Tag Archives: civil society

Modal Sosial (Social Capital) dan Kepercayaan Publik (Public Trust)

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

[Kebersamaan Dalam Pelayanan Publik]

 

Modal Sosial (Social Capital) dan Kepercayaan Publik (Public Trust)

[Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 5]

 

Modal sosial didefinisikan sebagai praktik-praktik sosial yang merujuk pada koneksitas antar individu, jaringan sosial, norma-norma kesalinghubungan dan kesaling-percayaan yang terbangun antar individu, sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia,  yang memaknai modal sosial sebagai praktik sosial yang melibatkan aspek jaringan sosial untuk memediasi peluang-peluang dan hasil-hasil pembangunan[1].

Modal sosial, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu kepada usaha-usaha pemupukan hubungan dan interaksi sosial antar warga masyarakat maupun antara warga dengan aparat pelayanan publik. Dalam hal ini, jalinan dan jaringan sosial antar warga diperlukan untuk memberikan kontrol pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Organisasi-organisasi sosial,  menurut Robert Putnam[2], merupakan pemunculan dari modal sosial yang memfasilitasi masyarakat  untuk bekerja mencapai tujuan bersama.

Social capital is the social glue that helps people, organisations and communities to work together towards shared goals. It comes from everyday contact between people, as  a result of their forming social connections and networks based on trust, shared values, and reciprocity (or ‘give and take’).

(Modal sosial merupakan perekat sosial yang membantu masyarakat, dan organisasi untuk bekerja bersama menuju tujuan bersama. Modal sosial muncul dari hubungan antar orang setiap hari sebagai hasil dari koneksitas dan jejaring sosial berlandaskan kepercayaan nilai-nilai bersama dan saling memberi-menerima).

 

Perekat sosial, terlahir dari interaksi  sosial dan ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama (shared goals), yang kemudian menumbuhkan kepercayaan yang tumbuh dari relasi tersebut. Dengan demikian, rasa saling percaya, kepatuhan pada norma-norma sosial serta jejaring sosial yang mampu meningkatkan efisiensi kinerja masyarakat, merupakan elemen penting modal sosial yang ada dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Kondisi ini terjadi pada interaksi sosial yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Jalinan dan jaringan kerjasama sosial ini semakin berfungsi jika terdapat ruang publik yang menjamin terjadinya interaksi sosial dan dialog antar warga maupun antara warga dengan aparat pelayanan publik, untuk merumuskan secara bersama-sama pelayanan publik yang diharapkan warga (baca: sub bahasan Civil Society dan Ruang Publik).

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berintegritas, pelayanan publik semestinya didialogkan atau dikonsultasikan kepada publik (masyarakat) melalui jalinan kerjasama sosial bersama warga. Dan warga pun menyambut melalui jalinan komunikasi-aksi yang seimbang. Elemen modal sosial inilah yang bersambut dengan apa yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai “public-sphere” (ruang publik) dan “deliberative public policy” (kebijakan publik yang dikonsultasikan kepada publik) dalam kerangka “communicative action”[3].

Kepercayaan Publik (Public  Trust)

Trust (kepercayaan) merupakan elemen penting modal sosial, sebagaimana konsepsi pada bagian A dalam sub bahasan 4 modul ini. Modal sosial, yang di dalamnya terdapat ikatan sosial, saling percaya antar individu, maka dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, kesaling-percayaan  ditiumbuhkembangkan pada ranah publik, melibatkan warga masyarakat secara luas, termasuk antara warga masyarakat dengan aparat penyelenggara pelayanan publik (kepercayaan kolektif). Tindakan kepercayaan kolektif dalam konteks ini bermakna sebagai modal kolektif penopang sistem sosial dan kepemerintahan. Dari pemaknaan ini, modal sosial memungkinkan orang-orang (warga) secara bersama-sama menyongsong sumber-sumber kehidupan (sources of livelihoods) dengan lebih baik dengan ukuran adanya harmoni sosial yang bebas konflik, dengan tingkat kerjasama yang tinggi dan demokratis. Ini dari perspektif  warga masyarakat, yang berfungsi mengontrol pemyelenggaraan pelayanan  publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah (penyelenggara pelayanan publik), modal sosial dapat membantu mengembangkan solidaritas dan mobilisasi sumber daya masyarakat, demi pencapaian tujuan bersama (shared-goals) serta membentuk perilaku kebersamaan. Komitmen bersama dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama, akan bermuara pada kepercayaan publik (public trust) kepada penyelenggara pelayanan publik (pemerintah), berlandaskan pada kepentingan bersama, kebersamaan, ketahanan dan keberlanjutan. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagi masyarakat maupun pemerintah, kebersamaan dapat meringankan beban, untuk berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin memperkuat modal sosial, jaringan kerjasama sosial, mempertinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat (lihat Materi 4: Kebersamaan/ Togetherness).Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi oleh pihak luar.

James Coleman[4], menyatakan bahwa modal sosial merupakan faktor inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Struktur relasi dan jaringan sosial meniscayakan pelibatan variabel-variabel laten dan skala-skala untuk analisis modal sosial, yaitu: peran pemerintah dan jaringan kerja sama sosial. Masyarakat yang besar di atas jaringan sosial yang kokoh hanya akan terbentuk bila, kepercayaan (trust) telah tertanam dan berfungsi secara operasional dan sesuai kesepakatan umum (dikukuhkan dan “dikawal” oleh norma-norma umum) di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti ini, maka jelas bahwa kepercayaan (trust) adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau modal lainnya. Bersama-sama dengan jenis modal lainnya, trust (modal sosial) ikut membentuk dan menentukan karakter sebuah sistem sosial. Dalam konteks kepercayaan (trust) yang merupakan elemen penting dari modal sosial masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, akan mendorong terbangunnya kerjasama dalam hubungan individu-individu dalam masyarakat. Modal sosial juga mereduksi biaya transaksi yang seharusnya dikeluarkan dalam sebuah interaksi sosial[5].

 

Kesimpulan

Modal sosial merupakan modal alami yang dimiliki oleh masyarakat dalam hubungan sosial, yang lahir dari system nilai, norma, kepercayaan dan saling percaya, jejaring sosial, pertemanan, hubungan kekerabatan, kebersamaan dan beberapa local wisdom yang berkembang.

Kepercayaan (trust), merupakan salah satu modal sosial, dapat beroperasi pada arena individu maupun institusi dan ruang publik dengan melibatkan publik (public trust). Kepercayaan (trust) merupakan salah satu modal sosial penting, dan kepercayaan publik (public trust) sangat diperlukan dalam pelayanan publik yang baik dan berintegritas.

 

bersambung…


Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

 

Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan

[Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 2]

 

Pelayanan publik terbentuk dari kegiatan politik yang muncul dari adanya Negara dan warga. Dalam teori dasar pembentukan Negara dinyatakan bahwa negara dibentuk oleh kesepakatan antara sekelompok individu yang memiliki hubungan sosial, untuk mewujudkan suatu tertib politik yang bisa mengatur kehidupan dan mengakomodasi kepentingan mereka, dengan suatu perjanjian sosial atau kontrak sosial (social contract). Inilah pengertian statis yang diberikan Rousseau tentang Negara sebagai sebuah entitas terlegitimasi. Sekelompok besar individu tersebut memberikan mandat kepada sekelompok kecil individu untuk menjalankan pemerintahan (pengertian dinamis) dengan kewenangan-kewenangan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (regulasi). Dalam konteks pemenuhan kepentingan bersama ini, mereka yang diberi mandat, kemudian disebut pemerintah, bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (pihak yang tadinya memberinya mandat, mewakili mereka). Pemahaman dasar teori Negara ini mirip relasi organisasi tradisional ketika sekelompok besar anggota masyarakat memberikan mandat kepada sekelompok kecil orang di antara mereka untuk bertindak menjadi pengurus (bekerja dari, oleh dan untuk mereka yang mengutus). Teori klasik Kontrak Sosial yang diperkenalkan oleh JJ.Rousseau ini amat menarik untuk menjelaskan relasi negara dan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemberian pelayanan publik yang baik dan memperhatikan nilai-nilai integritas bagi semua orang yang memberinya mandat tersebut (rakyat). Nilai dasar inilah yang seharusnya mendasari semua tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam menjalankan fungsinya yakni “sebatas menjalankan mandat”. Akan menjadi sebuah pengkhianatan besar jika mereka (sekelompok kecil orang, pemerintah) yang diberi mandat ini kemudian lantas mengingkari kontrak sosial dengan misalnya melakukan penyelewengan atas pelayanan yang seharusnya diberikan dengan baik atau misalnya melakukan penyelewengan atas penggunaan dana publik yang bersumber dari rakyat, karena sebetulnya aspek pelayanan berikut dana publik yang digunakan dalam pelayanan publik tersebut adalah milik rakyat yang memberinya mandat atas dasar kontrak social tersebut. Kontrak (perjanjian)-nya adalah, bahwa mereka yang diberi mandat akan melakukan tugas -mewakili mereka yang memberi mandat- pemenuhan urusan orang banyak yaitu mengupayakan kesejahteraan bersama. Mengiringi pemberian mandat ini, mereka yang diberi mandat diberikan sejumlah kewenangan untuk mempermudah tugas mereka. Pemberi mandat disebut rakyat, sedangkan pihak yang diberi mandat disebut pemerintah (government).

Dalam “kontrak sosial” tersebut Rousseau menghendaki pemerintahan yang melebihi dari apa yang disebut John Locke sebagai “pemerintahan yang disetujui” oleh rakyat. Berikut pernyataan Rousseau tentang pemecahan masalah dalam Kontrak Sosial”:

“Masalahnya adalah menemukan suatu bentuk asosiasi yang akan mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan umum, orang dan harta benda masing-masing bergabung, dan di mana masing-masing, sambil tidak menyatukan dirinya dengan keseluruhan, bisa tetap mematuhi dirinya sendiri, dan tetap bebas seperti sebelumnya”[1].

Dengan asumsi bahwa kontrak atau perjanjian sosial ini berjalan seimbang, maka kemudian lahirlah bentuk-bentuk pelayanan publik yang baik dan beroperasi demi kepentingan orang banyak (integritas sosial terpenuhi) dan bentuk-bentuk konsekuensi logis yang mengiringinya misalnya pajak, untuk membiayai urusan bersama, dsb, sebagaimana analogi perkumpulan kecil di tingkat RT (Rukun Tetangga), manakala aturan main (“kontrak sosial”)-nya jelas, maka perkumpulan tersebut akan berjalan baik berikut konsekuensi “iuran anggota” (dalam konteks negara, adalah “pajak”) akan mengikuti.

Bahwa kemudian seiring dengan perguliran waktu dan jaman, terjadi penyelewengan atau pembelokan kepentingan yang bertentangan dengan “misi bersama” ini atau bertentangan dengan kepentingan “mereka yang mengutusnya”, maka sangat perlu dilakukan langkah pelurusan untuk kembali kepada “azas kebersamaan” yang dibangun semula. Penyelenggara pelayanan publik (“pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mewakili mereka melakukan tugas urusan publik”) layak diberi teguran, pengingatan dan kontrol sosial agar mereka kembali ke jalan yang benar.

 

Civil Society dan Ruang Publik

Konsepsi Negara yang merujuk teori Kontrak Sosial Rousseau pada bahasan sebelumnya menjelaskan pengertian dasar pembentukan Negara berikut konsekuensinya, yang darinya dapat diambil pelajaran, tentang bagaimana kemudian penyelenggara pemerintahan harus berbuat sesuai dengan kehendak umum dan kemaslahatan bersama. Dinamika sosial dan politik meniscayakan adanya perkembangan dan perubahan pada pola hubungan Negara dan rakyat. Dari konsepsi ini melahirkan pemikiran tentang kewenangan Negara, kekuatan untuk memaksa (coercion) dan melakukan dominasi atas nama kepentingan bersama. Inilah aspek politik dari hubungan sosial Negara dan rakyat yang bersifat dominatif, maka kemudian, dalam bentuk yang operasional, Negara muncul sebagai seperangkat institusi dan norma-norma hukum yang menjalankan dan menegakkan dominasi tersebut. Dalam hal ini Negara  merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif[2]. Konsepsi ini kemudian, memunculkan logika politik bahwa Negara yang baik memunculkan pemerintahan yang baik, supaya dapat dibenarkan dan adil menurut nilai-nilai kebenaran universal, jika melakukan dominasi dan koersi (paksaan). Dengan demikian, aparat penyelenggara pemerintahan haruslah bertindak bersih agar dapat dipercaya oleh rakyat dalam mengemban amanat rakyat mewujudkan kesejahteraan bersama. Lebih lanjut tentang kepercayaan (trust) akan dibahas dalam materi tersendiri.

Rousseau menempatkan rakyat pada posisi seimbang bahkan “penyebab” munculnya Negara, sebagaimana Thomas Hobbes dan Cicero yang menyebut masyarakat sipil sebagai societas civilis, kemudian berkembanglah wacana civil society oleh Adam Ferguson yang menyebutkan civil society berhubungan dengan masyarakat beradab (civilized society) dengan menggambarkan tahap-tahap sejarah perkembangan masyarakat sejak primitif, masyarakat pertanian hingga masyarakat industri. Pemikiran Ferguson yang terpengaruh revolusi insdustri dan kapitalisme, kemudian mendapat dukungan dari Thomas Paine  yang menganggap civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan sebagai antitesis negara. Kemudian, Gramsci, meletakkan civil society pada superstruktur yang berdampingan dengan negara, sebagai penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, civil society merupakan sebuah arena, tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai konsensus. Civil society (masyarakat sipil) sebagai penyeimbang kekuatan negara, lebih lanjut dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville, yang menyatakan bahwa kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Menurutnya, civil society  bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang[3].  Pandangan Tocqueville ini memosisikan masyarakat secara otonom dan memiliki kapasitas politik yang memadai untuk kemudian berperanan dalam kekuatan kritis maupun sumber legitimasi kekuasaan. Dimensi keberpihakan kepada kepentingan publik tampak benar dalam pandangan Tocqueville ini, yang kemudian banyak digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial yang berporos pada kekuatan masyarakat madani (civil society) yang beroperasi dalam ruang publik (public sphere) yang bebas. Ruang publik (public sphere), sebagai ruang politik yang memungkinkan civil society bergerak bebas, meniscayakan munculnya lembaga-lembaga sosial yang beroperasi berbasis kesukarelaan dan bekerja untuk kepentingan publik dalam rangka mengawal kepentingan publik berhadapan dengan pemerintah, memenuhi apa yang disebut Habermas sebagai deliberasi publik (public deliberation)[4]. Dalam konsepsi kontrak sosial, bekerjanya ruang publik ini sekaligus untuk “menagih” dan menyelamatkan komitmen kontrak sosial pemerintah dengan rakyat. Pemerintah dan rakyat dalam hubungan ini, selanjutnya dapat bersama-sama mengatur kegiatan sosial, ekonomi dan politik untuk menciptakan kohesi dan integrasi sosial untuk mewujudkan kebaikan bersama.***

Kesimpulan

Satu

Relasi Negara dan rakyat berjalan menurut perjanjian sosial (kontrak sosial) sebagaimana dikemukakan Rousseau, yang mengikat mereka yang diberi mandat atau kekuasaan (pemerintah) untuk menjalankan amanat kebaikan bersama, dan mereka yang memberi mandat (rakyat).

Dua

Masyarakat (civil society) merupakan kekuatan politik sebagai penyeimbang dan pengontrol bagi kekuatan Negara yang memiliki dominasi dan legitimasi politik agar tercapai tertib politik dan keseimbangan politik (political equilibrium).

Tiga

Relasi Negara dan rakyat ini memunculkan pemerintahan, yang kemudian bekerja dengan menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik. Maka, pelayanan publik yang baik akan muncul dari pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang baik muncul apabila terdapat kontrol sosial yang kuat oleh masyarakat (civil society) terhadap negara.

Empat

Masyarakat sipil (civil society) sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara, relasi negara – rakyat, dalam konteks penyelengaraan kebijakan publik, memerlukan ruang publik (public sphere) dalam melakukan aktivitas sosial dan politik untuk mengawal kebijakan publik yang dilakukan pemerintah agar selaras dengan “misi bersama” rakyat. Inilah instrumen pengawal kebijakan dan pelayanan publik yang berintegritas.

Budaya Lokal dan Relasi Politik Aktor

Hubungan sosial antar individu dalam masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan Negara menentukan relasi Negara dan rakyat (materi 1). Relasi tersebut bisa berjalan seimbang, tidak mengintervensi, bisa pula salah satu pihak mendominasi dan mengintervensi  yang lain. Proses hubungan sosial tersebut, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan Negara, dalam konteks local merujuk pada proses politik di aras lokal karena pada hakikatnya setiap kegiatan politik berikut aspek pelayanan publiknya terjadi pada level lokal. All politics is local, begitu kata Tip O’ Neil[5]. Dan dalam konteks pemerintahan dan politik lokal, setidaknya ada tiga alasan untuk melakukan politik lokal, yaitu pertama, tata kelola pemerintahan modern yang semakin kompleks; kedua, bentuk demokrasi modern yang lebih menuntut keterlibatan atau pelibatan, yang mengandaikan keterbukaan yang lebih besar kepada kekhasan lokal; dan ketiga, politik lokal memungkinkan terekspresinya dimensi kepercayaan, empati dan modal sosial dalam seluruh proses penyelenggaraan negara[6].

Dalam konteks lokal, hubungan sosial antar warga menunjukkan fenomena sosial yang dapat dipahami sebagai jaringan sosial, struktur kekerabatan, kultur, dan nilai-nilai lokal (local wisdom), dengan menampakkan wajah yang plural dan kekhasan karakter lokal.  Keragaman  nilai-nilai kearifan dan budaya lokal dalam kaitannya dengan aktor lokal dalam bahasan ini, dalam kehidupan politik dan kajian hubungan Negara dan rakyat dalam konteks pelayanan publik, secara umum memiliki korelasi dengan nilai-nilai demokrasi universal, ketika nilai-nilai budaya lokal tersebut merupakan perekat sosial yang menghubungkan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan bersama. Pendekatan budaya, menurut Siti Zuhro sangat menonjol di era 1940 dan 1950 untuk mengkaji dan memahami masyarakat, menganalisis perbedaan di antara mereka dan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi mereka. Dia mencatat, tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Gabriel Almond, Sydney Verba, Lucian W. Pye dan Martin Lipset [7]. Dan dalam perkembangannya, tidak sedikit pula ilmuwan sosial yang mulai melihat kembali faktor-faktor budaya untuk menjelaskan modernisasi, demokratisasi politik dan perilaku kelompok etnis di beberapa Negara. Beberapa nama yang ikut mengedepankan kembali pentingnya kajian budaya adalah Robert Putnam, Seymour Martin Lipset, Francis Fukuyama, Robert Kaplan, dan Samuel P. Huntington [8]. Mereka melihat budaya sebagai pengaruh utama, –walaupun bukan satu-satunya— terhadap perilaku sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Cliffort Geertz [9], kebudayaan adalah seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat yang berkaitan dengan nilai, praktik, symbol, lembaga dan hubungan antar manusia, sedangkan menurut Samuel Huntington[10], kebudayaan berarti nilai-nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim di antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Budaya merupakan jalan kepercayaan. Fakta bahwa sebuah masyarakat yang secara historis Protestan, Ortodoks, Islam, Konghucu memunculkan wilayah-wilayah budaya dengan system nilai yang sangat berbeda dan relatif terus bertahan. Konsep-konsep tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa budaya pada dasarnya mengandung nilai-nilai, cara pandang yang dinamis dan tidak statis, yang cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa[11].

Dalam bidang politik dan pemerintahan, kajian budaya lokal yang membingkai hubungan sosial masyarakat dengan pemerintah lokal penyedia pelayanan publik turut pula memengaruhi hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Sebagai contoh, masyarakat Jawa Timur yang cenderung egaliter, plural dan terbuka akan membawa corak yang berbeda dalam hubungannya dengan pemerintahannya jika dibandingkan dengan masyarakat Yogyakarta yang cenderung patriarchal. Orang Jawa Timur dengan ringan memprotes pelayanan pemerintahnya jika merasa dirugikan dan dilakukan dengan spontan bahkan di telinga orang luar Jawa Timur akan terasa kasar.  Namun di balik “kekasaran” masyarakatnya yang terlahir dari implementasi nilai budaya lokalnya, patut untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah hal ini kongruen dengan bangunan integritas dalam pelayanan publik ataukah sebaliknya.***

 

bersambung…

___________________

Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia

Integrity Action

Educating ASEAN Societies in Building Integrity

e-Book lengkap Building Integrity >> back to HOME: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

 
 

 

Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

Gagasan integritas dalam pelayanan publik ini telah saya presentasikan di forum konferensi ASEAN bertajuk “ASEAN Conference: Educating ASEAN Societies for Integrity: The Role of  Educators and Students in Building Integrity”, dengan judul makalah “Social Capital in Public Service Operations”.

Mengapa pelayanan publik perlu integritas?

Pertama

Kegiatan administrasi publik yang memunculkan pelayanan publik, terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya pemerintahan dan Negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari penyelenggaraan Negara, meniscayakan hubungan antara Negara dan rakyat (proses politik), karena dari relasi antara negara dan rakyat, lahirlah kebijakan publik dan pelayanan publik.

Kedua

Dalam konteks relasi Negara dan rakyat, terdapat hubungan sosial yang melibatkan institusi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan warga masyarakat. Penyelenggara negara  dipercaya oleh rakyat melalui kontrak sosial bahwa mereka yang disebut ‘penyelenggara negara’ bertindak mewakili ‘orang banyak’ (rakyat) untuk mengatur kepentingan orang banyak tersebut. Dengan sendirinya relasi dan ‘kontrak’ ini mengikat aktor penyelenggara negara agar selaras dengan kepentingan ‘mereka yang mempercayainya’ atau ‘mereka yang memandatinya’ (baca: rakyat). Maka secara otomatis dalam konteks relasi ini terdapat unsur kekuatan yang diperlukan, yaitu: kepercayaan (trust), integritas sosial, altruisme, gotong royong, partisipasi, jaringan sosial, kolaborasi atau kerjasama sosial dalam sebuah komunitas, anggapan dan nilai-nilai kearifan budaya lokal (local wisdom), yang disebut modal sosial (social capital). Modal sosial (social capital) pada prinsipnya menunjuk pada penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat. Inilah integritas, yang sebenarnya lahir bersamaan dengan proses relasi tersebut. Bahwa misalnya kemudian bayi integritas ini menghilang, jelas nada yang salah dalam prosesnya. Maka harus ditumbuhkan kembali. Dengan kata lain, integritas penyelenggara negara mutlak diperlukan.

Dengan demikian modal sosial dalam integritas pelayanan publik adalah…

Ketiga

Modal sosial merupakan sesuatu yang embedded (menempel) pada relasi negara dan rakyat yang meniscayakan adanya integritas tadi. Ia tumbuh dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, melainkan juga karena adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, terjadinya relasi yang berkelanjutan serta terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif. Sebagian upaya ini dapat dikembangkan dari adanya komunikasi yang terbuka antar aktor lokal termasuk pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam hubungannya dengan masyarakat.

Keempat

Modal sosial menjadi perekat dalam hubungan sosial bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial jug dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif, termasuk dalam hubungannya dengan Negara.

Kelima

Pendekatan modal sosial untuk menjelaskan relasi Negara dan rakyat yang kemudian meniscayakan terselenggaranya pelayanan publik, mempermudah untuk mendukung upaya penyebaran ide, nilai  dan implementasi integritas dalam sektor administrasi publik, karena di dalamnya menyangkut hubungan sosial antar individu, institusi, struktur dan kultur, dengan mengidentifikasi modal sosial yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas.

So… Bagaimana selanjutnya?

Kelima dasar pemikiran di atas cukup jelas, bahwa gagasan kontrak sosial yang memberi legitimasi kepada penguasa untuk melaksanakan mandat orang banyak (menyelenggarakan fungsi pelayanan publik) meniscayakan kebutuhan integritas.

Pelayanan publik yang berintegritas adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna pelayanan tersebut. Karena sejatinya warga masyarakat adalah pemberi mandat kepada para pemegang kekuasaan politik yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Karenanya dalam bahasan ini ada 5 tulisan yang mengoperasionalkan implementasi integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ke-5 tulisan berikut ini disusun untuk mendukung gagasan utama Modal Sosial Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara runtut, mulai dari pemahaman konsepsi dasar relasi negara dan rakyat (Materi 2) yang mendasari pemikiran tentang politik pemerintahan dan kemunculan pelayanan publik. Relasi Negara dan rakyat dan apa yang mempengaruhi hubungan sosial antar warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara dan pemerintah, dalam konteks pelayanan publik memerlukan tafsir operasional bahwa relasi ini beroperasi dalam bingkai budaya dan  kearifan lokal (Materi 3). Budaya dan kearifan lokal ini bersinggungan  dengan nilai-nilai kebersamaan (togetherness) yang harus ada dan dimiliki oleh masyarakat, baik untuk melakukan interaksi sosial antara warga masyarakat maupun dengan pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik (Materi 4). Materi 3 dan 4 membawa pada pemahaman tentang modal sosial yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berintegritas, yang di dalamnya termasuk pula pembahasan tentang kepercayaan public, public trust (Materi 5).  Di sinilah terdapat sintesis pemahaman teoretik (dan praktik) yang didasarkan pada keterlibatan dan kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan perikatan perjanjian (kontrak) antara penyedia pelayanan publik dengan masyarakat pengguna layanan tersebut. Salah satu wujud aplikasi “kontrak sosial” ini yang pernah dilakukan adalah model citizen charter (piagam warga) yang berisi perjanjian perikatan antara penyedia pelayanan publik dengan warga masyarakat yang menjadi pengguna pelayanannya (kadang dikenal dengan “janji layanan” atau “maklumat pelayanan”, dsb). Intinya semacam jaminan bahwa pelayanan publik terselenggara dalam prinsip integritas.

Catatan:

Janji pelayanan kepada warga yang terselenggara berbasis citizen charter ini, pada tahap awal reformasi birokrasi dianggap paling efektif, namun dalam implementasi lanjutan, masih perlu pengawalan agar apa-apa yang tertulis dalam citizen charter tersebut tidak menjadi macan kertas, tetapi berdaya paksa efektif kepada pihak-pihak yang melakukan perikatan perjanjian tersebut untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berintegritas. Bahasan ini terdapat dalam Materi 6 sebagai materi penutup.

Ke-5 materi tersebut adalah:

  1. Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Suatu Integritas Bawaan (Materi 2)
  2. Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia (Materi3)
  3. Kebersamaan (Togetherness) Dalam Pelayanan Publik (Materi 4)
  4. Modal Sosial dan Kepercayaan Publik  (Materi 5)
  5. Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter  (Materi 6)

 

Bersambung…

Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Suatu Integritas Bawaan

 

Important Link:

Integrity Action (an international action for building integrity)

e-Book Building Integrity for ASEAN Communities: Integrity in Business, Communication, Law, Public Administration, Public Health and Religion.

 

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Wawan E. Kuswandoro

Disampaikan pada Seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014”, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri, di Hotel Grand Surya, Kediri, tanggal 26 Oktober 2013.

 

Seminar KPUPartisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan partisipasi ini bersifat sukarela, tanpa dimobilisasi oleh negara maupun partai yang berkuasa[1]. Tetapi kemudian diperluas, terutama pada bagian “tanpa mobilisasi”, bahwa partisipasi yang “dipaksa” (dimobilisasi) pun termasuk dalam kajian partisipasi[2]. Sedangkan cara berpartisipasi politik, meliputi partisipasi konvesional seperti ikut dalam kegiatan kampanye dan pemilu, dan partisipasi non-konvensional, yakni partisipasi yang mengikuti kemunculan “gerakan sosial baru” seperti gerakan feminis, protes mahasiswa dsb. Namun dalam tulisan ini, cara dan bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilihan umum atau secara khusus, partisipasi pemilih yakni keikutsertaan masyarakat sebagai pemilih (memberikan suara).

[Baca pula: Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik]

Partisipasi politik dalam tulisan ini lebih mengarah kepada pengertian “keikutsertaan dalam pemilu” yakni dengan “memberikan suara dalam pemilihan umum”, atau yang dalam pengertian teknis pemilihan umum adalah “datang ke TPS dan memberikan suara”. Dalam konteks pemahaman ini, dikenal beberapa kategori pemilih dalam pemilihan umum:

  • Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara sah.
  • Pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah.
  • Pemilih yang tidak datang ke TPS.

 

Pada pemilih yang “datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah”, terdapat beberapa kondisi, antara lain ketidaksengajaan karena ketidaktahuan sehingga suara yang diberikannya tidak sah seperti mencoblos secara tidak benar, dsb dan ada pula unsur kesengajaan. Dan pada “pemilih yang tidak datang ke TPS” dalam catatan penulis selama mengamati proses pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, terdapat beberapa kondisi antara lain, pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas datang ke TPS, tempat tinggalnya jauh dari TPS sehingga enggan datang, bepergian, lebih memilih bekerja atau mencari uang daripada ke TPS dan berbagai alasan yang berkaitan dengan kemalasan datang, juga ada yang karena namanya tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kondisi kedua dan ketiga ini yang kemudian dikenal di masyarakat dengan sebutan “golput”, walaupun istilah “golput” itu sendiri tidak dikenal di perundang-undangan dan terminologi teknis pemilu.

Dari data empiris penyelenggaraan pemilu secara nasional, terdapat fakta menarik, bahwa terjadi penurunan partisipasi pemilih dari pemilu 1999, 2004, dan 2009. Dari data Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada pemilu 1999 angka partisipasi pemilih sebesar 91,99%, pada 2004 sebesar 84,07% dan 2009 sebesar 70,99%. Sedangkan suara tidak sah, dari catatan Perludem, terjadi kenaikan dari pemilu 1999, 2004 dan 2009 yakni 3,33%, 9,66% dan 14,43%. Dan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, meningkat dari pemilu 1999, 2004 dan 2009, yakni 7,01%, 15,93%, 29,01%. Di Jawa Timur, angka partisipasi pemilih pada pemilu gubernur juga mengalami penurunan. Dari data Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), partisipasi pemilih pada pilgub Jatim 2013 sebesar 59,84% (pemilih yang tidak menggunakan haknya sebesar 40,16%), sedangkan pada 2008 sebesar 62%. Tren ini bisa saja berlanjut pada pemilu 2014. Di kabupaten/ kota, pada penyelenggaraan pemilu baik pemilu nasional (pileg, pilpres, DPD), maupun pemilu kepala daerah juga menunjukkan fluktuasi partisipasi pemilih yang beragam. Kecenderungan turunnya partisipasi pemilih di beberapa daerah juga perlu dicermati dan dicarikan solusinya. Perhatian pada peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu, bermanfaat bagi daerah yang memilih tren turun maupun stabil atau naik.

 

Menelusuri Motivasi Partisipasi Pemilih pada Pemilu

Partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, dapat dipahami dengan pendekatan perilaku politik (political behaviour). Menurut Ramlan Surbakti[3], perilaku politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

  • Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
  • Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan (pengaruh).
  • Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

 

Terkait lingkungan sosial politik baik langsung maupun tak langsung (faktor eksternal), penulis mencatat faktor-faktor internal yang ditelusuri dari konsep motivasi tindakan politik dan pilihan rasional (rational choice) yang beroperasi di wilayah perilaku politik masyarakat. Motivasi tindakan dan pilihan rasional ini berkaitan dengan persepsi atas “subjek pelaku kedua” dalam konteks pemilihan (apa yang dipersepsi dan akan dipilih), kepentingan (interest) dari si pemilih dan harapan pemilih terhadap “nilai kebaikan” yang dipersepsi (tujuan pemilu dalam persepsi pemilih). Subjek pelaku kedua, adalah “siapa yang akan dipilih” (partai politik, kandidat), sedangkan “subjek pelaku pertama” adalah si pemilih itu sendiri. Adapun, “nilai kebaikan” adalah sesuatu tujuan dari tindakan politik yang dipersepsi oleh pemilih, yang dalam konteks pemilu adalah tujuan pemilu itu sendiri. Artinya, seseorang bisa saja memutuskan atau termotivasi untuk “ikut memilih” atau “tidak ikut memilih” (kemudian disebut “golput”) tergantung dari 3 hal tadi:

  • Persepsi pemilih terhadap “apa yang akan dipilih”.
  • Kepentingan pemilih, artinya, pemilih merasa kepentingannya terpenuhi atau tidak jika ikut pemilu.
  • Pengharapan (ekspektasi) pemilih akan “nilai kebaikan” dari tujuan (ikut) pemilu. Proposisi ini didasari oleh asumsi bahwa pemilih (masyarakat) pada dasarnya menginginkan kondisi masyarakat yang lebih baik, termasuk dari keterlibatannya dalam aktivitas sosial maupun politik.

 

Ketiga poin tersebut juga erat kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan pemilih terhadap isu pemilu dan yang disangkutpautkannya dengan kepentingan dirinya. Dari studi yang penulis lakukan di Malang (2013) untuk mengeksplorasi perilaku pemilih di wilayah pedesaan Kabupaten Malang, dari pengalaman warga desa di 11 kecamatan di Kabupaten Malang pada penyelenggaraan pemilu legislatif 2009, pemilu gubernur  2013 dan persepsinya untuk pemilu 2014, pada area penelitian diperoleh data bahwa partisipasi pemilih yang merentang pada kisaran 60%, pertama, masyarakat merasa tidak terlalu memiliki ikatan sosial dengan partai politik, yang pada lini ini, mereka menisbikan urusan politik (termasuk kepemiluan) dengan kepentingan pribadinya yang dalam banyak hal dengan ukuran pragmatis, sehingga, kedua, masyarakat menilai eksistensi partai politik dan atribut politik yang melekat pada partai, dengan tindakan dan kemanfaatan konkret yang mereka rasakan, yang kemudian mengeras menjadi, ketiga, masyarakat lebih memperhatikan aktor individual (figur calon) daripada aktor institusi (partai politik)[4]. Memang perlu penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan merentangnya jarak politik antara partai politik dan masyarakat dan persepsi eksistensi partai politik di masyarakat, namun dari studi ini dapat diketahui bahwa sedang terjadi “pen-jarak-an” (distansi) antara institusi partai politik peserta pemilu dan masyarakat. Dari studi ini diketahui bahwa masyarakat  menilai keberadaan aktor politik (partai politik/ personal) dari persepsi kemanfaatan bagi masyarakat dan ini seringkali dimaknai kemanfaatan praktis. Kondisi ini mempengaruhi pola mobilisasi oleh partai untuk tujuan elektoralnya (diperlukan dalam menelusuri solusi partisipasi dari aspek peran aktor politik). Dan dari sisi pemilih (masyarakat), ini berarti gejala “alienasi” (keterasingan) atau menjauhnya masyarakat dari esensi pemilu. Dan dari perspektif partisipasi pemilih, kondisi ini berpotensi menambah apatisme masyarakat pada isu pemilu.

Ketertarikan pemilih pada “agenda aktor politik” atau kemanfaatan bagi pemilih semakin menguat dalam pengalaman masyarakat pemilih pada pemilu kepala daerah langsung. Penelitian tentang motivasi dan perilaku pemilih yang penulis lakukan di Kota Malang pada konteks pemilihan Walikota Malang 2013, sejak 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan ketertarikan pemilih agenda atau program konkret dari calon, yang kemudian, masyarakat lebih mengenal figur calon (personal) ketimbang partainya[5]. Yang menarik, gejala bergesernya perhatian dan ketertarikan pemilih pada aktor personal dan bukan aktor institusi (partai politik) juga terjadi pada pemilu legislatif yang mana peserta pemilunya adalah partai politik, bukan personal/ perorangan (caleg). Penelitian penulis pada konteks pemilu legislatif 2014 dengan mengambil area penelitian Kabupaten Malang (2013), dengan metode kuantitatif (survey), pemilih juga lebih memperhatikan aktor personal (figur caleg) daripada partai politik, dan pemilih lebih tertarik pada program calon daripada performa (tampilan), janji kampanye, dan media / alat peraga peserta pemilu. Dengan pendekatan kualitatif, juga memperlihatkan gejala yang senada, namun diperoleh data lebih mendalam dari pengalaman pemilih, yakni, pemilih lebih tertarik pada aspek pragmatis dari  aktivitas elektoral peserta pemilu (perorangan, bukan partai) yang dapat memberi nilai tambah pragmatis bagi mereka. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih akan memilih untuk ikut pemilu (mencoblos) jika ada kemanfaatan secara nyata bagi mereka. Uniknya, gejala ini lekat bagai dua sisi mata uang, dengan perilaku-cenderung-golput pada pemilih ini jika aktivitas elektoral peserta pemilu (lagi-lagi yang diperhatikan adalah “orangnya”)  tidak memberi nilai tambah pragmatis bagi mereka. Hubungan pemilih seperti ini dengan peserta bercorak transaksional.

Pada pemilih yang tidak memberikan suaranya (kemudian disebut “golput”), terdapat beberapa jenis, yakni, pertama, “golput” ideologis atau politis, yakni mereka yang dengan sengaja memilih untuk tidak memilih dengan alasan tidak ada gunanya ikut pemilu. Golongan ini menganggap pemilu tidak penting, dan urusan politik kenegaraan juga tidak penting karena dianggap penuh tipu-tipu dan koruptif. Golongan ini cenderung membenci politik, politikus dan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan pemilu. Perilaku golput jenis ini dapat juga dipicu oleh ketidakpercayaan (distrust) terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara. Golongan ini biasanya berada pada golongan menengah ke atas dan kaum intelektual. Kedua, “golput” teknis yakni mereka yang golput karena faktor dan kendala teknis seperti tidak dapat menjangkau TPS, bepergian, malas berangkat, dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pada golput jenis pertama, sulit untuk dipengaruhi. Treatment pada golput jenis ini memerlukan waktu yang lama dan edukasi yang kompleks. Pada golput jenis kedua, lebih mudah. Namun, disamping treatment jangka pendek untuk  sekedar “mengembalikan para “golputers” ini kembali ke jalan pemilu” diperlukan strategi berjangka panjang untuk –secara lebih permanen- memberikan pendidikan pemilih agar pemilih lebih termotivasi untuk ikut pemilu atau, meningkatkan partisipasi pemilih.

 

Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, menurut  penulis, secara operasional dapat ditelusuri dari beberapa kondisi di sekitar “golput” dan memadukannya untuk mencari titik temu secara operasional, yaitu:

  • Kondisi yang menjadi masalah / penyebab kurangnya atau rendahnya partisipasi pemilih.
  • Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan : pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi, kaum “golput”.
  • Stakeholders aktif, yakni “siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih”.

Ketiga variabel di atas perlu ditelusuri sambil mengenali secara tepat:

  1. Karakter pemilih.
  2. Nilai-nilai budaya lokal.
  3. Mendekatkan pemilih pada isu kemanfaatan pemilu.

Ketiganya dimaksudkan agar terbentuk konstruksi berpikir pada masyarakat bahwa pemeranannya dengan ikut pemilu secara aktif (sebagai pemilih) adalah memang kepentingan dan kebutuhannya (bukan sekedar hak atau wajib).

Implikasi pendekatan ini adalah bahwa isu politik adalah urusan rakyat, dan menu politik adalah menu sarapan pagi bersama kopi hangat. Bagaimana mengoperasikan gagasan ini?

 

Pertama, mencari penyebab kurang/ rendahnya partisipasi. Dari penelitian penulis di atas, beberapa faktor di sekitar rendahnya apresiasi terhadap pemilu yang kemudian merembes kepada menjauhnya dari urusan pemilu, adalah, pragmatisme masyarakat yang kemudian mengukur aktivitas  pemilu dan aktivitas elektoral peserta pemilu dari sudut pandang kepentingan mereka (yang kerap bernilai pragmatis).

Kedua, bertolak dari rendahnya apresiasi terhadap pemilu. Ini adalah persepsi negatif pemilih terhadap “apa dan siapa yang akan dipilih”.

Ketiga, mendekatkan jarak politik dan ikatan sosial pemilih dengan peserta pemilu. Faktor informasi (misalnya kelangkaan informasi tentang pemilu) tidak serta merta menjauhkan masyarakat dari keputusannya untuk ikut pemilu, namun berada pada dataran pemahaman materi pemilu saja. Dari sisi partisipasi pemilu, tidak mengkhawatirkan, justru dari sisi kepentingan peserta pemilu yang mengkhawatirkan, karena kelangkaan informasi pemilu bisa membiaskan pemilih seperti salah pilih dsb.

Ketiga point di atas sekaligus bisa mengikis persepsi publik terhadap isu pemilu (bagian dari isu politik), bahwa urusan pemilu yang dipersepsi sebagai urusan elit (bukan urusan rakyat) menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Sayangnya, isu politik masih dianggap “horor”, sulit, tidak terjangkau, tingkat tinggi, penuh tipu-tipu. Dan itu urusan elit. Nah. Mengubah persepsi ini yang semestinya menjadi isu utama pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Jika rakyat merasa urusannya terpenuhi dengan aktivitas kepemiluan, maka merasa dekat dengan pemilu dan bersedia ikut pemilu. Pada kondisi ini, treatment yang dapat dilakukan adalah mendekatkan isu pemilu menjadi dekat dengan urusan dan kepentingan rakyat.

Bagaimana caranya?

  1. Pendidikan politik. Yang perlu dilakukan adalah bukan sekedar mengajak masyarakat untuk menjadi “partisan pemilu” atau pendukung pemilu, layaknya pendekatan “salesmanship”, namun bergerak di wilayah “generik” kemanfaatan pragmatis bagi masyarakat melalui upaya politik. Kesesatan pikir yang terjangkit di masyarakat awam terhadap isu politik sepertinya harus dikikis dengan pendekatan pendidikan politik progresif, sehingga konstruksi berpikir masyarakat tidak lagi memandang politik identik dengan rebutan kursi, jegal kawan dan kegaduhan dengan minim kerja dan semacamnya, tetapi benar-benar merupakan mekanisme yang harus dilalui untuk membawakan urusan rakyat pada jalur operasional (pemerintahan). Peran ini dapat diambil oleh partai politik beserta jaringan kerjanya, juga unsur non-partai, untuk membangun dan mendekatkan kembali ikatan sosialnya (juga emosional) dengan masyarakat pemilih. Sejalan dengan pemikiran ini, institusi demokrasi yang lain semacam KPU, civil society juga bisa ambil peran. Menurut pemikiran ini, pendidikan politik harus dilakukan sepanjang tahun. Partai politik peserta pemilu harus memiliki ruang untuk beroperasi di wilayah pendidikan politik yang sehat sepanjang tahun juga. Pendidikan politik ini, walaupun beda tipis dengan “kampanye politik”, tetap harus dipilahkan secara tegas dengan kampanye pemilu yang membuat partai merasa berkepentingan mendatangi masyarakat jika dekat dengan musim pemilu saja. Ruang luas bagi pendidikan dan kampanye politik akan membuat partai mendekatkan diri dengan masyarakat setiap saat.
  2. Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan seperti pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi yang berpotensi golput. Kelompok ini merupakan pemilih potensial “pendukung barisan pro-pemilu” jika mereka mendapatkan edukasi yang memadai.
  3. Stakeholders aktif, yakni “siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih”, berkaitan dengan variabel satu dan dua, yakni aktor yang paling berpeluang memobilisasi massa pemilih. Bahkan secara pragmatis pun, “penggarapan” terhadap “swing voters” mampu mendongkrak perolehan suara kandidat / peserta pemilu secara signifikan[6]. Artinya, dari sisi praktis pun mampu “mengembalikan” “pemilih bergerak” atau massa mengambang (floating mass) menjadi pemilih partisan. Dalam konteks ini, partai politik dapat menggunakan jejaring-kerjanya termasuk elemen non-partai untuk memobilisasi massa pemilihnya. Dalam mengoperasionalkan gagasan dari ketiga variabel tersebut, memerlukan peran dan fungsi dari institusi-institusi demokrasi (KPU, partai politik, civil society, media massa) dan pemerintah.

Ketiga upaya tersebut memerlukan modal awal berupa pemahaman terhadap stratifikasi sosial berikut karakter dan budaya masyarakatnya, untuk bisa memahami dengan tepat dalam perspektif masyarakat.

Kesimpulan

Partisipasi pemilih terkait dengan motivasi sosial dan ideologis pemilih berpadu dengan pilihan rasional dan kepentingan pemilih serta persepsi kedekatan anasir elektoral pada kepentingan pemilih. Strategi peningkatan partisipasi pemilih masyarakat terletak pada upaya merekonstruksi atau bahkan mendekonstruksi persepsi kepentingan anasir elektoral agar tidak hanya berputar di wilayah elit dan “jauh dari jangkauan masyarakat”, tetapi berada di wilayah masyarakat, sehingga isu politik tidak lagi dipersepsi sebagai “urusan elit” “mereka”, tetapi urusan rakyat. Rekonstruksi ini yang menjelma ke dataran operasional pendidikan politik yang progresif oleh stakeholders pemilu. Upaya ini memerlukan modal berupa pemahaman terhadap stratifikasi sosial berikut karakter dan budaya masyarakatnya, untuk bisa memahami dengan tepat dalam perspektif masyarakat. Kutahu yang kau mau.***
 

Daftar Pustaka

Deth, Jan W. Van. 2008. Political Participation, dalam “Lynda Lee Kaid dan Kristina Holtz-Bacha, Encyclopaedia of Political Communication, Sage Publication.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 2008. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.

Kuswandoro, Wawan E. 2013. Motivasi dan Perilaku Pemilih pada Pemilukada: Pengalaman Kota Malang dan Kota Probolinggo pada Pemilukada 2013, artikel.

—————————————. Kuswandoro, Wawan E. 2013. Perilaku Pemilih Pedesaan dan Modal Sosial Politik Elektoral Non-Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2014.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta.

______________________________
Bacaan Lain:
Social Entrepreneur. Mungkinkah Partai Politik Menjalankannya untuk membangun basis massa? Dan masih perlukah membangun basis massa di era ini? Sumberdaya partai, lebih efektif digunakan untuk ‘membangun basis massa riil’ ataukah ‘membangun basis massa maya’? Imagined basis massa?

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL