Tag Archives: jacques lacan

Mengapa Perempuan Menjadi Laki-laki

Mengapa Perempuan “Menjadi” Laki-laki?

Membedah Subjek Perempuan Dalam Perspektif Fenomenologis Eksistensialis dan Subjektivasi Bahasa

Tulisan  ini bukan membahas trans-seksual maupun trans-jender, tetapi “berubahnya identitas kultural” perempuan menjadi laki-laki. Fenomena ini masih ada. Yaitu fenomena melenyapnya nama diri perempuan –terganti dengan nama orang lain (laki-laki) ketika perempuan bersinggungan secara kultural-struktural dengan laki-laki, misalnya menikah. Jika “Rini Susanti” menikah dengan “Rano Susanto”, maka namanya menjadi “Rini Susanti Susanto” bahkan “Nyonya Susanto” atau “Bu Susanto”. Rini Susanti-nya melenyap entah ke mana.

Pelenyapan identitas, pelenyapan eksistensi, pengingkaran eksistensi manusia perempuan ini menarik untuk dibahas. Fenomena pelenyapan dan  pengingkaran eksistensi ini terjadi dalam kehidupan dan hubungan sosial, ketika masyarakat tidak lagi mengenal dan mengakui “Rini Susanti” (dan banyak “Rini Susanti” yang lain). Identitasnya telah hilang dari peredaran walaupun fisik orangnya tetap ada. Terdapat suatu bentuk pelenyapan identitas total atau pengingkaran eksistensi diri.

Fenomena pelenyapan dan pengingkaran identitas ini menjadi baku dan terpatenkan di masyarakat, dan menciptakan identitas baru bagi perempuan-perempuan kita. Bahkan terjadi pada masyarakat Jawa di era Soekarno, yang didokumentasikan oleh Kwie Kek Beng (1958) dalam sebuah bukunya yang berjudul “Stalin yang diterbitkan pada zaman Soekarno, pernah menyitir kelakuan para perempuan kita (waktu itu) yang dinilai bangga mendompleng sosok laki-laki, melalui sebuah ungkapan budaya, yang waktu itu sangat akrab di telinga masyarakat: “Pet-pet tahu, kedempet bilang Ci-hu (paman), pet-pet tahu kedempet bilang a Gak-hu (mertua), pet-pet bakmi, kedempet ngadu suami”. Hingga kini pun masih dapat dilihat, berapa banyak perempuan yang menyandang nama berjenis laki-laki di  belakang namanya. Kecuali nama marga untuk menandai marga (silsilah keturunan), kecenderungan pemakaian nama laki-laki ini terjadi pada masyarakat yang tidak mengenal nama marga (di Jawa). Mengapa para perempuan ini tidak muncul sebagai dirinya sendiri tanpa atribut lain, serta berada di bawah bayang-bayang laki-laki? Orang lebih mengenal dan menghargai seorang perempuan tatkala ia tercatat sebagai istri laki-laki yang menjabat ini atau itu. Nilai budaya tersebut menempatkan perempuan pada posisi-tak-berperan. Dan pada kalangan masyarakat awam pun terdapat praktik yang sama. Nama perempuan menjadi hilang dan muncullah nama laki-laki, baik seluruhnya maupun sebagian.

Fenomena melenyapnya identitas diri dan pengingkaran eksistensi manusia perempuan melalui pelenyapan nama-diri perempuan dan penggunaan nama-diri laki-laki ini dijelaskan dengan menggunakan teori feminis, khususnya teori feminis eksistensialis-fenomenologis yang dibantu dengan pendekatan subjektivasi bahasa dari Jacques Lacan.

Teori feminis eksistensialis-fenomenologis dihadirkan untuk menjelaskan realitas opresi perempuan, sedangkan subjektivasi bahasa dari Lacan diperlukan untuk menjelaskan realitas tanda dan makna (subjektivasi bahasa) yang meluncur dalam relasi opresi tersebut. [Baca: Lacan dan Epistemologi Feminis]

 

Teori Feminis Eksistensialis Fenomenologis

Teori feminis muncul dan berkembang untuk menjawab problematika sosial yang menyangkut hubungan sosial antara aktor laki-laki dan perempuan dalam praktik sosial, agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial tersebut. Gelombang pemikiran feminis, yang dimulai pada abad ke-18 yang ditandai dengan pemikiran feminis liberal ketika itu, ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli pada kebebasan. Hanya dalam masyarakat yang seperti itu perempuan, dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri (Putnam Tong, 2010: 18).  Tokoh penting feminis pada masa itu adalah Mary Wollstonecraft, dengan karyanya yang berjudul “A Vindication of the Right of Women”, yang menulis tentang perempuan “beruntung” yakni memperoleh cara bereksistensi secara lebih manusiawi, dan perempuan yang terkekang, yakni perempuan “peliharaan” yang digambarkan sebagai “burung  yang disimpan dalam sangkar yang tidak memiliki pekerjaan kecuali memamerkan sayapnya dan berjalan dengan keagungan yang palsu”.  Wollstonecraft mencatat, bahwa perempuan kelas menengah ini tidak diijinkan untuk beraktivitas di luar rumah seperti berolah raga karena kawatir akan menggelapkan kulitnya yang putih seperti bunga lili. Karenanya, mereka dihambat untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak memiliki kebebasan (ibid, halm. 19). Inilah awal mula pembedaan-pembedaan sosial antara perempuan dan laki-laki sehingga memunculkan pemikiran dan teori feminis liberal, untuk membebaskan perempuan dari usaha pembedaan peran jender yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat (yang didominasi oleh laki-laki). Dari sini lahirlah budaya patriarkhi dengan dominasi pada laki-laki, dan tentu saja, perempuan sebagai pihak yang didominasi dan ter-subordinasi.

Putnam Tong mencatat, bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya –serta keberhasilan-  perempuan pada apa yang disebut sebagai dunia publik, karena masyarakat mempunyai keyakinan yang salah bahwa perempuan secara alamiah tidak secerdas dan sekuat laki-laki, masyarakat meminggirkan perempuan dari akademi,  forum dan pasar. Sebagai akibat dari politik peminggiran ini, potensi yang sesungguhnya dari perempuan tidak terpenuhi. Feminis liberal menekankan, pertama, bahwa  keadilan jender menuntut kita untuk membuat aturan permainan yang adil, kedua, untuk memastikan tidak satupun dari pelomba untuk kebaikan dan pelayanan bagi masyarakat dirugikan secara sistematis (ibid., halm. 2-3). Akan tetapi,  lanjut Putnam Tong, teori feminis liberal tidak cukup drastis dalam menjelaskan fenomena opresi terhadap perempuan. Muncullah pemikiran feminis radikal, yang mengklaim bahwa sistem patriarkhal ditandai oleh kuasa, dominasi, hirarki dan kompetisi. Sistem patriarkhal tidak dapat dibentuk ulang tetapi harus dicabut dari akar dan cabang-cabangnya (ibid halm 3).

Fenomena opresi terhadap perempuan yang berisi subordinasi, peminggiran dan pelenyapan identitas sosial dan eksistensi sosial manusia perempuan ini bisa dijelaskan dengan merunut teori feminis mulai dari teori feminis liberal sebagai pembuka jalan atau pendobrak pertama paham subordinasi dan peminggiran terhadap perempuan sebagaimana ditulis Putnam Tong, yang kemudian terfokus pada teori feminis eksistensialis-fenomenologis, yang diperkenalkan oleh Simone de Beauvoir yang merupakan pemikir feminis yang menawarkan analisis fenomenologis dan eksistensial. Beauvoir memberikan penjelasan ontologis-eksistensial atas marginalisasi perempuan sebagai Other dalam kultur yang diciptakan laki-laki. Rumusan klasik tema ini ada dalam analisis eksistensial oleh Beauvoir  dalam bukunya “The Second Sex”, ia mencatat bahwa dunia yang didiami manusia dikembangkan dari kultur yang diciptakan laki-laki dan mengasumsikan  pria sebagai subjek yakni sebagai kesadaran yang darinya dunia dilihat didefinisikan. Kultur yang paling banter mendorong pengalaman perempuan dan cara mengenal diri mereka sendiri ke pinggiran kerangka konseptual dan, yang paling mengerikan, menciptakan sebuah konstruk tentang perempuan sebagai “orang lain” (the Other), sebuah makhluk yang diobjektifkan (objectified), yang pembawaannya mempresentasikan sisi yang bertentangan dari pria (Ritzer, 2014:395). Lebih detil, dalam tulisan yang dihimpun oleh Putnam Tong (2010:8-9), analisis Beauvoir ini berargumentasi bahwa perempuan diopresi melalui ke-liyan-annya (otherness). Perempuan  adalah “Liyan” (the Other) karena perempuan adalah “bukan laki-laki”. Laki-laki adalah bebas, makhluk yang menentukan dirinya sendiri yang mendefinisi makna esksistensinya. Perempuan adalah “Liyan” (the Other), objek yang tidak menentukan makna eksistensinya sendiri. Konsepsi subjek (perempuan) yang dalam teori feminis eksistensialis-fenomenologis disebutkan adanya konstruk atas perempuan sebagai “orang lain” (“liyan, the other”), atau yang diobjektifkan (objectified) dalam relasinya dengan laki-laki, Beauvoir (mengikuti Hegel, Heidegger dan Sartre) telah menerima begitu saja bahwa otherness adalah kategori fundamental dari pemikiran manusia. Perbedaan perempuan dan laki-laki sebagian berasal dari konstruksi sosial yang meminggirkan perempuan dan sebagian dari internalisasi dari “the otherness” (Ritzer, op.cit., halm.395).

Jika perempuan ingin menjadi Diri, suatu subjek, perempuan, seperti juga laki-laki, harus mentransendensi definisi, label, dan esensi yang membatasi eksistensinya. Perempuan harus menjadikan dirinya sebagaimana yang diinginkannya. Pendefinisian, pelabelan dan esensi dalam konteks ini  meliputi penggunaan bahasa sebagai ekspresi “penanda” dan “petanda” dalam konsepsi Saussure yang digunakan oleh Jacques Lacan dalam pemikiran psikoanalisanya. Pemunculan nama-diri adalah sebuah penggunaan “tanda” dan relasi tanda – makna yang digunakan oleh subjek yang bergerak mencari kepastian diri, yang oleh Lacan dinyatakan bahwa subjek bersifat tidak pasti karena ia terpecah dari efek bahasa, sebagaimana ungkapan Lacan yang dikutip Lisa Lukman dalam teks berjudul “Proses Pembentukan Subjek: Antropologi Filosofis Jacques Lacan” :

What, I, Lacan, following the traces of the Freudian excavation, am telling you is that the subject such is uncertain because he is divided by the effect of language. Through the effect of speech, the subject always realizes himself more in the Other.

Apa yang saya, Lacan, ikuti dari jabaran Freud, saya katakan pada anda bahwa subjek itu bersifat tidak pasti karena terbelah oleh efek bahasa melalui efek tutur (speech), subjek selalu merealisasikan dirinya melalui (keberadaan) “Liyan” (the Other).

Lacan juga menjelaskan bahwa linguistik telah memperkenalkan perbedaan struktur diakronis dan sinkronis dalam bahasa, untuk memahami dengan lebih baik makna perkataan (ungkapan) seseorang berkaitan dengan hal-hal yang disembunyikannya atau yang berada di wilayah “tidak sadar” yang merupakan “struktur yang tersembunyi (repressed) dan memiliki struktur sama seperti bahasa. (Lukman, 2011: 60-61). Menurut konsepsi Lacan, bahasa merupakan perwujudan diskursus pembentuk keinginan dan fantasi seseorang, merumuskan konsep subjek dalam kenyataan. Lacan juga menyatakan bahwa seseorang menyatakan dirinya dalam bahasa, justru kehilangan dirinya dan menjadi sebuah objek dan subjek teralienasi dari dirinya sendiri, serta memnuculkan gap antara subjek dan “Yang Lain”, “Liyan” (‘The Other”). (ibid. halm. 66).

 

Pelenyapan Eksistensi Perempuan: Teori Feminis Eksistensialis-Fenomenologis

 

Realitas pelenyapan nama diri perempuan dengan penggantian nama laki-laki (suami) pada perempuan Jawa pasca nikah, sangatlah menarik untuk dikaji. Asumsinya adalah bahwa pelenyapan ini terdorong oleh konstruksi sosial masyarakat di area budaya Jawa, dengan  budaya patriarkhi yang melingkupinya. Karenanya, tulisan ini menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena melenyapnya nama diri perempuan pasca nikah pada masyarakat Jawa dalam perspektif teori feminis eksistensialis-fenomenologis dengan menggunakan kerangka analisis subjektivasi bahasa dari Jacques Lacan.

Opresi perempuan melalui pelenyapan nama diri perempuan dengan penggantian nama laki-laki (suami) ini berawal dari perbedaan tafsir relasi jender dalam masyarakat Jawa yang patriarkhi. Tafsir sosial-budaya ini melekat pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep jender berdasarkan biologis yang menyatakan bahwa perempuan itu selalu lembut, cantik, emosional dan keibuan, sementara laki-laki selalu dianggap kuat, rasional, jantan, macho dan perkasa. Tafsir jender (peran sosial laki-laki dan perempuan) yang mengemuka dalam tulisan ini adalah fakta yang menunjukkan ketidakberdayaan perempuan untuk membendung akses “power” dari pihak lain, yaitu laki-laki. Hal ini dikarenakan, meminjam konsep jender, bahwa telah tercipta “konstruksi” masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang lemah, mengalah, dan feminin. Perbedaan jender telah mengakibatkan lahirnya sifat dan streotip yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebetulnya merupakan konstruksi maupun rekayasa sosial akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural dalam proses yang panjang. Konstruk ini telah membawa pikiran dan tindakan subordinatif terhadap perempuan. Perempuan dalam tahap ini berada dalam kondisi dan tafsir ketidakberdayaan sosial-budaya untuk masuk ke wilayah publik (karena publik dikonstruksi milik laki-laki), sehingga perempuan yang masuk ruang publik atau keluar dari sangkar emas atau kurungan domestiknya, harus menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda laki-laki, mulai dari penambahan nama laki-laki (suami) dan mengganti dengan nama laki-laki (suami). Perempuan tetap dikonstruksi mendiami wilayah dosmestik. Bank pun menggunakan nama perempuan sebagai “password” untuk mengamankan transaksi keuangan nasabahnya, dengan menggunakan “nama ibu kandung” sang nasabah. Mungkin atas dasar pemikiran tentang mendomestiknya dan merahasianya nama perempuan sehingga layak untuk pengaplikasikannya pada urusan sensitif-rahasia-privat seperti keuangan (administrasi keuangan bank) yang menggunakan nama “ibu kandung” sebagai “password”. Asumsinya adalah, nama ibu (perempuan) sangat jarang diketahui orang lain (domestik, tidak memublik).

Opresi subordinasi telah benar-benar meminggirkan dan meniadakan perempuan. Posisi perempuan yang mengalami ketidakadilan seperti ini muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, perbedaan jender melahirkan kekerasan terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun secara mental serta social dan budaya, dalam hal ini “peniadaan” (not exist). Kedua, perbedaan dan pembagian jender dengan segenap manifestasinya mangakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada yakni domestik, non-publik; dan jika ingin memublik maka ia harus “menjadi laki-laki”, menggunakan identitas (nama-diri) laki-laki. Ia harus “menghilangkan diri” dalam “selimut kabut” nama dan identitas laki-laki. Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan jender itu sendiri juga merupakan proses kooptasi peran jender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Maka mereka “menikmatinya” bahkan bangga menyandang “titel” kelaki-lakian (suami, apalagi ada status sosial yang tinggi). Realitas jender ini menyangkut masalah struktural dan kultural masyarakat pada masyarakat. Intervensi identitas (maskulin terhadap perempuan) menjadi persoalan jender apabila pihak laki-laki melihat ketidakberdayaan perempuan untuk menolak “paksaan” menjejalkan identitas maskulinnya atas nama penghormatan kultural terhadap sosok laki-laki (budaya patriarkhi). Permasalahan jender dalam hal ini, kenyataan bahwa laki-laki mudah menghindar dari tanggung jawab yang harus diembannya berkaitan dengan “pemaksaan” atau “pemerkosaan identitas”. Dalam relasi ini, laki-laki menguasai perempuan. Ada relasi kekuasaan yang bermain di sini. Pihak terakhir berusaha mengubah kualitas hubungan tersebut untuk meningkatkan keberdayaannya, sedangkan pihak pertama berusaha tetap mempertahankan status quo agar hegemoni kekuasaan tetap berada di tangannya.  Pengalaman sosial ini terjadi akibat pembedaan jender dalam keluarga dan masyarakat. Suatu pembedaan yang diperkuat oleh sosialisasi dan enkulturasi, yang dalam penjelasan Fakih (1996) dinyatakan bahwa terbentuknya perbedaan-perbedaan jender dikarenakan banyak hal, di antaranya: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Pembahasan mengenai konsep diri seseorang (perempuan) tidak lengkap tanpa pembahasan mengenai hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu laki-laki. Perspektif laki-laki selama ini terhadap perempuan memang bias. Karena selalu melihat perempuan sebagai figur lemah, maka diapa-apakan terserah kepada sang laki-laki (suami). Masih adanya pandangan salah dalam masyarakat.yang mengatakan bahwa keluarga adalah wilayah perempuan, laki-laki mendominasi arena public yang meliputi politik, budaya dan pekerjaan atau bisnis. Perempuan bertanggungjawab membesarkan anak dan mengurus rumah; sedangkan laki-laki menanggung keuangan keluarga. Bahkan ketika perempuan tampil di wilayah publik, seringkali apa yang dikerjakan adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang stereotipik jender.

Keterbatasan sosial-budaya yang dimiliki perempuan dalam peran dan akses publik atau jika keluar dari wilayah domestiknya, perempuan mengalami pelenyapan nama-diri dan penggantian dengan nama laki-laki. Penyebutan nama oleh mereka sendiri (perempuan) dalam menyebut nama-diri misalnya ketika memperkenalkan diri dalam lingkungan dan kehidupan sosial, dengan nama laki-laki baik sebagian seluruhnya, dimaknai sebagai “penghormatan terhadap laki-laki”, dengan melenyapkan dirinya. Penggunaan nama (laki-laki) sebagai simbol atau tanda dalam berbahasa yang digunakan, adalah ekspresi ketakberdayaan dan penyerahan identitas yang digunakan  oleh subjek perempuan untuk mencari kepastian diri (konsepsi Lacan), karena subjek (perempuan) bersifat tidak pasti dan  terpecah dari efek (penggunaan) bahasa. Perempuan, yang identitas nama-dirinya melenyap (berganti dengan nama laki-laki), merealisasikan dirinya melalui keberadaan sebagai “liyan” (“the other”). Pelabelan nama laki-laki dalam relasi opresif perempuan ini  berkaitan dengan hal-hal yang disembunyikannya atau yang berada di wilayah “tidak sadar” yang merupakan “struktur yang tersembunyi (repressed) dari subjek perempuan. Mengikut konsepsi Lacan, bahasa (penggunaan nama laki-laki pada perempuan) merupakan perwujudan diskursus pembentuk keinginan dan fantasi perempuan. Perempuan merumuskan konsep subjek (konsep diri) dalam kenyataan, karena perempuan telah kehilangan dirinya dan menjadi sebuah objek serta telah teralienasi dari dirinya sendiri, serta telah menjadi pribadi  “Yang Lain”, “Liyan” (‘The Other”).

Pemikiran Pembaruan

Realitas opresi perempuan melalui pelenyapan nama-diri ini membawa pemikiran baru tentang pemaknaan kembali atau rekonseptualisasi relasi jender. Ada hal penting yang diperjuangkan kaum feminis (Dorothy Smith, The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge) – dimana ia mengangkat perlunya memandang kejadian atas opresi seperti pada pelenyapan nama diri ini dari struktur pengalaman perempuan sendiri, bukan sebagai obyek yang pada umumnya menurut pandangan kaum pria (male bias). Ia memperkenalkan Theory of Bifurcation dimana dunia dipandang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan (science) dari perempuan itu sendiri yang oleh Alfred Schutz disebut sebagai phenomenal perspective: (dunia ilmu pengetahuan dengan common sense). Perempuan diharapkan dapat menyuarakan suara kritik (critical voice) atas situasi yang dihadapinya (Smith, 1990:467).

Pelabelan nama laki-laki sebagai pemaknaan (signification) simbol dan lambang yang ternyatakan dalam bahasa (lisan) sebagai efek dari struktur dalam bahasa sebagaimana disebut Saussure dan Lacan, yang mewujud dalam bentuk fenomena cultural yang spesifik atau dalam manusia yang berbicara, bukan produk dari niat pelaku-pelaku. Pemaknaan atau produksi makna yang muncul dalam wujud bahasa ini, yang menurut Saussure, diproduksi lewat sebuah seleksi dan kombinasi tanda-tanda dalam dua aksis (poros), aksis sintakmatik, dan aksis paradigmatic, yang diorganisasi menjadi sebuah sistem pemaknaan. Sebuah tanda, yang terdiri dari penanda (mediumnya), dan petanda (maknanya), bisa dipahami bahwa makna adalah kesepakatan social yang diorganisasi lewat relasi-relasi antartanda. Karenanya,  “representasi” atau diskursus eksternal seperti ini dapat mengemuka menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang menjadi, –meminjam  terminologi Fritjof Capra–, titik balik peradaban (manusia) perempuan. Bahasa tutur ungkapan budaya masyarakat (pelabelan), yang melekat pada budaya manusia, merangkai makna simbolik dalam kerangka sistem yang dalam istilah Fritjof Capra (2004:360), dilukiskan bahwa kelompok-kelompok manusia, masyarakat dan kebudayaan mempunyai jiwa kolektif, dan oleh karena itu juga memiliki kesadaran kolektif sebagai konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya.

Kesimpulan

kesatu

Pelenyapan identitas dan eksistensi perempuan melalui pelenyapan nama-diri perempuan, merupakan sebuah konsep kekerasan social-budaya, mengacu pada tindakan dan perlakuan secara social dan budaya (opresi) terhadap perempuan, yang muncul dari struktur social dan budaya masyarakat. Masyarakat telah terstruktur atau terpola baik dalam pemikiran, anggapan maupun tindakan, juga perilaku yang memandang perempuan sebagai pribadi-pribadi kelas dua, tersubordinasi, termarginalisasi, Liyan, the Other, tidak penting, tidak mengada. Konsep ini berhubungan dengan budaya patriarkhi, dan tradisi maskulin yang telah menjangkiti dan mengonstruksi masyarakat.

kedua

Perkembangan pemikiran feminis atas fenomena pelenyapan identitas dan eksistensi sosial perempuan, selanjutnya diperlukan upaya lanjutan untuk mencari tahu adakah “perebutan wewenang” sosial budaya dalam pelenyapan nama-diri atau pengingkaran eksistensi perempuan tersebut; serta baik pula untuk mencari tahu adakah peran-peran institusi sosial yang membingkai fenomena ini.

ketiga

Fenomena ini dalam bentangan waktu dan ruang peristiwa, membuka peluang untuk mengeras  dalam manifesto tradisi dan budaya, yang dalam pengertian Koentjaraningrat, “kolektivitas budaya yang dimiliki bersama”,  dan  terinternalisasi dalam sebuah kesadaran akan identitas kelompok atau identitas komunal perempuan termarginalkan (the oppressed women), memunculkan gerakan kultural perempuan untuk melawan kekuatan “adi-kodrati” laki-laki. Maka, diperlukan kajian dan pengembangan teoretik tentang gerakan kultural perempuan tertindas.

 

Referensi:

Dari berbagai referensi: Chris Barker, Fritjof Capra, Fakih Mansour, Lisa Lukman, William Outhwaite, Putnam Tong, Rosemarie (Feminist Thought), George Ritzer, Dorothy Smith (The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge. Boston: Northeastern University Press) dan Bryan S. Turner. Dan, catatan observasi.

________________________________

Bacaan lain:

Slavoj Zizek: Pembentukan Identitas Subjektif Melalui Bahasa

Perempuan Dalam Politik

 

Metode dan Teori Dalam Cultural Studies

Metode dan Teori Dalam Cultural Studies

Metode Dalam Cultural Studies

Pendekatan dan paradigma yang digunakan cultural studies, menurut Barker adalah: etnografi (kulturalis dan mendasarkan pada pengalaman nyata), tekstual (semiotika, pascastrukturalis, dekonstruksi Derridean), dan studi resepsi (reception study, eklektis)[1]. Sedangkan metode, secara keseluruhan, cultural studies memilih metode kualitatif, dengan fokus pada makna budaya[2]. Mengikut karakter kualitatif yang beroperasi di ranah penemuan meanings (makna, yakni makna budaya) dari struktur pengalaman subjek, dan sejalan dengan pemikiran post-modernisme, maka karya-karya dan penelitian cultural studies menggunakan metode berpikir dinamis, kontekstual, plural dan lokal dan menghindari model berpikir linear, dualis dan statis[3]. Metode berpikir ini merupakan dasar pijakan bagi karya cultural studies untuk menentukan metode (juga teori) yang sesuai. Beberapa metode yang sesuai bagi cultural studies, menurut catatan Akhyar Yusuf Lubis[4], diantaranya adalah:

satu

Hermeneutika, dengan berbagai variannya, seperti semiotika.

dua

Multiperspektif, dengan memasukkan politik, budaya dan kekuasaan. Metode yang diajukan oleh McGuigan ini meneliti hubungan antara ekonomi politik, representasi, teks, dan audiens bersama dalam keterlibatannya dengan kebijakan budaya. Metode ini disebut juga “pluralitas perspektif”, digunakan dalam penelitian-penelitian yang bersifat lokal, dengan hasil berupa narasi-narasi kecil (little naration). Di sini, kebenaran dianggap sebagai produksi dalam permainan bahasa, yang didasarkan pada aspek lokalitas.

tiga

Fenomenologi. Adalah metode untuk menangkap fenomena, atau metode untuk melihat segala sesuatu yang memberikan-dirinya (self-given) menurut cara keterberiannya masing-masing yang khas dan singular/ perspectival (its manner of givenness).  Kuncinya, terletak pada: cara-bagaimana sesuatu itu memberikan-dirinya/ menyingkapkan-dirinya; atau dengan kata lain: cara-berada dari sesuatu [5]. Lebih lanjut tentang fenomenologi.

empat

Etnografi. Menurut James P. Spradley, metode ini menjelaskan fakta atau realitas sosial secara mendalam, memahami realitas sosial apa adanya berdasarkan struktur pengalaman subjek (native’s point of view)[6]. Ia menangkap makna (meanings) yang diketemukan pada peristiwa atau subjek yang diteliti, bersifat “belajar dari masyarakat” (learning from the people), tidak hanya “mempelajari masyarakat” (learning about the people)[7].

lima

Dekonstruksi. Metode ini merupakan “perlucutan” yang dilakukan oleh Derrida atas oposisi biner dalam filsafat Barat, untuk menampakkan titik kosong teks dan asumsi yang tidak dikenal[8]. Untuk ini Derrida menciptakan metode “pembacaan-mendalam” atas teks yang mirip psikoanalisis, menggunakan prosedur memeriksa unsur-unsur kecil dalam momen yang tidak dapat dipastikan atau dipersepsi[9].

dan, enam, penelitian partisipatoris.

wklompshootMenurut saya, metode dalam karya-karya cultural studies tidaklah sebatas keenam metode yang diunjukkan Akhyar Yusuf Lubis tersebut, tetapi bisa lebih banyak lagi, namun tetap berada dalam koridor metode kualitatif dan berdasar pada epistemologi post-positivisme (teori kritis, post-strukturalisme, post-modernisme). Satu karya cultural studies patut diperhitungkan adalah kritik kebudayaan psikoanalisis, sebagaimana diungkap oleh Mark Bracher[12]. Dalam bukunya, ia menyinggung tentang kritik kebudayaan psikoanalisis yang bersumber dari pemikiran Jacques Lacan. Bracher menukil Richard Johnson yang menyatakan bahwa pertanyaan kunci yang terus menerus diajukan cultural studies adalah terkait pengaruh artefak budaya dan diskursus kebudayaan. Diskursus kebudayaan ini terkait pada popularitas, kenikmatan (pleasure), nilai guna (use value) [10] , dan membutuhkan pembacaan, pencerapan artefak kebudayaan dan pengaruhnya pada budaya yang menjadi tempat seseorang berada, tetapi ini sering ditinggalkan. Menurut amatan Richard Johnson, hal ini karena tiadanya teori subjektivitas post-strukturalis yang memadai. Karenanya, kebutuhan mendesak dalam cultural studies adalah adanya sebuah teori subjektivitas yang bisa menjelaskan bagaimana artefak kebudayaan bisa memengaruhi manusia. Maka, jawabannya adalah: teori subjektivitas dari psikoanalisis Lacan[11]; dan ini sedang saya jadikan disertasi saya dengan harapan bisa memberikan kontribusi pada khazanah teori ini. Mohon doanya ya…. 😀

20130723_225035Arus pemikiran post-modernisme dan postrukturalisme dari cultural studies yang memunculkan metode sebagaimana deskripsi di atas, sejalan dengan pemikiran Paula Saukko yang mendeskripsikan metode cultural studies, sebagai kombinasi metode yang bercirikan tema-tema lived experience (pengalaman yang hidup), discourse (wacana), text (teks) dan social context (konteks sosial). Bagi Saukko, hal penting dalam cultural studies adalah:

Pertama,  memahami bahwa metode dalam cultural studies tersusun atas wacana, pengalaman hidup, teks, dan konteks sosial dengan menggunakan analisis yang luas.

Kedua, pemahaman tentang kriteria tentang valid / good research.

ket dpkp inspeksiKetiga, tentang kebenaran dan validitas (triangulasi)[13]. Menurut Saukko, valid/ good research adalah truthfulness (berada pada sisi subjek yang diteliti), self-reflexivity (refleksif tentang personal, sosial, dan wacana paradigmatik yang menuntun pada realitas), dan polivocality (peneliti menyadari bahwa ia sedang tidak meneliti sebuah realitas tetapi banyak realitas)[14]. Saukko mengetengahkan “combining methodologies”, dengan mengambarkan perpotongan antara ordinat paradigm, ontologi, epistemologi, metafora, tujuan penelitian dan politik yang disandingkan dengan model triangulasi, prism, material semiotic dan dialogue. Self-reflexivity ditempatkan pada jalur seperti yang digunakan teori sosial kritis yang dilandaskan pada kritik ideologi dan peran atas basis kesadaran yang merepresentasikan ruang dialog dan wacana saling bertemu, mempengaruhi, mengaitkan berbagai kepentingan, pola kekuasaan serta konteks sosial dan sejarahnya. Polivocality berkenaan dengan berbagai pandangan yang berbeda dengan cakupan teori-teori yang saling mengisi dan dengan mudah dapat didukung satu sama lain, meskipun membutuhkan ketelitian dalam mengkombinasikan pandangan-pandangan lain agar memberikan kesesuaian bagi karakter akademik cultural studies. Paradigma yang digunakan mengambil model triangulasi yang berupaya mengkombinasikan berbagai macam bahan atau metode-metode untuk melihat apakah saling menguatkan satu sama lain. Maka, cultural studies sangat berpotensi memberikan peluang bagi suatu kajian yang baru dan menarik minat pembelajarnya. Validitas (keabsahan) penelitian dalam cultural studies yang menuju ‘kebenaran’ (truth) maka yang dipakai adalah triangulation[15].

Teori

wk@topobrotoBarker menjelaskan teori dalam cultural studies, yaitu narasi yang berusaha membedakan dan menjelaskan ciri-ciri umum yang menjabarkan, mendefinisikan dan menjelaskan terus-menerus kejadian yang dipersepsikan.  Tetapi teori tidak menggambarkan dunia secara akurat, namun ia adalah alat, instrumen, atau “logika untuk mengintervensi dunia” melalui mekanisme deskripsi, definisi, prediksi, dan kontrol. Dalam cultural studies, teori menempati posisi tinggi, yakni sebagai penunjuk jalan atau peta budaya yang memandu[16]. Teori memandu peneliti cultural studies untuk menceburkan diri ke dalam alam realita untuk dilakukan pembacaan-mendalam, dan bertujuan merumuskan teori dan tindakan (praksis) yang bersifat emansipatoris.

Dan menilik karakternya sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka cultural studies menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan dan memahami berbagai realitas sosial kontemporer. Beberapa teori yang dapat digunakan dalam cultural studies sebagaimana dikumpulkan oleh Akhyar Yusuf Lubis dalam buku “Dekonstruksi Epistemologi Modern”[17], diantaranya, adalah:

Semiotika (Roland Barthes)

Teori ini memahami aspek budaya melalui semiotika, dengan melihat budaya sebagai tanda. Teori ini digunakan dalam penelitian yang bersifat lokal, etnis dan subkulktur[18].

Habitus (Pierre Bourdieu)

Habitus adalah struktur mental atau kognitif, yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial budaya. Atau, dalam pengertian Ritzer, yang dikutip Lubis, habitus adalah konstruksi dunia sosial, struktur sosial yang diinternalisasikan dan diwujudkan. Ia mencerminkan posisi sosial, kebiasaan yang terdapat  pada kelas atau kelompok sosial[19].

Teori Industri Budaya (Walter Benyamin)

Teori ini memandang industri budaya sebagai produksi mekanis budaya yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik[20].

Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Teori ini berfokus pada kajian tentang negosiasi penguasa dengan kelompok budaya tandingan menuju landasan budaya dan ideologi yang bisa membuatnya mendapatkan posisi kepemimpinan. Hegemoni adalah upaya bagaimana kelompok penguasa dapat mensubordinasi dan tetap dapat mempertahankan status quo[21].

Teori Pendidikan Kritis (Paulo Freire)

Teori ini, yang merupakan cultural studies di bidang pendidikan, mengritik model pendidikan yang disebutnya sebagai bergaya bank. Teori ini berpengaruh besar pada dunia pendidikan[22].

Sementara itu, beberapa pendapat lain seperti John Storey dan Mark Bracher mengemukakan masing-masing teori kultural (Cultural Theory) yang dirumuskan oleh Raymond William[23], dan Teori Subjektivitas Psikoanalisis, yang diperkenalkan oleh Jacques Lacan[24], beserta variannya, Neo Lacanian, yang dikembangkan oleh Slavoj Zizek[25] dan Yannis Stavrakakis[26].

Patut dicatat, bahwa teori dalam cultural studies, adalah teori digunakan untuk memandu awal peneliti untuk kemudian digunakan untuk merumuskan teori (baru) sehingga memunculkan banyak teori baru yang selaras dengan keluasan bidang telaah cultural studies.

Konsep

Representasi

Unsur utama cultural studies, menurut Barker, adalah praktik pemaknaan atas representasi, yaitu bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial. Untuk ini diperlukan eksplorasi pembentukan makna tekstual. Representasi dan makna budaya memiliki materialitas tertentu, yang melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. Mereka diproduksi, ditampilkan, digunakan dan dipahami dalam konteks sosial tertentu[27].

IMG-20161119-WA0010Identitas

Dalam cultural studies, identitas adalah konstruksi budaya, yakni konstruksi tentang bagaimana seseorang itu menjadi orang, bagaimana kita diproduksi sebagai subjek dan bagaimana kita menyamakan diri kita (atau secara emosional) dengan  gambaran sebagai laki-laki, perempuan, hitam, putih, tua, muda, dsb. Wacana yang membentuk bahan-bahan untuk formasi identitas tersebut bersifat kultural. Secara khusus, subjek dikonstitusikan sebagai individu dalam sebuah proses sosial yang secara umum dipahami sebagai akulturasi yang tanpa itu, kita tidak dapat menjadi seseorang. Konsep identitas sebagai konstruksi diskursif budaya yang spesifik didasari oleh sikap anti-representasional dalam memahami bahasa, dimana wacana mendefinisikan, mengonstruk dan memproduksi objek pengetahuan[28].

 

Kesimpulan

satu

Cultural studies, atau  disebut mazhab Birmingham (tokoh: Richard Hoggart dan Stuart Hall), adalah sebuah pemikiran perlawanan terhadap gagasan universalitas dan narasi besar seperti ditawarkan teori modernisasi dan terhadap budaya massa atau budaya pop (popular culture), dengan studi budaya sebagai instrumen untuk melakukan perubahan.

dua

Cultural studies hadir untuk  memahami realita budaya sekaligus mengubah struktur dominasi dan struktur masyarakat yang menindas dan bertujuan untuk merumuskan teori-teori sekaligus tindak praksis yang bersifat emansipatoris.

tiga

Cultural studies memusatkan perhatian pada masalah isu-isu kekuasaan, politik, ideologi, serta kebutuhan akan perubahan sosial.

empat

Ruang lingkup cultural studies meliputi kebudayaan, budaya massa (popular), ideologi, makna dan pengetahuan, linguistik, diskursus, post-modernisme, feminisme, politik, politik identitas, politik budaya, globalisasi, media, dan subkultur. Ia meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan dan produksi pengetahuan dalam arena dan konteks kebudayaan yang luas.

lima

Metode cultural studies secara keseluruhan adalah kualitatif, dengan pendekatan etnografi, tekstual dan berfokus pada makna budaya. Prinsipnya, ia menggunakan metode berpikir dinamis, kontekstual, plural dan lokal dan menghindari model berpikir linear, dualis dan statis.

enam

Teori cultural studies menempati posisi tinggi, yakni sebagai penunjuk jalan atau peta budaya yang memandu peneliti cultural studies untuk menceburkan diri ke dalam alam realita untuk dilakukan pembacaan-mendalam, dan bertujuan merumuskan teori baru dan tindakan (praksis) yang bersifat emansipatoris.***

 

 

Referensi yang digunakan dari Chris Barker, Chris Barker dan Dariusz Galasinski, Mark Bracher, Simon During, Stuart Hall, Akhyar Yusuf Lubis, Tony Myers, Slavoj Zizek, Paula Saukko, James Spradley, Yannis Stavrakakis, dan John Storey.

_____________

Related readings:

Fenomenologi

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN EFEKTIF DAN LEBIH MUDAH!

 

Cultural Studies

Cultural Studies

Artikel Sebelumnya:

Metode Penelitian Kualitatif

Pengertian Cultural Studies

Cultural studies, sebagaimana namanya, “studies” (kajian-kajian), bukan “cultural study” yang memuat makna “study” (kajian) yang bermakna tunggal, memuat pengertian kajian-kajian budaya dalam pengertian dan ruang lingkup yang luas dan multi, seperti dikatakan Stuart Hall, “cultural studies has multiple discourses”[1]. Ia memiliki daya jangkau  lintas disiplin ilmu, dan berusaha menjelaskan realitas sosial kontemporer dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Cultural studies, yang muncul dari Universitas Birmingham (Inggris), -karenanya disebut “mazhab Birmingham”-, hendak menggugat pengkotak-kotakan ilmu yang masing-masingnya mengklaim kebenaran dengan versi keilmuannya masing-masing. Cultural studies hadir untuk mendamaikan klaim parsial tersebut dengan menghadirkan kajian-kajian lintas disiplin ilmu, inter dan multidisipliner dengan memasukkan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang dipandang strategis untuk lebih mampu menjelaskan realitas sosial maupun representasinya dalam kehidupan sosial kontemporer.

Kajian-kajian lintas disiplin tersebut dinamakan “budaya”, “kajian-kajian budaya” (cultural studies) karena “budaya” mengandung pengertian dan ruang lingkup yang luas, yang dalam hal ini “cultural studies” berbeda dari “the study of culture”[2]. Cultural studies adalah sebuah metode dan teori, dalam ranah paradigma kebudayaan (cultural paradigm)[3], sedangkan “the study of culture” adalah kajian tentang budaya. Budaya, seperti dinyatakan oleh Simon During dalam buku Cultural Studies: A Critical Introduction, bukanlah benda atau bahkan sistem, tetapi mengacu pada pengertian seperangkat transaksi, proses, mutasi, praktik, teknologi, institusi dan segala benda dan peristiwa yang diproduksi untuk menyatu dalam pengalaman hidup, makna-terberi (given meanings), dan nilai-nilai.

Culture is not a thing or even a system: it is a set of transactions, processes, mutations, practices, technologies, institutions, out of which things and events (such as movies, poems or world wrestling bouts) are produced, to be experienced, lived out and given meaning and value to in different ways within the unsystematic network of differences and mutations from which they emerged to start with. [4]

DSCF5446Di sini, cultural studies memandang budaya sebagai teks[5].  Pandangan ini mendapat penguatan dari Raymond Williams yang memaknai budaya (culture) sebagai pengalaman hidup, teks, praktik, makna-makna (meanings) yang dimiliki oleh dan telah menjadi aturan main di masyarakat. Selanjutnya Raymond Williams sebagaimana dikutip oleh Chris Barker dan Dariusz Galasinski, memaknai budaya sebagai “a whole way of life”, meliputi keseluruhan bentuk-bentuk signifikasi dalam makna-makna dan kondisi yang diproduksinya. Mengikut pandangan ini maka, cultural studies berkenaan dengan pemahaman terhadap dunia sehari-hari sebagai bagian dari budaya yang dicermati, yakni hal-hal yang biasa dilakukan, dirasakan, dibicarakan, didengar, dilihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari oleh orang kebanyakan. Ini yang menjadi salah satu ciri terpenting cultural studies. Atau menurut kata William,  cultural studies mengurusi kajian-kajian tentang “intersection of language, meanings and power”[6]. Sejalan dengan ini adalah pemikiran Stuart Hall yang memberikan pengertian cultural studies berkaitan dengan kekuasaan dan politik. Menurut Hall, sebagaimana dikutip Chris Barker, cultural studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh para pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoretis sebagai praktik politik. Dalam hal ini pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, tetapi memiliki posisionalitas, tergantung dari posisi mana orang berbicara, kepada siapa dan untuk tujuan apa[7].

Ruang Lingkup Cultural Studies

DSCF5414Cultural studies memiliki ruang lingkup yang luas, dan secara konsisten senantiasa memberi perhatian pada masalah dan isu-isu kekuasaan, politik, ideologi, serta kebutuhan akan perubahan sosial[8].  Ia hadir dalam kajian-kajian tentang produksi pengetahuan, praktik politik, serta berdiri di tengah pemaknaan, bahasa dan kekuasaan, dalam masyarakat kontemporer. Karenanya kajian cultural studies ini mengikuti karakter masyarakat kekinian, dan dalam ulasan Mudji Sutrisno dalam buku yang dieditorinya bersama Hendar Putranto, “Teori-Teori Kebudayaan”, mencakup kajian-kajian budaya sebagai kritik ideologi, masalah-masalah integrasi sosial, transformasi sosial, perilaku, budaya sebagai teks, yang membentang dari strukturalisme hingga post-strukturalisme, psikoanalisis dan post-modernisme[9]. Ulasan lain, dari Chris Barker misalnya, bukunya, Cultural Studies memuat bentangan ruang lingkup cultural studies yang lebih luas lagi  yakni kebudayaan, budaya massa (popular), ideologi, makna dan pengetahuan, linguistik, diskursus, post-modernisme, feminisme, politik, politik identitas, politik budaya, globalisasi, media, dan subkultur. Bentang ruang lingkup kajian cultural studies ini dapat dikatakan bahwa karakter cultural studies adalah bahwa ia meneliti atau mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan[10] dan produksi pengetahuan dalam arena dan konteks kebudayaan yang luas.

Dalam konteks kekuasaan, cultural studies menyingkap dimensi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap berbagai bentuk kebudayaan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dll[11]. Sama dengan critical theory (mazhab Frankfurt), cultural studies, atau dikenal juga sebagai mazhab Birmingham[12], merupakan pemikiran yang memuat perlawanan/ kritik terhadap budaya massa atau budaya pop (popular culture), dengan menggunakan studi budaya sebagai instrumen untuk melakukan perubahan progresif. Cultural studies menolak narasi besar universalisme seperti ditawarkan teori modernisasi, hal yang dikecam juga oleh teori kritis, menuju ke “narasi kecil” lokal. Ia mendekonstruksi (membongkar) aturan-aturan pengkotak-kotakan ilmiah konvensional lalu berusaha mendamaikan pengetahuan objektif dengan pengetahuan subjektif (intuitif)[13].

wklompshootCultural studies berusaha memahami realita budaya sekaligus mengubah struktur dominasi dan struktur masyarakat yang menindas dan bertujuan untuk merumuskan teori-teori sekaligus tindak praksis yang bersifat emansipatoris. Cultural studies tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial politik, tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial politik di mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ia melibatkan diri dalam pertimbangan moral, tindakan politik dan konstruksi sosial[14]. Dengan demikian karakteristik cultural studies tidak memiliki wilayah subjek kajian yang didefinisikan secara jelas, tetapi berpijak pada gagasan tentang budaya yang luas, untuk mempelajari berbagai macam praktik keseharian manusia. Karenanya, ia meliputi seluruh kajian pengetahuan. Keseluruhan struktur pengetahuan berikut relasinya dengan manusia dalam pandangan cultural studies ini sejalan dengan pemikiran post-modernisme bahwa pengetahuan memiliki karakter yang perspektival, dan menganggap tidak mungkin ada pengetahuan yang menyeluruh yang mampu menjelaskan karakter “objektif” dunia. Tetapi diperlukan berbagai sudut pandang atau kebenaran yang digunakan untuk menafsir eksistensi manusia yang kompleks dan heterogen[15].

Sebagaimana dideskripsikan di atas, bahwa cultural studies berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial budaya kontemporer (post-modern), dengan karakter lintas disiplin dan cair yang dimilikinya, maka paradigma yang sesuai bagi cultural studies, dalam tulisan Akhyar Yusuf Lubis dalam bukunya “Dekonstruksi Epistemologi Modern”,  adalah paradigma teori kritis, dekonstruksi dan konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini, menurut Lubis, adalah model berpikir yang melihat sosial budaya, dinamis, kontekstual, plural dan lokal (sama sekali bukan model berpikir positivis, universal, linear, dualis dan statis). Menurutnya, dalam paradigma konstruktivis, pengetahuan bukanlah pernyataan (klaim) tentang objek sejati, tetapi konstruksi interpretatif mengenai objek. Karena itu, paradigma konstruktivisme (seperti post-struktural dan post-modernisme) melihat klaim-klaim kebenaran teori lebih dilihat sebagai produksi kebenaran dalam permainan bahasa (language games) tertentu.  Karena itu, paradigma konstruktivis ini lebih tepat menggunakan metode hermeneutik dengan berbagai variannya[16].

Dari karakter inilah diketahui bahwa cultural studies ini merupakan bidang keilmuan yang multi dan lintas disiplin ilmu, memiliki ruang lingkup yang membentang dari budaya dalam kaitannya dengan kekuasaan dan politik, bahasa, komunikasi, jender, diskursus (wacana). Dengan demikian, metode dan teori yang digunakan dalam cultural studies bervariasi atau dengan kata lain, menggunakan berbagai pendekatan, metode dan teori dalam kombinasi yang mampu menjelaskan realitas sosial kontemporer.

 

Nanti berlanjut ke Metode dan Teori dalam Cultural Studies ya… 😀

 

_________________

Referensi yang digunakan dari Chris Barker, Chris Barker dan Dariusz Galasinski, Mark Bracher, Simon During, Stuart Hall, Akhyar Yusuf Lubis, Tony Myers, Slavoj Zizek, Paula Saukko, James Spradley, Yannis Stavrakakis, dan John Storey.