi partai-partai baru, mereka berpeluang menjadi partai yang jadi panutan, tidak hanya tokoh-tokoh puncaknya tapi juga aktivis yang langsung terjun ke masyarakat. Dalam kaitan dengan krisis ekonomi belakangan ini, partai politik dituntut untuk memberikan solusi realitis bagi masyakarat. Kehadiran partai yang solusional merupakan bentuk komunikasi politik dan negosiasi yang efektif. Sejalan dengan ini Pabottingi menyarankan bagaimana agar komunikasi politik itu bisa berlangsung dewasa. Pertama, berpikir secara multiparadigma. Kedua, menyadari adanya ruang-ruang permasalahan politik dimana perbedaan pandangan akan selalu ada. Ketiga, harus saling memandang tanpa finalitas penilaian. Tiga pendekatan itu tampaknya relevan dengan keterlibatan banyak partai dalam menyongsong pemilu mendatang (2019). Dengan kata lain inklusifisme, sebagai warga Indonesia (one nation) harus disertakan dalam paradigma berpikir.

Negosiasi Dalam Bingkai Komunikasi Politik

Negosiasi (politik) adalah komunikasi untuk meyakinkan lawan agar memenuhi keinginan komunikator (negosiator). Strategi yang efektif untuk meyakinkan lawan bahwa misinya adalah hal rasional dan untuk kepentingan semua adalah dengan berpijak pada dasar komunikasi politik dan mengenali kondisi lawan. Karenanya, perlu ”packaging” terhadap pesan yang hendak disampaikan dan harus jelas pula sasarannya. Packaging disini maksudnya bagaimana kebijakan politik negosiator itu mampu disampaikan kepada lawan dengan isi, medium dan kredibilitas dan public trust yang dibutuhkan.

Memformulasikan Negosiasi Efektif

Klojen-20130227-00415Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, sebuah pertandingan, kompromi, upaya menekan kuasa, proses yang berjalan kompleks dan berimbang. Ia , adalah cara untuk mendapatkan yang diinginkan.  Negosiasi tidak diperlukan manakala, pertama, persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kedua, Salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi (Arbono Lasmahadi, 2005). Dalam negosiasi, terdapat kemungkinan (1) Kedua belah pihak berada pada posisi yang sama-sama kalah (lose-lose solution); (2) Ada pihak yang menang dan saat yang bersamaan ada pihak yang kalah situasi ini disebut jalan keluar kalah-menang (win-lose solution); (3) Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan (seri) namun tujuan dan kepentingannya bersifat terbatas (limited win-win solution); (4) Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan tujuan dan kepentingan. Jalan keluar ini biasa disebut menang-menang (win-win solution). Secara umum ada 2 model negosiasi yaitu:

  1. Negosiasi kompetitif, yakni untuk menang sebesar-besarnya, untuk kepentingan sendiri, terkait kekuasaan, dicirikan dengan upaya untuk memenangkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Negosiasi model ini juga kerap disebut sebagai model negosiasi distributif karena berbagai macam kepentingan dari para pihak berusaha untuk didapatkan sebesar besarnya, sekalipun pihak lain hanya menerima bagian yang sedikit jumlahnya. Model negosiasi ini lebih merepresentasikan negosiasi kepentingan kepentingan yang terkait dengan kekuasaan. Sejumlah perilaku yang mengindikasikan model negosiasi kompetitif adalah sebagai berikut:

–       Debat tawar menawar. Para pihak dalam hal ini selalu berdebat untuk mempertahankan kepentingannya sehingga tidak bisa beranjak dari posisinya sebagai pihak yang mendebat lawan.

–       Terdapat pengajuan ancaman dan tekanan. Perundingan dilakukan dengan memprediksi konsekuensi konsekuensi buruk akibat perundingan sehingga memberikan ancaman ancaman dan tekanan saat perundingan berlangsung.

–       Akomodatif. Perundingan dilakukan dengan menerima pihak lain, tetapi dengan syarat tertentu atau menerima pihak lain dengan syarat syarat tertentu pula.

 

  1. Negosiasi kolaboratif, berciri kerjasama, mencari kesamaan kepentingan/tujuan, berpikir positif dan kreatif. Negosiasi kolaboratif menekankan pada aspek kerjasama atau kooperatif perundingan. Dalam model ini peserta perundingan berusaha memperbanyak peluang kerjasama memperluas kesamaan kesamaan kepentingan secara bersama sama. Sejumlah perilaku yang mengindikasikan model negosiasi kolaboratif antara lain adalah sebagai berikut:

–       Para pihak berusaha menemukan alternatif alternatif penyelesaian akhir (kesepakatan).

–       Debat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, meminta penjelasan, klarifikasi, mengajukan pendapat dan mengakui posisi posisi pihak lain.

–       Para pihak berpikir positif dan kreatif, serta berusaha memberikan informasi tentang masalah yang dipersoalkan.

–       Selain itu para pihak juga mengidentifikasi masalah masalah untuk diselesaikan secara adil dan menerima usulan usulan pihak pihak yang berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

ket dpkp_workshop-guru2-sekotaLangkah-langkah Negosiasi

Persiapan negosiasi

Mengindetifikasi evaluasi alternatif

Mengidentifikasi kepentingan

Membuka negosiasi

Memulai proses negosiasi

Mengetahui zone tawar-menawar

Kesepakatan yang saling menguntungkan

Membangun kesepakatan dan menutup negosiasi

 

Trik Negosiasi

  1. Jika pihak lawan lebih kuat: BATNA (Best Alternative to a Negotiate Agreement/Alternatif Terbaik Dalam Menghasilkan Persetujuan). Kreatif mencari pilihan-pilihan alternatif
  2. Jika pihak lawan tidak mau menggunakan prinsip negosiasi: Melanjutkan negosiasi dengan menerapkan prinsip prinsip yang ada. Menerapkan pola ’jujitsu’ untuk membawa pihak lain kembali ke jalur negosiasi. Menoloak posisi tawar mereka. Memakai one-text approach, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga dalam perundingan.
  3. Jika pihak lawan menggunakan cara kotor/ curang: Mengungkapkan trik kotor dan curang yang diterapkan pihak lawan. Membakukan aturan main bersama dengan disertai sanksi.

 

Kesimpulan

  1. Komunikasi politik sebagai landasan negosiasi, perlu dirumuskan dengan tepat definisi dan targetnya, karena menentukan metode dan hasil negosiasinya.
  2. Komunikasi politik dan negosiasi yang efektif memperhatikan karakteristik lawan dan lingkungan (habitat) lawan.

Rekomendasi

  1. Elit partai politik sangat perlu memahami komunikasi politik dan negosiasi yang efektif.
  2. Partai politik perlu mengenali karakter masyarakatnya agar dapat merumuskan langkah komunikasi politik dan negosiasi yang efektif.

 

Referensi

Kuswandoro, Wawan E. Demokrasi Lokal. Surabaya: Insecs Publishing, 2008.

___________________. Negotiation and Lobbying Skills. Hand-out Pelatihan, 2012.

___________________. Komunikasi Politik: Tantangan Bagi Partai Politik. Materi Pelatihan Komunikasi Politik Partai Politik, Institute for Social Education and Cultural Studies, 2008.

Muhammad, Arni. Komunikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Pabottingi, Mochtar, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta: Gramedia, 1993.

__________________________

Bacaan lain:

Partai Politik: Pendidikan Politik versus Pemenangan Elektoral

Bagaimana Partai Politik Melakukan “PDKT” Pada Masyarakat Calon Pemilih?

Bagaimana Partai Politik Memenangi Hati Masyarakat Pemilih?

Bagaimana Menjadikan Pemilih Labil (Swing Voters) Menjadi Pemilih Setia?

Mengenal Masyarakat Pemilih

Mengelola Partai Politik Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah

Menakar Kemampuan Elektoral Partai Politik Pasca Pemilu Legislatif 2014

Menakar Daya Survivalitas Partai Politik

Mengenal Pelembagaan Partai Politik

Adakah Partai Politik di Indonesia?

Mendesain Pembangunan Politik Berbasis Partai Politik Sehat: Sebuah Gagasan Utopis?

 

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Wawan E. Kuswandoro

Disampaikan pada Seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014”, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri, di Hotel Grand Surya, Kediri, tanggal 26 Oktober 2013.

 

Seminar KPUPartisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan partisipasi ini bersifat sukarela, tanpa dimobilisasi oleh negara maupun partai yang berkuasa[1]. Tetapi kemudian diperluas, terutama pada bagian “tanpa mobilisasi”, bahwa partisipasi yang “dipaksa” (dimobilisasi) pun termasuk dalam kajian partisipasi[2]. Sedangkan cara berpartisipasi politik, meliputi partisipasi konvesional seperti ikut dalam kegiatan kampanye dan pemilu, dan partisipasi non-konvensional, yakni partisipasi yang mengikuti kemunculan “gerakan sosial baru” seperti gerakan feminis, protes mahasiswa dsb. Namun dalam tulisan ini, cara dan bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilihan umum atau secara khusus, partisipasi pemilih yakni keikutsertaan masyarakat sebagai pemilih (memberikan suara).

[Baca pula: Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik]

Partisipasi politik dalam tulisan ini lebih mengarah kepada pengertian “keikutsertaan dalam pemilu” yakni dengan “memberikan suara dalam pemilihan umum”, atau yang dalam pengertian teknis pemilihan umum adalah “datang ke TPS dan memberikan suara”. Dalam konteks pemahaman ini, dikenal beberapa kategori pemilih dalam pemilihan umum:

  • Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara sah.
  • Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah.
  • Pemilih yang tidak datang ke TPS.

 

Pada pemilih yang “datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah”, terdapat beberapa kondisi, antara lain ketidaksengajaan karena ketidaktahuan sehingga suara yang diberikannya tidak sah seperti mencoblos secara tidak benar, dsb dan ada pula unsur kesengajaan. Dan pada “pemilih yang tidak datang ke TPS” dalam catatan penulis selama mengamati proses pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, terdapat beberapa kondisi antara lain, pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas datang ke TPS, tempat tinggalnya jauh dari TPS sehingga enggan datang, bepergian, lebih memilih bekerja atau mencari uang daripada ke TPS dan berbagai alasan yang berkaitan dengan kemalasan datang, juga ada yang karena namanya tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kondisi kedua dan ketiga ini yang kemudian dikenal di masyarakat dengan sebutan “golput”, walaupun istilah “golput” itu sendiri tidak dikenal di perundang-undangan dan terminologi teknis pemilu.

Dari data empiris penyelenggaraan pemilu secara nasional, terdapat fakta menarik, bahwa terjadi penurunan partisipasi pemilih dari pemilu 1999, 2004, dan 2009. Dari data Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada pemilu 1999 angka partisipasi pemilih sebesar 91,99%, pada 2004 sebesar 84,07% dan 2009 sebesar 70,99%. Sedangkan suara tidak sah, dari catatan Perludem, terjadi kenaikan dari pemilu 1999, 2004 dan 2009 yakni 3,33%, 9,66% dan 14,43%. Dan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, meningkat dari pemilu 1999, 2004 dan 2009, yakni 7,01%, 15,93%, 29,01%. Di Jawa Timur, angka partisipasi pemilih pada pemilu gubernur juga mengalami penurunan. Dari data Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), partisipasi pemilih pada pilgub Jatim 2013 sebesar 59,84% (pemilih yang tidak menggunakan haknya sebesar 40,16%), sedangkan pada 2008 sebesar 62%. Tren ini bisa saja berlanjut pada pemilu 2014. Di kabupaten/ kota, pada penyelenggaraan pemilu baik pemilu nasional (pileg, pilpres, DPD), maupun pemilu kepala daerah juga menunjukkan fluktuasi partisipasi pemilih yang beragam. Kecenderungan turunnya partisipasi pemilih di beberapa daerah juga perlu dicermati dan dicarikan solusinya. Perhatian pada peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu, bermanfaat bagi daerah yang memilih tren turun maupun stabil atau naik.

 

Menelusuri Motivasi Partisipasi Pemilih pada Pemilu

Partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, dapat dipahami dengan pendekatan perilaku politik (political behaviour). Menurut Ramlan Surbakti[3], perilaku politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

  • Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
  • Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan (pengaruh).
  • Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

 

Terkait lingkungan sosial politik baik langsung maupun tak langsung (faktor eksternal), penulis mencatat faktor-faktor internal yang ditelusuri dari konsep motivasi tindakan politik dan pilihan rasional (rational choice) yang beroperasi di wilayah perilaku politik masyarakat. Motivasi tindakan dan pilihan rasional ini berkaitan dengan persepsi atas “subjek pelaku kedua” dalam konteks pemilihan (apa yang dipersepsi dan akan dipilih), kepentingan (interest) dari si pemilih dan harapan pemilih terhadap “nilai kebaikan” yang dipersepsi (tujuan pemilu dalam persepsi pemilih). Subjek pelaku kedua, adalah “siapa yang akan dipilih” (partai politik, kandidat), sedangkan “subjek pelaku pertama” adalah si pemilih itu sendiri. Adapun, “nilai kebaikan” adalah sesuatu tujuan dari tindakan politik yang dipersepsi oleh pemilih, yang dalam konteks pemilu adalah tujuan pemilu itu sendiri. Artinya, seseorang bisa saja memutuskan atau termotivasi untuk “ikut memilih” atau “tidak ikut memilih” (kemudian disebut “golput”) tergantung dari 3 hal tadi:

  • Persepsi pemilih terhadap “apa yang akan dipilih”.
  • Kepentingan pemilih, artinya, pemilih merasa kepentingannya terpenuhi atau tidak jika ikut pemilu.
  • Pengharapan (ekspektasi) pemilih akan “nilai kebaikan” dari tujuan (ikut) pemilu. Proposisi ini didasari oleh asumsi bahwa pemilih (masyarakat) pada dasarnya menginginkan kondisi masyarakat yang lebih baik, termasuk dari keterlibatannya dalam aktivitas sosial maupun politik.

 

Ketiga poin tersebut juga erat kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan pemilih terhadap isu pemilu dan yang disangkutpautkannya dengan kepentingan dirinya. Dari studi yang penulis lakukan di Malang (2013) untuk mengeksplorasi perilaku pemilih di wilayah pedesaan Kabupaten Malang, dari pengalaman warga desa di 11 kecamatan di Kabupaten Malang pada penyelenggaraan pemilu legislatif 2009, pemilu gubernur  2013 dan persepsinya untuk pemilu 2014, pada area penelitian diperoleh data bahwa partisipasi pemilih yang merentang pada kisaran 60%, pertama, masyarakat merasa tidak terlalu memiliki ikatan sosial dengan partai politik, yang pada lini ini, mereka menisbikan urusan politik (termasuk kepemiluan) dengan kepentingan pribadinya yang dalam banyak hal dengan ukuran pragmatis, sehingga, kedua, masyarakat menilai eksistensi partai politik dan atribut politik yang melekat pada partai, dengan tindakan dan kemanfaatan konkret yang mereka rasakan, yang kemudian mengeras menjadi, ketiga, masyarakat lebih memperhatikan aktor individual (figur calon) daripada aktor institusi (partai politik)[4]. Memang perlu penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan merentangnya jarak politik antara partai politik dan masyarakat dan persepsi eksistensi partai politik di masyarakat, namun dari studi ini dapat diketahui bahwa sedang terjadi “pen-jarak-an” (distansi) antara institusi partai politik peserta pemilu dan masyarakat. Dari studi ini diketahui bahwa masyarakat  menilai keberadaan aktor politik (partai politik/ personal) dari persepsi kemanfaatan bagi masyarakat dan ini seringkali dimaknai kemanfaatan praktis. Kondisi ini mempengaruhi pola mobilisasi oleh partai untuk tujuan elektoralnya (diperlukan dalam menelusuri solusi partisipasi dari aspek peran aktor politik). Dan dari sisi pemilih (masyarakat), ini berarti gejala “alienasi” (keterasingan) atau menjauhnya masyarakat dari esensi pemilu. Dan dari perspektif partisipasi pemilih, kondisi ini berpotensi menambah apatisme masyarakat pada isu pemilu.

Ketertarikan pemilih pada “agenda aktor politik” atau kemanfaatan bagi pemilih semakin menguat dalam pengalaman masyarakat pemilih pada pemilu kepala daerah langsung. Penelitian tentang motivasi dan perilaku pemilih yang penulis lakukan di Kota Malang pada konteks pemilihan Walikota Malang 2013, sejak 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan ketertarikan pemilih agenda atau program konkret dari calon, yang kemudian, masyarakat lebih mengenal figur calon (personal) ketimbang partainya[5]. Yang menarik, gejala bergesernya perhatian dan ketertarikan pemilih pada aktor personal dan bukan aktor institusi (partai politik) juga terjadi pada pemilu legislatif yang mana peserta pemilunya adalah partai politik, bukan personal/ perorangan (caleg). Penelitian penulis pada konteks pemilu legislatif 2014 dengan mengambil area penelitian Kabupaten Malang (2013), dengan metode kuantitatif (survey), pemilih juga lebih memperhatikan aktor personal (figur caleg) daripada partai politik, dan pemilih lebih tertarik pada program calon daripada performa (tampilan), janji kampanye, dan media / alat peraga peserta pemilu. Dengan pendekatan kualitatif, juga memperlihatkan gejala yang senada, namun diperoleh data lebih mendalam dari pengalaman pemilih, yakni, pemilih lebih tertarik pada aspek pragmatis dari  aktivitas elektoral peserta pemilu (perorangan, bukan partai) yang dapat memberi nilai tambah pragmatis bagi mereka. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih akan memilih untuk ikut pemilu (mencoblos) jika ada kemanfaatan secara nyata bagi mereka. Uniknya, gejala ini lekat bagai dua sisi mata uang, dengan perilaku-cenderung-golput pada pemilih ini jika aktivitas elektoral peserta pemilu (lagi-lagi yang diperhatikan adalah “orangnya”)  tidak memberi nilai tambah pragmatis bagi mereka. Hubungan pemilih seperti ini dengan peserta bercorak transaksional.

Pada pemilih yang tidak memberikan suaranya (kemudian disebut “golput”), terdapat beberapa jenis, yakni, pertama, “golput” ideologis atau politis, yakni mereka yang dengan sengaja memilih untuk tidak memilih dengan alasan tidak ada gunanya ikut pemilu. Golongan ini menganggap pemilu tidak penting, dan urusan politik kenegaraan juga tidak penting karena dianggap penuh tipu-tipu dan koruptif. Golongan ini cenderung membenci politik, politikus dan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan pemilu. Perilaku golput jenis ini dapat juga dipicu oleh ketidakpercayaan (distrust) terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara. Golongan ini biasanya berada pada golongan menengah ke atas dan kaum intelektual. Kedua, “golput” teknis yakni mereka yang golput karena faktor dan kendala teknis seperti tidak dapat menjangkau TPS, bepergian, malas berangkat, dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pada golput jenis pertama, sulit untuk dipengaruhi. Treatment pada golput jenis ini memerlukan waktu yang lama dan edukasi yang kompleks. Pada golput jenis kedua, lebih mudah. Namun, disamping treatment jangka pendek untuk  sekedar “mengembalikan para “golputers” ini kembali ke jalan pemilu” diperlukan strategi berjangka panjang untuk –secara lebih permanen- memberikan pendidikan pemilih agar pemilih lebih termotivasi untuk ikut pemilu atau, meningkatkan partisipasi pemilih.

 

Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, menurut  penulis, secara operasional dapat ditelusuri dari beberapa kondisi di sekitar “golput” dan memadukannya untuk mencari titik temu secara operasional, yaitu:

  • Kondisi yang menjadi masalah / penyebab kurangnya atau rendahnya partisipasi pemilih.
  • Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan : pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi, kaum “golput”.
  • Stakeholders aktif, yakni “siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih”.

Ketiga variabel di atas perlu ditelusuri sambil mengenali secara tepat:

  1. Karakter pemilih.
  2. Nilai-nilai budaya lokal.
  3. Mendekatkan pemilih pada isu kemanfaatan pemilu.

Ketiganya dimaksudkan agar terbentuk konstruksi berpikir pada masyarakat bahwa pemeranannya dengan ikut pemilu secara aktif (sebagai pemilih) adalah memang kepentingan dan kebutuhannya (bukan sekedar hak atau wajib).

Implikasi pendekatan ini adalah bahwa isu politik adalah urusan rakyat, dan menu politik adalah menu sarapan pagi bersama kopi hangat. Bagaimana mengoperasikan gagasan ini?

 

Pertama, mencari penyebab kurang/ rendahnya partisipasi. Dari penelitian penulis di atas, beberapa faktor di sekitar rendahnya apresiasi terhadap pemilu yang kemudian merembes kepada menjauhnya dari urusan pemilu, adalah, pragmatisme masyarakat yang kemudian mengukur aktivitas  pemilu dan aktivitas elektoral peserta pemilu dari sudut pandang kepentingan mereka (yang kerap bernilai pragmatis).

Kedua, bertolak dari rendahnya apresiasi terhadap pemilu. Ini adalah persepsi negatif pemilih terhadap “apa dan siapa yang akan dipilih”.

Ketiga, mendekatkan jarak politik dan ikatan sosial pemilih dengan peserta pemilu. Faktor informasi (misalnya kelangkaan informasi tentang pemilu) tidak serta merta menjauhkan masyarakat dari keputusannya untuk ikut pemilu, namun berada pada dataran pemahaman materi pemilu saja. Dari sisi partisipasi pemilu, tidak mengkhawatirkan, justru dari sisi kepentingan peserta pemilu yang mengkhawatirkan, karena kelangkaan informasi pemilu bisa membiaskan pemilih seperti salah pilih dsb.

Ketiga point di atas sekaligus bisa mengikis persepsi publik terhadap isu pemilu (bagian dari isu politik), bahwa urusan pemilu yang dipersepsi sebagai urusan elit (bukan urusan rakyat) menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Sayangnya, isu politik masih dianggap “horor”, sulit, tidak terjangkau, tingkat tinggi, penuh tipu-tipu. Dan itu urusan elit. Nah. Mengubah persepsi ini yang semestinya menjadi isu utama pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Jika rakyat merasa urusannya terpenuhi dengan aktivitas kepemiluan, maka merasa dekat dengan pemilu dan bersedia ikut pemilu. Pada kondisi ini, treatment yang dapat dilakukan adalah mendekatkan isu pemilu menjadi dekat dengan urusan dan kepentingan rakyat.

Bagaimana caranya?

  1. Pendidikan politik. Yang perlu dilakukan adalah bukan sekedar mengajak masyarakat untuk menjadi “partisan pemilu” atau pendukung pemilu, layaknya pendekatan “salesmanship”, namun bergerak di wilayah “generik” kemanfaatan pragmatis bagi masyarakat melalui upaya politik. Kesesatan pikir yang terjangkit di masyarakat awam terhadap isu politik sepertinya harus dikikis dengan pendekatan pendidikan politik progresif, sehingga konstruksi berpikir masyarakat tidak lagi memandang politik identik dengan rebutan kursi, jegal kawan dan kegaduhan dengan minim kerja dan semacamnya, tetapi benar-benar merupakan mekanisme yang harus dilalui untuk membawakan urusan rakyat pada jalur operasional (pemerintahan). Peran ini dapat diambil oleh partai politik beserta jaringan kerjanya, juga unsur non-partai, untuk membangun dan mendekatkan kembali ikatan sosialnya (juga emosional) dengan masyarakat pemilih. Sejalan dengan pemikiran ini, institusi demokrasi yang lain semacam KPU, civil society juga bisa ambil peran. Menurut pemikiran ini, pendidikan politik harus dilakukan sepanjang tahun. Partai politik peserta pemilu harus memiliki ruang untuk beroperasi di wilayah pendidikan politik yang sehat sepanjang tahun juga. Pendidikan politik ini, walaupun beda tipis dengan “kampanye politik”, tetap harus dipilahkan secara tegas dengan kampanye pemilu yang membuat partai merasa berkepentingan mendatangi masyarakat jika dekat dengan musim pemilu saja. Ruang luas bagi pendidikan dan kampanye politik akan membuat partai mendekatkan diri dengan masyarakat setiap saat.
  2. Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan seperti pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi yang berpotensi golput. Kelompok ini merupakan pemilih potensial “pendukung barisan pro-pemilu” jika mereka mendapatkan edukasi yang memadai.
  3. Stakeholders aktif, yakni “siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih”, berkaitan dengan variabel satu dan dua, yakni aktor yang paling berpeluang memobilisasi massa pemilih. Bahkan secara pragmatis pun, “penggarapan” terhadap “swing voters” mampu mendongkrak perolehan suara kandidat / peserta pemilu secara signifikan[6]. Artinya, dari sisi praktis pun mampu “mengembalikan” “pemilih bergerak” atau massa mengambang (floating mass) menjadi pemilih partisan. Dalam konteks ini, partai politik dapat menggunakan jejaring-kerjanya termasuk elemen non-partai untuk memobilisasi massa pemilihnya. Dalam mengoperasionalkan gagasan dari ketiga variabel tersebut, memerlukan peran dan fungsi dari institusi-institusi demokrasi (KPU, partai politik, civil society, media massa) dan pemerintah.

Ketiga upaya tersebut memerlukan modal awal berupa pemahaman terhadap stratifikasi sosial berikut karakter dan budaya masyarakatnya, untuk bisa memahami dengan tepat dalam perspektif masyarakat.

Kesimpulan

Partisipasi pemilih terkait dengan motivasi sosial dan ideologis pemilih berpadu dengan pilihan rasional dan kepentingan pemilih serta persepsi kedekatan anasir elektoral pada kepentingan pemilih. Strategi peningkatan partisipasi pemilih masyarakat terletak pada upaya merekonstruksi atau bahkan mendekonstruksi persepsi kepentingan anasir elektoral agar tidak hanya berputar di wilayah elit dan “jauh dari jangkauan masyarakat”, tetapi berada di wilayah masyarakat, sehingga isu politik tidak lagi dipersepsi sebagai “urusan elit” “mereka”, tetapi urusan rakyat. Rekonstruksi ini yang menjelma ke dataran operasional pendidikan politik yang progresif oleh stakeholders pemilu. Upaya ini memerlukan modal berupa pemahaman terhadap stratifikasi sosial berikut karakter dan budaya masyarakatnya, untuk bisa memahami dengan tepat dalam perspektif masyarakat. Kutahu yang kau mau.***
 

Daftar Pustaka

Deth, Jan W. Van. 2008. Political Participation, dalam “Lynda Lee Kaid dan Kristina Holtz-Bacha, Encyclopaedia of Political Communication, Sage Publication.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 2008. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.

Kuswandoro, Wawan E. 2013. Motivasi dan Perilaku Pemilih pada Pemilukada: Pengalaman Kota Malang dan Kota Probolinggo pada Pemilukada 2013, artikel.

—————————————. Kuswandoro, Wawan E. 2013. Perilaku Pemilih Pedesaan dan Modal Sosial Politik Elektoral Non-Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2014.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta.

______________________________
Bacaan Lain:
Social Entrepreneur. Mungkinkah Partai Politik Menjalankannya untuk membangun basis massa? Dan masih perlukah membangun basis massa di era ini? Sumberdaya partai, lebih efektif digunakan untuk ‘membangun basis massa riil’ ataukah ‘membangun basis massa maya’? Imagined basis massa?

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL