Category Archives: Governance – Kebijakan Publik

Konsep, Pemikiran dan Praktik Birokrasi dan Politik

Konsep, Pemikiran dan Praktik Birokrasi Birokrasi dan Politik WK Panduan Pertemuan II – VII Pada pertemuan 1 lalu, kita telah berkenalan dengan pemahaman dasar tentang birokrasi dalam perspektif politik, dan birokrasi dalam relasinya dengan politik. Birokrasi merupakan instrumen pemerintahan dan …

Read more »

International Postgraduate Research Conference (IPRC)

Dari Manado, Pererat Kerjasama Indonesia – Malaysia International Postgraduate Research Conference (IPRC) Manado, 12 – 13 November 2016   Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia berkumpul di Manado, 12 – 13 November 2016, dalam konferensi bertajuk International Postgraduate …

Read more »

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik[1] Wawan E. Kuswandoro[2] Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya wkuswandoro@ub.ac.id Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 …

Read more »

Inovasi Pelayanan Publik Kota Probolinggo 2016

CATATAN PENILAIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 2016 Wawan E. Kuswandoro Peminat Social & Political Engineering, Pemerintahan dan Politik Lokal, FISIP Universitas Brawijaya  (Tim Penilai GIPP) Disampaikan pada penganugerahan inovasi terbaik pada Gelar Inovasi Pelayanan Publik (GIPP) Pemerintah Kota …

Read more »

Protected: Membuat Peta Desa

There is no excerpt because this is a protected post.

Strategi Penguatan Perencanaan dan Pelayanan Pemerintah Desa

Strategi Penguatan Perencanaan dan Pelayanan Pemerintah Desa Wawan E. Kuswandoro wkuswandoro@ub.ac.id Artikel ini berhubungan dengan artikel saya sebelumnya, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi” Abstraks Dua aspek penting dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih menjadi masalah dan …

Read more »

Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

MENATA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT[1]  Wawan E. Kuswandoro[2]   Analisis Konteks Otonomi daerah yang bermakna kewenangan daerah dalam hal pengelolaan rumahtangga daerahnya, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus diatur oleh pemerintah daerah dan DPRD. DPRD sebagai salah satu unsur …

Read more »

Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter (Contoh Pelayanan Publik Berintegritas)

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas [Modal Sosial Dan Kepercayaan Publik]   Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter (Contoh Pelayanan Publik Berintegritas) [Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 6 habis]   Pelayanan publik merupakan bentuk operasionalisasi dari kebijakan publik …

Read more »

Modal Sosial (Social Capital) dan Kepercayaan Publik (Public Trust)

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas [Kebersamaan Dalam Pelayanan Publik]   Modal Sosial (Social Capital) dan Kepercayaan Publik (Public Trust) [Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 5]   Modal sosial didefinisikan sebagai praktik-praktik sosial yang merujuk pada koneksitas …

Read more »

Kebersamaan (Togetherness) Dalam Pelayanan Publik

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas [Kearifan dan Budaya Lokal: Integritas ala Indonesia]   Kebersamaan (Togetherness) Dalam Pelayanan Publik [Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 4]   Perasaaan (sense) kebersamaan (togetherness), dalam perspektif sosial, muncul dari  perasaan in …

Read more »