Tag Archives: integritas

Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

[Relasi Rakyat dan Negara: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan]

 

Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia

[Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 3]

 

Materi ini membahas dan mengeksplorasi nilai-nilai kearifan dan budaya lokal yang mendukung dan sejalan atau kongruen dengan nilai dan semangat integritas ataukah sebaliknya, menjadi destruktif pada nilai-nilai integritas pada aspek pelayanan publik. Contoh tentang masyarakat Jawa Timur yang egaliter dan terbuka, dalam kehidupan sehari-hari keterbukaan yang merupakan tradisi sosial masyarakat setempat telah membentuk watak diri yang kuat masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Wujud nyata keterbukaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dinyatakan dalam hubungan dan komunikasi sosial yang berlangsung tanpa symbol dan tidak berbelit-belit[1]. Temuan Zuhro pada keunikan ciri budaya lokal masyarakat Jawa Timur bagian timur wilayah Surabaya dan Malang cenderung memberontak, sedangkan Surabaya dan Malang ke arah barat menunjukkan karakter masyarakat yang agak tertutup. Budaya lokal masyarakat Jawa Timur (terutama Surabaya dan Malang ke timur) yang cenderung terbuka akan membawa pengaruh pada hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Komunikasi yang terbuka dan tidak berbelit-belit akan berbeda dari kebiasaan masyarakat yang tertutup dan lamban. Hubungan dan komunikasi antara warga dengan penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) dengan budaya lokal yang cenderung terbuka dan egaliter akan berbeda dari masyarakat dengan budaya lokal yang tertutup dan penuh rasa segan dan hambatan budaya (Jawa: sungkan, ewuh pakewuh).

Contoh kearifan dan budaya lokal yang kedua, adalah konsep nagari di Sumatera Barat. Walaupun kini nagari telah mengalami beberapa pergeseran nilai dasar, tetutama setelah era Orde Baru, namun pada pokoknya masih tetap. Nagari, merupakan pranata lokal masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) yang secara tradisional berfungsi sebagai lembaga adat. Struktur nagari dipimpin oleh seorang datuak yang dipilih oleh masyarakat. Sebagai lembaga adat, nagari merupakan wahana berkumpul dan bermusyawarah untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat secara adat dan agama. Nilai-nilai adat dan agama bagi masyarakat melebur, sesuai dengan pepatah lokal Minangkabau, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (adat bersendikan hukum agama, hukum agama bersendikan kitabullah). Dalam nagari, terpelihara hak-hak bicara warga masyarakat dalam musyawarah, egaliter, tidak membeda-bedakan strata sosial dan menghargai kebebasan berpendapat. Kalimat budaya yang cukup popular di Minangkabau, menunjukkan hal ini. Seperti misalnya, duduak samo randah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah, tegak sama tinggi), kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke musyawarah. Tampak bahwa nilai dan budaya lokal masyarakat Minangkabau bercirikan musyawarah dan menghargai pendapat sehingga masyarakat Minang terbiasa beradu argumen dan berdebat. Mekanisme musyawarah dan beradu argument ini merupakan modal sosial yang baik dalam konteks demokrasi lokal[2]. Pertanyaannya adalah, nilai budaya lokal seperti ini ketika diverifikasi dengan situasi ketika masyarakat berhubungan dengan pemerintah (penyedia pelayanan publik), akankah menunjukkan nilai-nilai integritas ataukah sebaliknya. Di sini perlu pengayaan dan pendalaman secara konstekstual dan dinamis, yang dapat digali dalam konteks dan praktik keseharian.

Kesimpulan

satu

Kearifan dan budaya lokal merupakan cara berpikir dan bertindak bagi masyarakat dalam arena budaya tertentu, baik dalam kelompoknya maupun antar kelompok dan dalam hubungannya dengan pemerintah.

dua

Nilai kearifan dan budaya lokal bersifat dinamis, tidak status, dan mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Perlu melakukan identifikasi kontinu untuk mendeteksi nilai kearifan dan budaya lokal ini dalam konteks politik dan pemerintahan.

 

bersambung…

Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

 

Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan

[Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 2]

 

Pelayanan publik terbentuk dari kegiatan politik yang muncul dari adanya Negara dan warga. Dalam teori dasar pembentukan Negara dinyatakan bahwa negara dibentuk oleh kesepakatan antara sekelompok individu yang memiliki hubungan sosial, untuk mewujudkan suatu tertib politik yang bisa mengatur kehidupan dan mengakomodasi kepentingan mereka, dengan suatu perjanjian sosial atau kontrak sosial (social contract). Inilah pengertian statis yang diberikan Rousseau tentang Negara sebagai sebuah entitas terlegitimasi. Sekelompok besar individu tersebut memberikan mandat kepada sekelompok kecil individu untuk menjalankan pemerintahan (pengertian dinamis) dengan kewenangan-kewenangan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (regulasi). Dalam konteks pemenuhan kepentingan bersama ini, mereka yang diberi mandat, kemudian disebut pemerintah, bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (pihak yang tadinya memberinya mandat, mewakili mereka). Pemahaman dasar teori Negara ini mirip relasi organisasi tradisional ketika sekelompok besar anggota masyarakat memberikan mandat kepada sekelompok kecil orang di antara mereka untuk bertindak menjadi pengurus (bekerja dari, oleh dan untuk mereka yang mengutus). Teori klasik Kontrak Sosial yang diperkenalkan oleh JJ.Rousseau ini amat menarik untuk menjelaskan relasi negara dan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemberian pelayanan publik yang baik dan memperhatikan nilai-nilai integritas bagi semua orang yang memberinya mandat tersebut (rakyat). Nilai dasar inilah yang seharusnya mendasari semua tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam menjalankan fungsinya yakni “sebatas menjalankan mandat”. Akan menjadi sebuah pengkhianatan besar jika mereka (sekelompok kecil orang, pemerintah) yang diberi mandat ini kemudian lantas mengingkari kontrak sosial dengan misalnya melakukan penyelewengan atas pelayanan yang seharusnya diberikan dengan baik atau misalnya melakukan penyelewengan atas penggunaan dana publik yang bersumber dari rakyat, karena sebetulnya aspek pelayanan berikut dana publik yang digunakan dalam pelayanan publik tersebut adalah milik rakyat yang memberinya mandat atas dasar kontrak social tersebut. Kontrak (perjanjian)-nya adalah, bahwa mereka yang diberi mandat akan melakukan tugas -mewakili mereka yang memberi mandat- pemenuhan urusan orang banyak yaitu mengupayakan kesejahteraan bersama. Mengiringi pemberian mandat ini, mereka yang diberi mandat diberikan sejumlah kewenangan untuk mempermudah tugas mereka. Pemberi mandat disebut rakyat, sedangkan pihak yang diberi mandat disebut pemerintah (government).

Dalam “kontrak sosial” tersebut Rousseau menghendaki pemerintahan yang melebihi dari apa yang disebut John Locke sebagai “pemerintahan yang disetujui” oleh rakyat. Berikut pernyataan Rousseau tentang pemecahan masalah dalam Kontrak Sosial”:

“Masalahnya adalah menemukan suatu bentuk asosiasi yang akan mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan umum, orang dan harta benda masing-masing bergabung, dan di mana masing-masing, sambil tidak menyatukan dirinya dengan keseluruhan, bisa tetap mematuhi dirinya sendiri, dan tetap bebas seperti sebelumnya”[1].

Dengan asumsi bahwa kontrak atau perjanjian sosial ini berjalan seimbang, maka kemudian lahirlah bentuk-bentuk pelayanan publik yang baik dan beroperasi demi kepentingan orang banyak (integritas sosial terpenuhi) dan bentuk-bentuk konsekuensi logis yang mengiringinya misalnya pajak, untuk membiayai urusan bersama, dsb, sebagaimana analogi perkumpulan kecil di tingkat RT (Rukun Tetangga), manakala aturan main (“kontrak sosial”)-nya jelas, maka perkumpulan tersebut akan berjalan baik berikut konsekuensi “iuran anggota” (dalam konteks negara, adalah “pajak”) akan mengikuti.

Bahwa kemudian seiring dengan perguliran waktu dan jaman, terjadi penyelewengan atau pembelokan kepentingan yang bertentangan dengan “misi bersama” ini atau bertentangan dengan kepentingan “mereka yang mengutusnya”, maka sangat perlu dilakukan langkah pelurusan untuk kembali kepada “azas kebersamaan” yang dibangun semula. Penyelenggara pelayanan publik (“pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mewakili mereka melakukan tugas urusan publik”) layak diberi teguran, pengingatan dan kontrol sosial agar mereka kembali ke jalan yang benar.

 

Civil Society dan Ruang Publik

Konsepsi Negara yang merujuk teori Kontrak Sosial Rousseau pada bahasan sebelumnya menjelaskan pengertian dasar pembentukan Negara berikut konsekuensinya, yang darinya dapat diambil pelajaran, tentang bagaimana kemudian penyelenggara pemerintahan harus berbuat sesuai dengan kehendak umum dan kemaslahatan bersama. Dinamika sosial dan politik meniscayakan adanya perkembangan dan perubahan pada pola hubungan Negara dan rakyat. Dari konsepsi ini melahirkan pemikiran tentang kewenangan Negara, kekuatan untuk memaksa (coercion) dan melakukan dominasi atas nama kepentingan bersama. Inilah aspek politik dari hubungan sosial Negara dan rakyat yang bersifat dominatif, maka kemudian, dalam bentuk yang operasional, Negara muncul sebagai seperangkat institusi dan norma-norma hukum yang menjalankan dan menegakkan dominasi tersebut. Dalam hal ini Negara  merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif[2]. Konsepsi ini kemudian, memunculkan logika politik bahwa Negara yang baik memunculkan pemerintahan yang baik, supaya dapat dibenarkan dan adil menurut nilai-nilai kebenaran universal, jika melakukan dominasi dan koersi (paksaan). Dengan demikian, aparat penyelenggara pemerintahan haruslah bertindak bersih agar dapat dipercaya oleh rakyat dalam mengemban amanat rakyat mewujudkan kesejahteraan bersama. Lebih lanjut tentang kepercayaan (trust) akan dibahas dalam materi tersendiri.

Rousseau menempatkan rakyat pada posisi seimbang bahkan “penyebab” munculnya Negara, sebagaimana Thomas Hobbes dan Cicero yang menyebut masyarakat sipil sebagai societas civilis, kemudian berkembanglah wacana civil society oleh Adam Ferguson yang menyebutkan civil society berhubungan dengan masyarakat beradab (civilized society) dengan menggambarkan tahap-tahap sejarah perkembangan masyarakat sejak primitif, masyarakat pertanian hingga masyarakat industri. Pemikiran Ferguson yang terpengaruh revolusi insdustri dan kapitalisme, kemudian mendapat dukungan dari Thomas Paine  yang menganggap civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan sebagai antitesis negara. Kemudian, Gramsci, meletakkan civil society pada superstruktur yang berdampingan dengan negara, sebagai penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, civil society merupakan sebuah arena, tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai konsensus. Civil society (masyarakat sipil) sebagai penyeimbang kekuatan negara, lebih lanjut dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville, yang menyatakan bahwa kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Menurutnya, civil society  bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang[3].  Pandangan Tocqueville ini memosisikan masyarakat secara otonom dan memiliki kapasitas politik yang memadai untuk kemudian berperanan dalam kekuatan kritis maupun sumber legitimasi kekuasaan. Dimensi keberpihakan kepada kepentingan publik tampak benar dalam pandangan Tocqueville ini, yang kemudian banyak digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial yang berporos pada kekuatan masyarakat madani (civil society) yang beroperasi dalam ruang publik (public sphere) yang bebas. Ruang publik (public sphere), sebagai ruang politik yang memungkinkan civil society bergerak bebas, meniscayakan munculnya lembaga-lembaga sosial yang beroperasi berbasis kesukarelaan dan bekerja untuk kepentingan publik dalam rangka mengawal kepentingan publik berhadapan dengan pemerintah, memenuhi apa yang disebut Habermas sebagai deliberasi publik (public deliberation)[4]. Dalam konsepsi kontrak sosial, bekerjanya ruang publik ini sekaligus untuk “menagih” dan menyelamatkan komitmen kontrak sosial pemerintah dengan rakyat. Pemerintah dan rakyat dalam hubungan ini, selanjutnya dapat bersama-sama mengatur kegiatan sosial, ekonomi dan politik untuk menciptakan kohesi dan integrasi sosial untuk mewujudkan kebaikan bersama.***

Kesimpulan

Satu

Relasi Negara dan rakyat berjalan menurut perjanjian sosial (kontrak sosial) sebagaimana dikemukakan Rousseau, yang mengikat mereka yang diberi mandat atau kekuasaan (pemerintah) untuk menjalankan amanat kebaikan bersama, dan mereka yang memberi mandat (rakyat).

Dua

Masyarakat (civil society) merupakan kekuatan politik sebagai penyeimbang dan pengontrol bagi kekuatan Negara yang memiliki dominasi dan legitimasi politik agar tercapai tertib politik dan keseimbangan politik (political equilibrium).

Tiga

Relasi Negara dan rakyat ini memunculkan pemerintahan, yang kemudian bekerja dengan menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik. Maka, pelayanan publik yang baik akan muncul dari pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang baik muncul apabila terdapat kontrol sosial yang kuat oleh masyarakat (civil society) terhadap negara.

Empat

Masyarakat sipil (civil society) sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara, relasi negara – rakyat, dalam konteks penyelengaraan kebijakan publik, memerlukan ruang publik (public sphere) dalam melakukan aktivitas sosial dan politik untuk mengawal kebijakan publik yang dilakukan pemerintah agar selaras dengan “misi bersama” rakyat. Inilah instrumen pengawal kebijakan dan pelayanan publik yang berintegritas.

Budaya Lokal dan Relasi Politik Aktor

Hubungan sosial antar individu dalam masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan Negara menentukan relasi Negara dan rakyat (materi 1). Relasi tersebut bisa berjalan seimbang, tidak mengintervensi, bisa pula salah satu pihak mendominasi dan mengintervensi  yang lain. Proses hubungan sosial tersebut, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan Negara, dalam konteks local merujuk pada proses politik di aras lokal karena pada hakikatnya setiap kegiatan politik berikut aspek pelayanan publiknya terjadi pada level lokal. All politics is local, begitu kata Tip O’ Neil[5]. Dan dalam konteks pemerintahan dan politik lokal, setidaknya ada tiga alasan untuk melakukan politik lokal, yaitu pertama, tata kelola pemerintahan modern yang semakin kompleks; kedua, bentuk demokrasi modern yang lebih menuntut keterlibatan atau pelibatan, yang mengandaikan keterbukaan yang lebih besar kepada kekhasan lokal; dan ketiga, politik lokal memungkinkan terekspresinya dimensi kepercayaan, empati dan modal sosial dalam seluruh proses penyelenggaraan negara[6].

Dalam konteks lokal, hubungan sosial antar warga menunjukkan fenomena sosial yang dapat dipahami sebagai jaringan sosial, struktur kekerabatan, kultur, dan nilai-nilai lokal (local wisdom), dengan menampakkan wajah yang plural dan kekhasan karakter lokal.  Keragaman  nilai-nilai kearifan dan budaya lokal dalam kaitannya dengan aktor lokal dalam bahasan ini, dalam kehidupan politik dan kajian hubungan Negara dan rakyat dalam konteks pelayanan publik, secara umum memiliki korelasi dengan nilai-nilai demokrasi universal, ketika nilai-nilai budaya lokal tersebut merupakan perekat sosial yang menghubungkan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan bersama. Pendekatan budaya, menurut Siti Zuhro sangat menonjol di era 1940 dan 1950 untuk mengkaji dan memahami masyarakat, menganalisis perbedaan di antara mereka dan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi mereka. Dia mencatat, tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Gabriel Almond, Sydney Verba, Lucian W. Pye dan Martin Lipset [7]. Dan dalam perkembangannya, tidak sedikit pula ilmuwan sosial yang mulai melihat kembali faktor-faktor budaya untuk menjelaskan modernisasi, demokratisasi politik dan perilaku kelompok etnis di beberapa Negara. Beberapa nama yang ikut mengedepankan kembali pentingnya kajian budaya adalah Robert Putnam, Seymour Martin Lipset, Francis Fukuyama, Robert Kaplan, dan Samuel P. Huntington [8]. Mereka melihat budaya sebagai pengaruh utama, –walaupun bukan satu-satunya— terhadap perilaku sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Cliffort Geertz [9], kebudayaan adalah seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat yang berkaitan dengan nilai, praktik, symbol, lembaga dan hubungan antar manusia, sedangkan menurut Samuel Huntington[10], kebudayaan berarti nilai-nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Budaya merupakan jalan kepercayaan. Fakta bahwa sebuah masyarakat yang secara historis Protestan, Ortodoks, Islam, Konghucu memunculkan wilayah-wilayah budaya dengan system nilai yang sangat berbeda dan relatif terus bertahan. Konsep-konsep tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa budaya pada dasarnya mengandung nilai-nilai, cara pandang yang dinamis dan tidak statis, yang cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa[11].

Dalam bidang politik dan pemerintahan, kajian budaya lokal yang membingkai hubungan sosial masyarakat dengan pemerintah lokal penyedia pelayanan publik turut pula memengaruhi hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Sebagai contoh, masyarakat Jawa Timur yang cenderung egaliter, plural dan terbuka akan membawa corak yang berbeda dalam hubungannya dengan pemerintahannya jika dibandingkan dengan masyarakat Yogyakarta yang cenderung patriarchal. Orang Jawa Timur dengan ringan memprotes pelayanan pemerintahnya jika merasa dirugikan dan dilakukan dengan spontan bahkan di telinga orang luar Jawa Timur akan terasa kasar.  Namun di balik “kekasaran” masyarakatnya yang terlahir dari implementasi nilai budaya lokalnya, patut untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah hal ini kongruen dengan bangunan integritas dalam pelayanan publik ataukah sebaliknya.***

 

bersambung…

___________________

Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia

Integrity Action

Educating ASEAN Societies in Building Integrity

e-Book lengkap Building Integrity >> back to HOME: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

 
 

 

Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

Gagasan integritas dalam pelayanan publik ini telah saya presentasikan di forum konferensi ASEAN bertajuk “ASEAN Conference: Educating ASEAN Societies for Integrity: The Role of  Educators and Students in Building Integrity”, dengan judul makalah “Social Capital in Public Service Operations”.

Mengapa pelayanan publik perlu integritas?

Pertama

Kegiatan administrasi publik yang memunculkan pelayanan publik, terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya pemerintahan dan Negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari penyelenggaraan Negara, meniscayakan hubungan antara Negara dan rakyat (proses politik), karena dari relasi antara negara dan rakyat, lahirlah kebijakan publik dan pelayanan publik.

Kedua

Dalam konteks relasi Negara dan rakyat, terdapat hubungan sosial yang melibatkan institusi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan warga masyarakat. Penyelenggara negara  dipercaya oleh rakyat melalui kontrak sosial bahwa mereka yang disebut ‘penyelenggara negara’ bertindak mewakili ‘orang banyak’ (rakyat) untuk mengatur kepentingan orang banyak tersebut. Dengan sendirinya relasi dan ‘kontrak’ ini mengikat aktor penyelenggara negara agar selaras dengan kepentingan ‘mereka yang mempercayainya’ atau ‘mereka yang memandatinya’ (baca: rakyat). Maka secara otomatis dalam konteks relasi ini terdapat unsur kekuatan yang diperlukan, yaitu: kepercayaan (trust), integritas sosial, altruisme, gotong royong, partisipasi, jaringan sosial, kolaborasi atau kerjasama sosial dalam sebuah komunitas, anggapan dan nilai-nilai kearifan budaya lokal (local wisdom), yang disebut modal sosial (social capital). Modal sosial (social capital) pada prinsipnya menunjuk pada penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat. Inilah integritas, yang sebenarnya lahir bersamaan dengan proses relasi tersebut. Bahwa misalnya kemudian bayi integritas ini menghilang, jelas nada yang salah dalam prosesnya. Maka harus ditumbuhkan kembali. Dengan kata lain, integritas penyelenggara negara mutlak diperlukan.

Dengan demikian modal sosial dalam integritas pelayanan publik adalah…

Ketiga

Modal sosial merupakan sesuatu yang embedded (menempel) pada relasi negara dan rakyat yang meniscayakan adanya integritas tadi. Ia tumbuh dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, melainkan juga karena adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, terjadinya relasi yang berkelanjutan serta terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif. Sebagian upaya ini dapat dikembangkan dari adanya komunikasi yang terbuka antar aktor lokal termasuk pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam hubungannya dengan masyarakat.

Keempat

Modal sosial menjadi perekat dalam hubungan sosial bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial jug dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif, termasuk dalam hubungannya dengan Negara.

Kelima

Pendekatan modal sosial untuk menjelaskan relasi Negara dan rakyat yang kemudian meniscayakan terselenggaranya pelayanan publik, mempermudah untuk mendukung upaya penyebaran ide, nilai  dan implementasi integritas dalam sektor administrasi publik, karena di dalamnya menyangkut hubungan sosial antar individu, institusi, struktur dan kultur, dengan mengidentifikasi modal sosial yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas.

So… Bagaimana selanjutnya?

Kelima dasar pemikiran di atas cukup jelas, bahwa gagasan kontrak sosial yang memberi legitimasi kepada penguasa untuk melaksanakan mandat orang banyak (menyelenggarakan fungsi pelayanan publik) meniscayakan kebutuhan integritas.

Pelayanan publik yang berintegritas adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna pelayanan tersebut. Karena sejatinya warga masyarakat adalah pemberi mandat kepada para pemegang kekuasaan politik yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Karenanya dalam bahasan ini ada 5 tulisan yang mengoperasionalkan implementasi integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ke-5 tulisan berikut ini disusun untuk mendukung gagasan utama Modal Sosial Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara runtut, mulai dari pemahaman konsepsi dasar relasi negara dan rakyat (Materi 2) yang mendasari pemikiran tentang politik pemerintahan dan kemunculan pelayanan publik. Relasi Negara dan rakyat dan apa yang mempengaruhi hubungan sosial antar warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara dan pemerintah, dalam konteks pelayanan publik memerlukan tafsir operasional bahwa relasi ini beroperasi dalam bingkai budaya dan  kearifan lokal (Materi 3). Budaya dan kearifan lokal ini bersinggungan  dengan nilai-nilai kebersamaan (togetherness) yang harus ada dan dimiliki oleh masyarakat, baik untuk melakukan interaksi sosial antara warga masyarakat maupun dengan pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik (Materi 4). Materi 3 dan 4 membawa pada pemahaman tentang modal sosial yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berintegritas, yang di dalamnya termasuk pula pembahasan tentang kepercayaan public, public trust (Materi 5).  Di sinilah terdapat sintesis pemahaman teoretik (dan praktik) yang didasarkan pada keterlibatan dan kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan perikatan perjanjian (kontrak) antara penyedia pelayanan publik dengan masyarakat pengguna layanan tersebut. Salah satu wujud aplikasi “kontrak sosial” ini yang pernah dilakukan adalah model citizen charter (piagam warga) yang berisi perjanjian perikatan antara penyedia pelayanan publik dengan warga masyarakat yang menjadi pengguna pelayanannya (kadang dikenal dengan “janji layanan” atau “maklumat pelayanan”, dsb). Intinya semacam jaminan bahwa pelayanan publik terselenggara dalam prinsip integritas.

Catatan:

Janji pelayanan kepada warga yang terselenggara berbasis citizen charter ini, pada tahap awal reformasi birokrasi dianggap paling efektif, namun dalam implementasi lanjutan, masih perlu pengawalan agar apa-apa yang tertulis dalam citizen charter tersebut tidak menjadi macan kertas, tetapi berdaya paksa efektif kepada pihak-pihak yang melakukan perikatan perjanjian tersebut untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berintegritas. Bahasan ini terdapat dalam Materi 6 sebagai materi penutup.

Ke-5 materi tersebut adalah:

  1. Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Suatu Integritas Bawaan (Materi 2)
  2. Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia (Materi3)
  3. Kebersamaan (Togetherness) Dalam Pelayanan Publik (Materi 4)
  4. Modal Sosial dan Kepercayaan Publik  (Materi 5)
  5. Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter  (Materi 6)

 

Bersambung…

Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Suatu Integritas Bawaan

 

Important Link:

Integrity Action (an international action for building integrity)

e-Book Building Integrity for ASEAN Communities: Integrity in Business, Communication, Law, Public Administration, Public Health and Religion.

 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi

WP_20161128_004STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PARTISIPASI

Pendekatan Good Village Governance  Untuk Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri di Jawa Timur

Wawan E. Kuswandoro

Apapun upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, memerlukan RUANG HIDUP untuk menginkubasi upaya-upaya tersebut agar dapat berjalan sesuai perencanaan pembangunan desa. Dan RUANG HIDUP tersebut adalah PARTISIPASI STAKEHOLDERS. Partisipasi bukanlah “adanya orang-orang lain yang ngerecokin pemerintahan desa”, tetapi pemahaman bersama warga desa dan “orang-orang di luar pemerintah desa”. Pemahaman bersama ini syarat mutlak yang harus ada sehingga para penyelenggara pemerintahan desa dapat menjalankan misinya dengan mulus. Partisipasi hanya dapat dijalankan jika penyelenggara pemerintahan desa memosisikan diri dan programnya selaras dengan warga, alias “sesuai dengan persepsi dan pemikiran warga desa”, bukan pada persepsinya sendiri. Ini memerlukan teknik rekayasa sosial yang tepat.

Tulisan ini saya buat setelah memberikan pelatihan pengenalan UU No 6 Th 2014 tentang Desa (atau dikenal dengan sebutan ‘UU Desa’) pada kepala desa se-Jawa Timur pada tahun 2014 dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM kepala desa se-Jawa Timur pada tahun 2015. Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Centre for Strategic and Welfare Studies (CSWS) Universitas Airlangga.

Ada beberapa catatan saya terkait pengalaman dan pembelajaran bersama para kepala desa tersebut yang menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah kajian untuk upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ke depan.

Tulisan ini adalah salah satu dari beberapa pemikiran saya tentang desa dan bagaimana desa sebaiknya berbuat, baik ada “UU Desa” maupun tidak. Karena, desa memang sangat layak untuk mengembangkan diri dan selayaknya berbuat demikian. Ini adalah kebutuhan desa. Desa adalah wilayah otonom, yang harus mandiri dan berdaya. Desa mengepung kota. Lebih lanjut, ketika desa mandiri dan berdaya, maka negara kuat. Desa adalah “nucleus” atau inti sel dari sistem organ yang bernama “negara”.

Abstraks

Strategi pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance (kepemerintahan desa yang baik). Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”. Namun, bagaimana melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa berbasis partisipasi ?

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, partisipasi, good village governance.

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa selama ini identik dengan pemerintahan (sederhana) yang dipenuhi nuansa tradisionalitas, dengan lingkungan yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas kedaerahan[1]. Tafsir makna tentang “desa” bisa beragam. Dalam pemaknaan sosiologis, “desa” bisa bermakna komunitas masyarakat “gemeinschaaft”, hidup dalam pranata sosial dan iklim kekerabatan, sederhana, solidaritas mekanik. Secara politik, “desa” adalah “unit pemerintahan terkecil” yang “memiliki kewenangan tertentu”. Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”[2].

Pasca munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, seluruh sistem pemerintahan desa berubah secara dramatis. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri. Jika kemampuan aparatur desa tidak ditingkatkan, maka taruhannya akan banyak praktik korupsi yang melibatkan aparatur desa. Diperlukan pendekatan yang dapat menjangkau keseluruhan peranserta dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas desa. Perkembangan tata pemerintahan desa yang demikian dramatis dan mengalami lompatan yang cukup signifikan. Setidaknya sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintahan desa sebelumnya tidak berani mengatur (memberikan) kewenangan pada pemerintahan desa sedemikian luas. UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]”. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan perangkat desa yang lain serta Lembaga Permusyawaratan desa. Berbeda dengan BPD di era sekarang, LMD dibawah kendali pemerintahan desa dan sama sekali tidak mencerminkan rakyat beserta fungsi legislasi yang melekat padanya, sebab Kepala desa dan Sekretaris desa secara otomatis (karena jabatannya) menjadi Ketua dan Sekretaris LMD, sehingga fungsi legislasi dan kontrol pemerintahan desa benar-benar tidak berjalan[4]. Memasuki era Reformasi, Pemerintah Pusat melakukan pembenahan terhadap status Desa. Perubahan ini terlihat pada PP No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa yang menyebutkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Desa diberikan hak asal usul yang dimaknai sebagai hak bawaan yang telah ada sebelum lahirnya NKRI yang mengatur struktur, wilayah, sosial, dan adat masyarakat setempat.  Tak hanya itu, berdasarkan Pasal 19[5] disebutkan bahwa BPD memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemerintahan desa, yang amat berbeda dengan LMD di masa sebelumnya. Sekalipun PP 76/2001 relatif lebih maju dari sisi perwakilan dan kuatnya kontrol yang dilakukan BPD, namun  PP ini juga masih belum memberikan kewenangan yang cukup luas. Hal yang mungkin masih menjadi pertimbangan adalah minimnya kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa.

Kewenangan yang serba terbatas tersebut terlihat dari kecenderungan selama ini yang masih menempatkan pemerintahan Desa sebagai objek atau sasaran pembangunan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka unit pelaksana program dan pembangunan daerah adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota. Desa hanya merupakan unit pendukung Pemerintahan Daerah guna menyukseskan otonomi daerah. Hal ini juga terlihat dari ketentuan PP No. 72/2005 tentang Desa yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Perubahan yang signifikan terjadi pada 18 Desember 2013 dengan ditetapkannya RUU Desa oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. UU tersebut secara resmi diterbitkan pemerintah menjadi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 4 ayat (b) menjelaskan bahwa “Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian Hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Kemudian pada Pasal 4 ayat (i) dijelaskan pula bahwa UU Desa bertujuan “memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.”

Hal lain yang berubah secara dramatis adalah digantinya sistem demokrasi representatif atau perwakilan desa menjadi sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan. Konsekuensi dari sistem ini adalah BPD beralih fungsi, walau tetap sebagai lembaga legislatif desa, tetapi mekanisme pemilihan anggotanya bukan lagi pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah desa. Karena tidak dipilih langsung oleh warga desa maka otoritasnya menjadi setingkat di bawah kepala desa yang dipilih langsung, dan dengannya BPD kehilangan satu fungsi mendasar dalam sistem politik yakni pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, kepala desa justru bertanggungjawab secara langsung kepada bupati dan hanya melalui prosedur formalitas kepada BPD dengan sekadar memberi keterangan pertanggungjawaban. Kemandirian desa membawa permasalahan pada sistem pemerintahan desa seperti apa yang cocok diterapkan dalam konteks keberagaman desa di Indonesia. Kemudian, berbagai ketentuan dan persyaratan juga dibuat secara longgar seperti pembentukan desa dan pemilihan kepala desa hingga keanggotaan BPD, serta struktur keperangkatan desa dengan prinsip minimal-maksimal sehingga tidak harus ditentukan secara seragam. Terakhir, perlunya penetapan standar geografis dan demografis atas desa dalam pengalokasian dana desa atau ADD. Namun, disamping aspek-aspek yang dapat dipilih oleh desa, terdapat hal yang bersifat umum berlaku untuk seluruh desa, yakni pengakuan dan pelembagaan hak-hak desa yang sejak dulu telah dimiliki. Beberapa hak dasar itu adalah memiliki dan mengontrol pengelolaan sumberdaya alam, kontrol atas pengembangan kawasan yang direncanakan oleh pihak luar desa seperti pengusaha dan atau pemerintah. Namun perlu juga diperhatikan agar nilai-nilai negatif feodalisme tidak serta-merta memperoleh justifikasi sebagai “kearifan lokal” dan olehnya harus ditetapkan standar kepemerintahan seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara berkualitas. Dalam konteks penyelenggara pemerintahan desa, tekanan UU Desa yang baru adalah terkait dengan BPD dan kepala desa serta pola hubungan yang harus dibangun oleh keduanya. Konsepsi demokrasi representatif dan deliberatif dipertemukan untuk menemukan sebuah formula demokrasi desa yang tepat di mana  pemerintah desa dan anggota BPD bekerja dalam ranah tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam interaksi kedua lembaga itu juga ditampilkan dengan mengusung tiga kriteria partisipasi seperti voice, access dan control. Maksudnya bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat di tengah musyawarah desa, juga kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi terbuka lebar dan mudah bagi masyarakat untuk memperolehnya dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan desa atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Dikarenakan sudah ada ADD maka perencanaan desa mandiri tanpa perlu diusulkan ke atas dapat dilakukan dengan dana yang sudah pasti dialokasikan melalui mekanisme transfer ADD ke desa. Di situasi inilah persoalan akan muncul sebagai dampak dari implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Karena itu diperlukan upaya penyuksesan implementasi UU tersebut pada aspek implementasi desa mandiri dan partisipatif, dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yang juga merupakan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dan kecakapan pemerintahan desa. Karenanya, mereka harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk tujuan pemberdayaan masyarakat ini, dengan melibatkan keikutsertaan elemen-elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dalam menjalankan peran, kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi karena desa-desa  di Jawa Timur rata-rata belum siap melaksanakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu dengan maksimal[6], karena minimnya kapasitas dan kapabilitas aparaturnya, maka demi menyukseskan program pembangunan desa atau “desa membangun” menuju desa mandiri yang demokratis dan partisipatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholders pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci desa mandiri dan partisipatif dalam teks Undang Undang tersebut meniscayakan kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan pada saat yang sama, masyarakat desa yang tengah berubah secara kultural dan sosial mengarah pada perilaku yang lebih pragmatis walaupun modal sosial dan kultural belum sepenuhnya hilang. Pragmatisme, yang juga mengimbas pada pemilihan kepala desa (pilkades), dengan sendirinya juga turut mewarnai corak penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa sangat dimungkinkan akan menemui kendala dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Mobilisasi akan menjadi pilihan rasional ketika masyarakat tidak merasa menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Bagaimana strategi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis partisipasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Dalam konteks ini, maka fokus pelatihan dan pendampingan pemerintahan desa pasca sosialisasi dan pemahaman Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan masyarakat partisipatif (paradigma “desa membangun”) dalam koridor good village governance. Untuk tujuan ini, tulisan ini mengajukan dua konsep implementatif  “desa membangun” dalam koridor good village governance, yang  memuat elemen pemberdayaan masyarakat dan strategi partisipasi masyarakat dalam collective action “desa membangun”. Keduanya terangkum dalam konsep pemberdayaan masyarakat partisipatif.

Kerangka Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif

Pemberdayaan, pengindonesiaan dari kata “empowerment”, digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Atau, dengan kata lain, menjadikannya “ber-power” atau dalam istilah Kartasasmita, memandirikan dan memampukan masyarakat[7].

Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, pada mulanya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu, wajar apabila konsep ini menampakkan kecenderungan bahwa pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Implikasi dari konsepsi ini adalah pertama, penciptaan ruang bagi bekerjanya peran-peran lokal, kedua, peran aktor-aktor lokal dalam menafsir ”nasib sendiri” dan “nasib bersama”, ketiga, “kewenangan komunitas” yakni kepada warga desa atau “desa selaku komunitas/ entitas politik yang satu”.

Dengan mengikuti pemikiran ini, maka kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan yang “embedded” (menyatu) dengan kegiatan pembangunan (desa) dan merujuk pada satu tujuan atau misi bersama yakni kemampuan dan kemandirian. Pemberdayaan (kemampuan dan kemandirian) merupakan kunci dan prasyarat dari aktivitas desa membangun. Konsep “pemberdayaan” ini, mengikuti pemikiran Chambers yang dikutip Kartasasmita, merangkum nilai-nilai sosial dan mengikuti paradigma pembangunan yang bersifat “people centered” (berpusat pada masyarakat), participatory (partisipatif) dan sustainable (berkelanjutan). Konsep ini sejalan dengan pemikiran Friedman[8] tentang alternative development yang menghendaki inclusive democracy (demokrasi inklusif), appropriate economic growth (pertumbuhan ekonomi), gender equality (kesetaraan jender) dan intergenerational equity (kesetaraan antargenerasi). Dalam konsepsi ini Kartasasmita mengajukan beberapa pendekatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih konkret, selain menciptakan “atmosfer” bagi bekerjanya pemberdayaan, juga menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketiga, makna melindungi, yakni melindungi masyarakat yang lemah (kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat).

Ketiga kunci pemikiran ini mengandung makna bahwa pemberdayaan bagi “desa membangun” dalam rangka pembangunan berbasis masyarakat (people centered development), memerlukan kebersamaan dan tafsir bersama akan nasib bersama warga desa (common sense), yang memperhatikan kebersamaan dalam keragaman (pluralitas) dan kekhasan lokal, kearifan lokal, untuk bersama-sama menggalang kekuatan dan meningkatkan kemandirian. Inilah pemberdayaan partisipatif. Karenanya, makna “desa membangun” secara bersama-sama ini sekaligus memupuk “solidaritas baru” di kalangan “grass-root”. Di sinilah diperlukan juga modal sosial. Lebih lanjut, dikatakannya bahwa pemberdayaan partisipatif tidak hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranatanya serta penguatan institusi-institusi sosial.  Dan, masyarakat bukanlah objek, tetapi subjek. Karenanya, Kartasasmita juga mengajuan beberapa pendekatan dalam pemberdayaan ini yaitu, pertama, pemberdayaan itu harus terarah (targetted), yakni langsung kepada yang memerlukan. Kedua, langsung mengikutsertakan dan dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok.

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat, yang menurut Kartasasmita bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa pemberdayaan harus terarah (targeted), ditujukan langsung kepada yang memerlukan (berbasis kebutuhan), langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program (partisipatif), menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Di sisi lain Kartasasmita mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu :

  1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
  2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses ke berbagai peluang (opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. ketiga,
  3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

 

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) dari pemerintah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (people-centered development). Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Pemikiran Kartasasmita di atas jelas sekali menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses individual dan sosial, yakni suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuh- kembangan kreativitas. Ketiganya memerlukan kebersamaan yang memperkenankan warga desa untuk mengembangkan perasaan bersama yang menjadi tanggung jawab mereka secara mandiri atas dasar kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.  Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (community worker) dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana). Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita[9] adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Strategi Pemberdayaan Desa Berbasis Partisipasi

WP_20161128_002Berdasarkan penelusuran catatan selama kegiatan fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) keuangan dan sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada kepala desa se-Jawa Timur pada tahun 2014 dan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM kepala desa se-Jawa Timur (2015)[10], permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa adalah kekurangsiapan para aparatur desa dalam berperan aktif sebagai subjek pembangunan desa sesuai dengan mandat UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Hal itu terungkap dari pernyataan para peserta yang rata-rata menyampaikan keterbatasan sumberdaya dan fasilitas. Bahkan, salah seorang peserta, menyatakan bahwa “anggaran yang diperoleh pemerintah desa dari pemerintah pusat untuk implementasi UU Desa ini cukup besar, sementara para aparatur desa belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk pengelolaan dana tersebut”. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah mengenai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini baru sampai di tingkat Kepala Desa. Sementara aparatur desa dan lembaga-lembaga desa lainnya, serta para tokoh masyarakat, belum sepenuhnya mengerti tentang isi dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, yang secara substantif telah mengalihkan kewenangan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa beserta lembaga-lembaga desa lainnya, sehingga realisasi UU tersebut pada tahun 2015 memerlukan persiapan ekstra keras dari berbagai pihak di desa. Selama ini program pembangunan desa tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik. Hal ini menunjukkan kelemahan dari perencanaan program tersebut yang berakibat jangka panjang.

WP_20161128_004Aspek lain yang menjadi permasalahan di beberapa desa di Jawa Timur adalah peranserta subjek berikutnya yakni masyarakat dalam program pembangunan desa. Selama ini Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Pamong) melaksanakan program-program desa yang bercorak top-down, atau setidaknya “semi-top down”, sementara input berupa peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil tidak berjalan maksimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak sepenuhnya mampu beriringan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta memberikan masukan-masukan positif bagi program-program desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian aspek persoalan yang dihadapi oleh desa-desa di Jawa Timur adalah aspek pemerintahan desa dan aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek pemerintahan desa mencakup kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan mandat undang-undang sebagai subyek pembangunan di tingkat desa. Sementara aspek pemberdayaan masyarakat merujuk pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan desa oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Pamong). Karenanya, upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus pula menjangkau sisi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, serta kemampuan pemetaan dan analisis sosial bagi stakeholders. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat beserta elemen-elemen penting (stakeholders) dalam koridor good village governance (kepemerintahan desa yang baik), yang secara operasional harus menjangkau  sisi-sisi peningkatan kapasitas kelembagaan yang dikemas dan motivasi untuk membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”.

Aksi kolektif dalam iklim kebersamaan yang melibatkan warga selaku entitas politik (baca: desa) ini diharapkan menumbuhkan “solidaritas baru” yang sambil lalu memperkuat modal sosial pada masyarakat desa, melalui aktivitas “belajar sosial”. Tahap proses belajar sosial ini menurut Habermas, dapat disusun menurut logika perkembangan dan yang menginstitusionalisasikan tahap-tahap baru dari proses belajar masyarakat. Habermas berpendapat bahwa proses belajar masyarakat secara evolusioner tergantung kepada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya, yakni melalui interaksi sosial dengan medium struktur-struktur simbolis yang berasal dari dunia-kehidupan (lebenswelt) mereka sendiri[11]. Kerangka inilah yang seyogyanya mendasari dan membingkai aktivitas good village governance (tata kepemerintahan desa yang baik) dan pemberdayaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders desa.  Dan, menggairahkan partisipasi dilakukan dengan pendekatan kebutuhan bersama. Menyadarkan masyarakat dan stakeholders desa bahwa “desa membangun” itu adalah “kebutuhan kita semua” (bukan kebutuhan kepala desa dan atau elit pemerintahan desa) adalah sebuah keharusan. Bangunan persepsi bersama ini dapat dilakukan dengan pendekatan “ke-kita-an” dan kebersamaan (we, us, togetherness).

 Kesimpulan

  1. Implementasi UU Desa memerlukan sumberdaya desa yang memadai untuk dapat mencapai desa mandiri, partisipatif dan berdaya.
  2. Diperlukan upaya memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Pemberdayaan masyarakat desa diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance (kepemerintahan desa yang baik), dengan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam upaya penyelenggaraan desa membangun.
  4. Ketiga upaya tersebut teringkas dalam satu rumusan yakni partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat akan dapat bertumbuh ketika masyarakat merasa membutuhkan dan mempersepsi bahwa aktivitas desa membangun adalah kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kepala desa dan atau perangkat desa.

Rekomendasi

1. Inventarisasi potensi dan sumberdaya desa, serta mendokumentasikannya secara baik. Diperlukan perangkat pemetaan dan analisa sosial serta pendokumentasian yang dipahami secara adaptif oleh stakeholders desa dan dapat didayagunakan secara efektif-efisien oleh penyelenggara pemerintahan desa (kepala desa, perangkat dan BPD).

2. Membuat peta desa yang memuat data dan informasi geospasial desa, meliputi potensi wilayah, demografi, yang tersaji dengan baik dan mudah diakses, melengkapi pemetaan sosial pada point 1.

3. Memastikan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tetap update dan asertif terhadap masalah terkini masyarakat desa. Ini diperlukan sebagai input kebijakan pemerintahan desa.

4. Peningkatan pemahaman dan penguasaan aparatur pemerintahan desa di bidang administrasi (penguatan basis struktural).

5. Transparansi program desa dengan media yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat desa. Ini juga berfungsi sebagai media komunikasi pemerintah desa dengan warga, menampung dan mengelola umpan balik dan keluhan dari masyarakat, juga berfungsi media akuntabilitas dan edukasi publik.

6. Pemeliharaan modal sosial dan modal kultural desa (penguatan basis kultural).

7. Pemeliharaan emosi kebersamaan (togetherness) antara pemerintah dan stakeholders desa.

8. Pemeliharaan integritas dalam pelayanan publik pada praktik penyelenggaraan pemerintahan desa (strategi penguatan human factors dalam rekayasa sosial, human factors social engineering).

9. Pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi yang dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berubah ini (perubahan sosial terus menerus terjadi), memerlukan strategi rekayasa sosial (social engineering) yang tepat.

________________________________________________________

PEMETAAN & ANALISIS SOSIAL TERENCANA – PARTISIPATIF

EKO-WISATA TERINTEGRASI DESA SIDOASRI

INTEGRASI USAHA KECIL DESA SUMBERSUKO

________________________________________________________________
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN
Contoh  Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Potensi Desa Yang Penting Dikembangkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat
_________________________________________________________________

Bacaan lain:

Strategi Penguatan Perencanaan dan Pelayanan Pemerintah Desa
Menangani Kemiskinan Dalam Perspektif Sosial
Social Entrepreneur: Strategi Jitu Pemberdayaan Berbasis Sosial

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL