Author Archives: Wawan Kuswandoro

Perspektif Baru Teknologi Informasi dan Modal Sosial

Terma Tekonologi Informasi tak asing bagi kita ynag kini hidup di abad berteknologi informasi ini. Mungkin banyak orang bersyukur dengan kehadiran teknologi informasi ini, sekaligus berkeluh kesah akan “dampak buruk”-nya. Berbagai pandangan awam mengkhawatirkan perkembangan kehidupan sosial bagi anak-anak hingga khalayak umum yang kini tampak lebih asyik dengan gadget ketimbang bersosialisasi dengan teman dan tetangga. Modal sosial sedang terancam punah?

Yuk ikut saya…

Bahasan teknologi informasi secara sosial memicu hasrat untuk mengulik lagi teori tentang modal sosial, dengan pro-kontranya. Dampak teknologi informasi terhadap modal sosial, yang dikatakan menumbuhkan modal sosial (dengan modus lain) maupun menghancurkan modal sosial (perampasan ruang sosial riil oleh karakter on line), makin menarik ditelusuri.

[Sebaiknya baca dulu artikel pendahulunya: “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Modal Sosial Dalam Konteks Perubahan Sosial”]

Buku Teknologi Informasi dan Modal Sosial dengan editor Marleen Huysman dan Volker Wulf (2004) memberikan kontribusi kajian perubahan sosial khususnya terkait dengan pengembangan konsep dan teori modal sosial dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi beserta dampaknya baik dampak positif maupun negatif.

Tulisan ini merupakan kesimpulan dari 6 artikel sebelumnya secara bertautan, saya jadikan berseri agar tidak menumpuk dalam satu artikel panjang. Sebaiknya membaca dari artikel pertama: Teknologi Informasi dan Modal Sosial dan berlanjut ke serial berikutnya secara berurutan.

Meskipun latar belakang akademik penulis bukan dari ilmu-ilmu sosial, namun pengalaman di lapangan dan keterlibatannya dalam berbagai proyek penelitian dalam bidang sosial telah memberikan perspektif baru dalam perkembangan teori dan konsep modal sosial terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, managemen pengetahuan dan understanding Sharing.

Hal ini tentu saja merupakan satu kontribusi yang patut diperhitungkan dan mungkin hal in justru memberikan peluang dan tantangan bagi akademisi dan peneliti bidang sosial untuk mengkaji, meneliti lebih mendalam dan mengembangkan teori-teori dan konsep tentang modal sosial dalam kaitannya dengan realitas sosial dari perkembangan teknologi informasi yang hadir tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai problematika dan dampak yang ditimbulkannya dalam komunitas atau masyarakat saat ini. Di sinilah sisi kontekstual dan relevansi karya Huysman dan kawan-kawan perlu diberi ruang dan apresiasi dalam upayanya untuk memperluas cakrawala pengetahuan (terkait teknologi informasi dan Modal sosial) melalui pendekatan multidisipliner bagi dunia akademik.

Catatan Kritis

Dari perspektif Ilmu Sosial, terutama Sosiologi, teori dan konsep modal sosial sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat pesat 1990-an. Modal sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsepnya dicetuskan, istilah “modal sosial” telah digambarkan sebagai “sesuatu yang sangat manjur” [Portes, 1998:1] bagi semua masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat pada masa kini.

Sementara berbagai aspek dari konsep ini telah dibahas oleh semua bidang ilmu sosial, sebagian menelusuri penggunaannya pada masa modern-day kepada Jane Jacobs pada tahun 1960-an. Namun ia tidak secara eksplisit menjelaskan istilah modal sosial melainkan menggunakannya dalam sebuah artikel dengan rujukan kepada nilai jaringan.

Uraian mendalam yang pertama kali dikemukakan tentang istilah ini dilakukan oleh Pierre Bourdieu pada 1972 (meskipun rumusan jelas dari karyanya dapat ditelusuri ke tahun 1984). James Coleman mengambil definisi Glenn Loury pada 1977 dalam mengembangkan dan memopulerkan konsep ini. Pada akhir 1990-an, konsep ini menjadi sangat populer, khususnya ketika financial institution Dunia mendukung sebuah aplikasi penelitian tentang hal ini, dan konsepnya mendapat perhatian publik melalui buku Robert Putnam pada tahun 2000, “Bowling Alone”.

Istilah modal sosial pertama kali muncul pada tulisan L.J Hanifan (1916) dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, niat baik serta atribut-atribut sosial lain dalam bertetangga. Dalam karya tersebut, muncul ciri utama dari modal sosial yakni membawa manfaat inner dan eksternal.

Setelah karya Hanifan,the agricultural college of community center, istilah modal sosial tidak muncul dalam literatur ilmiah selama beberapa dekade. Pada tahun 1956, sekelompok ahli sosiologi perkotaan Kanada menggunakannya dan diperkuat dengan kemunculan teori pertukaran George C.Homans pada tahun 1961.Pada technology ini, istilah modal sosialmuncul pada pembahasan mengenai ikatan-ikatan komunitas. Penelitian yang dilakukan James S. Coleman (1988) di bidang pendidikan dan Robert Putnam (1993) mengenai partisipasi dan performa institusi telah menginspirasi banyak kajian mengenai modal sosial saat ini.

Dalam buku ini Huysman (2004, hal: 2-7) juga mengembang teori modal sosial dengan melihat peran modal sosial dalam managemen pengetahuan, proses berbagi pengetahuan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi. Menurut Huysman ada tiga dimensi modal sosial dalam organisasi yang membuat managemen pengetahuan dan proses berbagi pengetahuan dapat berkembang dengan baik, dimensi tersebut adalah: dimesi struktur, dimensi kognitif dan dimensi relational. Ketiga dimensi modal sosial tersebut bekerja pada dua sisi baik positif maupun terrible.

Pada dasarnya Tujuan dari penulisan buku ini adalah:

Memberikan kontribusi dan menambah perspektif tentang modal sosial dan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Sebagai penghubung dan sharing dari komunitas akademik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda.
Sebagai referensi bagi para peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki peminatan terhadap Modal Sosial, Komunitas dan Teknologi informasi.
Namun catatan kritis terhadap buku bunga rampai dari berbagai penulis tentang Teknologi Informasi dan Modal Sosial hasil editorial Marleen Huysman dan Volker Wulf (2004) ini adalah sebagai berikut:

Pertama, disadari betul oleh editor buku ini (Huysman) bahwa buku ini merupakan kumpulan artikel dari hasil-hasil penelitian empiris dari jaringan peneliti internasional yang berminat pada pengembangan modal sosial dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dengan berbagai latar belakang akademis, sehingga ketajaman analisis terhadap teori dan konsep modal sosial dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi masih sangat dangkal, sehingga Huysman merasa perlu memberikan kontribusi tulisannya yang khusus membahas tentang teori-teori modal sosial dari berbagai teoritisi sosial seperti, Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Coleman, Portes, Hanifan, Pruzak Cohen, Narayan dan Woolcock.

Dengan keterbatasan tersebut maka editor kemudian lebih memberikan judul buku “yang lebih aman” yaitu Teknologi Informasi dan Modal Sosial dengan dasar argument bahwa analisis Modal sosial dan relevansinya dengan dengan teknologi informasi belum secara jelas dan dalam dilakukan.

Kedua, Kecenderungan dari berbagai penulis (Dari empatbelas (14) artikel) yang ada dalam buku ini, sebagian besar lebih memberikan analisis secara mendalam pada perkembangan dan aplikasi teknologi informasi, managemen pengetahuan dan proses berbagi penegtahuan (understanding sharing) dan kurang memberikan penekanan pada analisis dari teori dan konsep dari modal sosial, termasuk dimensi dan tipologi dari modal sosial dalam kaitannya dengan dampak perkembangan teknologi informasi dalam komunitas atau masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Hal ini jelas berdampak pada ‘derajad’ kontribusi bagi perkembangan teori modal sosial terutama bagi peneliti-peneliti dan akademisi bidang sosial, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa buku ini juga bisa memberikan inspirasi dan peluang bagi peneliti sosial untuk mengembangkan dan menelitinya lebih mendalam.

Ketiga, terdapat ketimpangan yang tajam dalam melakukan kedalam analisis antara Modal sosial dengan analisis secara teknik dari sudut keilmuan para peneliti itu sendiri. Pandangan determinasi teknologi dalam perubahan sosial sangat dominan dari buku ini terutama terlihat pada artikel-artikel yang terkait pada Bab II dengan tema Modal Sosial Dalam proses Berbagi pengetahun (knowledge Sharing) dan Bab III dengan tema Aplikasi teknologi. Analisisis secara mendalam dari berbagai peneliti lebih ditekankan pada bagaimana proses-proses secara teknis dari berbagi ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi informasi.

Namun ruang untuk analisis pada perubahan-perubahan atau dampak-dampak dari teknologi terhadap modal sosial dalam komunitas dengan segala problematikanya, pola-pola hubungan dan elemen-elemen yang ada dalam modal sosial seperti trust, norma, nilai bersama, jaringan, yang berkembang dalam komunitas baik di dunia maya seperti digital network maupun komunitas yang ada dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi masih sangat terbatas.

Kecuali pada tulisan (artikel) Huysman bab 1 tentang Modal Sosial dan teknologi Informasi (hal: 1), dan artikel Barry Wellman dan Anabel Quan-Haase tentang “Bagaimana net Mempengaruhi Modal Sosial? (hal: 113) bab five bagian pertama.

Secara lebih khusus perlu digarisbawahi bahwa buku ini juga telah memberi kontribusi dan keutamaan yang membuat buku layak untuk direkomendaikan sebagai referensi dalam bacaan perubahan sosial.

Keutamaan Buku

Keutamaan- keutamaan dari buku ini adalah:

Buku ini menarik karena menyajikan hasil-hasil penelitian empiris terkait Modal Sosial dan Teknologi Informasi dari berbagai disiplin keilmuan sejumlah peneliti dalam jaringan internasional yang memiliki minat, fokus dan perhatian yang sama.

Buku ini tidak hanya mengungkap dampak-dampak positif dari modal sosial dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, namun juga menyajikan temuan-temuan empiris dari sisi gelap dari Modal Sosial (Uzzi, 1997, Cohen dan Prusak, 2001).

Buku ini juga layak menjadi rujukan dan telah memberikan tantangan bagi peneliti yang berminat terhadap pengembangan modal sosial, komunitas dan teknologi informasi.

Buku ini telah memberikan perspektif yang lebih luas tentang Modal Sosial (17 kontributor) dari berbagai disiplin ilmu, Sosiologi, Komunikasi, Sistem Informasi, ekonomi Bisnis dan Studi Managemen.

Kajian tentang modal sosial dan teknologi informasi relevan dengan konteks sosial saat ini di mana perkembangan teknologi informasi berkembang luar biasa di seluruh belahan dunia dengan Isue-isue yang mengikutinya misalnya terkait dengan net society, digital network, e-comerce, bisnis-online dan dampaknya terhadap komunitas baik di dunia maya maupun dalam masyarakat secara luas merupakan realitas sosial yang menarik untuk dikaji.

Buku yang ditulis dari berbagai peneliti dengan latar belakang akademik yang beragam ini membawa kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan perspektif teori serta konsep modal sosial dari sudut pandang yang jauh lebih luas, dan menemukan konteksnya dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat jaringan, virtual network yang berkembang luar biasa di technology global saat ini dengan berbagai masalah sosial yang mengiringinya.


Juga terdapat di blog saya www.WKuswandoro.wordpress.com:

Teori Baru tentang Teknologi Informasi dan Modal Sosial

 

International Postgraduate Research Conference (IPRC)

Dari Manado, Pererat Kerjasama Indonesia – Malaysia

International Postgraduate Research Conference (IPRC)

Manado, 12 – 13 November 2016

 

SEAAM1Sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia berkumpul di Manado, 12 – 13 November 2016, dalam konferensi bertajuk International Postgraduate Research Conference (IPRC). Pada event konferensi ini dibentuklah konsorsium untuk menampung kegiatan akademik, khususnya di bidang mobilitas mahasiswa dan dosen (pensyarah) di wilayah Asia Tenggara. Sebanyak 11 universitas dari Indonesia, yaitu Univ. Airlangga (Unair), Univ. Brawijaya (UB), Univ. Muhammadiyah Malang (UMM), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, IAIN Kendari, IAIN Gorontalo, IAIN Palangkaraya, Univ. Sam Ratulangi Manado, STAIN Sorong Papua Barat, Univ. Kanjuruhan Malang (Unikama), Univ. Muhammadiyah Makassar, dan 3 universitas dari Malaysia, yaitu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Sains Malaysia (USM), sepakat untuk membangun wadah akademik yang bermanfaat.

SEAAM 2Dalam waktu singkat kini telah bergabung: Univ. Had Yai, Thailand, IAIN Solo, Univ Wijaya Putra Surabaya, Unhas Makassar, UIN Surabaya, UPNV Yogyakarta, IAIN Palopo, Univ. Madura, IAIN Mataram, IAIN Metro Lampung, UIN Semarang, IAIN Batusangkar, Sumbar, Univ. HKBP Nommensen, Medan, UIN Malang, Thammasat Univ., Thailand, Univ Pamulang, Tang-Sel, UIN Palembang, STAIN Kudus, Univ. Muh. Palangkaraya, IAI Uluwiyah Mojokerto, UNS Solo, Univ. Udayana, Bali, STAIN Bengkalis, Univ. Bangka Belitung, STKIP Muh. Sorong, Unkhair Ternate, IAI Darussalam, Banyuwangi, IAIN Ponorogo, Univ. Peradaban, IAIN Pontianak, Univ. Maritim RAH, Tanjung Pinang, STIU Pamekasan, Univ. Sains & Teknologi, Jayapura, Univ. Muhammadiyah Sorong, Univ. Andi Djemma, Palopo, IAIN Samarinda, STKIP-PGRI Sumatera Barat, STIT Jembrana, Bali, IAIN Lampung, IAIN Cirebon, STAI Al Yasini, Pasuruan, STAIN Kediri, IAIN Langsa, Aceh, STAI Denpasar, Bali, UHAMKA, Jakarta, Univ. Timor, NTT, UIN Bandung, UIN Jakarta, Univ. Lancang Kuning, Pakan Baru.

map SEAAMInternational Postgraduate Research Conference (IPRC) I di IAIN Manado ini dibuka oleh direktur pascasarjana IAIN Manado, Dr. Rivai Bolotio.

Konferensi diawali dengan pembicara kunci (keynote speech) di hari pertama (12 November 2016) yaitu oleh Prof. Dr. Mohd. Afandi Salleh (UniSZA, Malaysia) dan Muhammad Muttaqien, Ph.D (Universitas Airlangga) dan academic speech di hari kedua (13 November 2016) yaitu Wawan E. Kuswandoro (Universitas Brawijaya) dan Baiq Wardhani, Ph.D (Universitas Airlangga), dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama untuk pembentukan South East Asia Academic Mobility, disingkat “SEAAM”.

Pada hari ke-2, setelah acara deklarasi dan penandatanganan kerjasama SEAAM, konferensi diisi pembicara dari The Asia Foundation, yaitu Dr. Budhy Munawar Rahman. Konferensi ditutup oleh rektor IAIN Manado, Dr. Rukmina Gonimbala pada tanggal 13 November 2016 pukul 16.00 WITA.

Berikut agenda International Postgraduate Research Conference (IPRC) Manado 2016:

IPRC Keynote SpeechHari I: 12 November 2016

  1. Keynote Speech I:

“Religion and International Relations” (Prof. Dr. Mohd. Afandi Salleh, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia).

2. Keynote Speech II:

“Paradigms of International Relations” (Muhammad Muttaqien, Ph.D, Universitas Airlangga).

3. Postgraduate research overview: Suyatno, Ph.D (Universitas Airlangga) dan Ismail Wekke (STAIN Sorong, Papua).

4. Welcome dinner oleh Walikota Manado, di rumah dinas Walikota Manado, Vicky Lumentut. Diterima oleh Sekretaris Kota Manado, Drs. H. Rum Usulu.

Hari II: 13 November 2016

  1. Academic Speech I:

Speech on Personal TrustPresenter Sertificate“Personal Trust Institutionalization as a Strategy of Actuating Urban-Poor People in Adapting Government’s Innovative Policy” (Wawan E. Kuswandoro, Universitas Brawijaya).

2. Academic Speech II:

“Nexus Eropa-Islam dan Masa Depan Uni Eropa” (Baiq Wardhani, Ph.D, Universitas Airlangga).

3. Declaration and Sign of MoU South East Asia Academic Mobility (SEAAM).

4. Presentasi dari The Asia Foundation, oleh Dr. Budhy Munawar Rahman.

5. Welcome dinner oleh Rektor IAIN Manado, Dr. Rukmina Gonimbala, di rumah makan Permata Hijau Manado.

 

IMG-20161117-WA0026Pojok Kampung…..

Manado memiliki masyarakat majemuk dengan kultur yang terbawa dari masyarakat muslim dan kristen protestan yang jumlahnya hampir berimbang. Terdapat praktik sosial yang cukup menarik ketika kehidupan sosial dari masyarakat yang memiliki habitus berbeda, antara masyarakat muslim dan kristen protestan yang  menunjukkan kebersamaan.

Kemenarikan tanggapan publik atas konferensi yang terselenggara di IAIN Manado dan kunjungan utusan perguruan tinggi perwakilan peserta konferensi ke rumah dinas Walikota Manado, Vicky Lumentut untuk welcome dinner, tertangkap media massa lokal “Tribun Manado” dan muncul dalam pemberitaan dengan judul berita: “Kerukunan Umat Beragama di Manado Tuai Pujian: Sukses Gelar International Postgraduate Research Conference”. Sebuah angle berita yang menggelitik hasrat usil saya… hehe…. Torang bajanji mo datang sini lagi..

Bunaken DiversSaya berpikir tentang keunikan masyarakat bipolar ini. Bahkan di pulau Bunaken, –yang dengannya saya mendapatkan pengalaman sadis hampir tenggelam di perairan karang, namun memantik ide saya tentang “personal trust modality and sub-modality”—antara masyarakat muslim dan masyarakat kristen protestan, dengan batas fisik yang jelas. Namun mereka tampak baik-baik saja….

Ya.. saya berpikir tentang personal trust dan mungkin generalized trust juga telah bekerja… Hmm… memantik hasrat untuk datang kembali….

Pojok konferensi….

IPRC I 2016 Manado ini menghasilkan kesepakatan pembentukan forum informasi, komunikasi dan kerjasama antar perguruan tinggi ini, yaitu South East Asia Academic Mobility, disingkat SEAAM… ajang IPRC Manado juga telah mendeklarasikan SEAAM ini…. Terimakasih kepada semua rekan deklarator SEAAM, terimakasih kepada inisiator SEAAM. “Moga dibukakan pintu kemaslahatan masyarakat Asia Tenggara.. agar terbuka jalan.. iklim akademik yang lebih baik..” 😀

SEAAM bertujuan membantu universitas dari Indonesia yang akan melakukan kunjungan dan kerjasama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu (UniSZA,) Universiti Utara Malaysia, Sintok (UUM) dan Universiti Sains Malaysia, Penang (USM). Juga, akan membantu universitas dari Malaysia yang akan melakukan kunjungan dan kerjasama dengan universitas di Indonesia.

Kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa antara lain adalah kuliah bersama, seminar bersama, kunjungan masyarakat lokal, kunjungan sektor industri lokal, kunjungan ke pemerintah lokal dan penulisan buku bersama. Adapun di tingkat dosen atau pensyarah yang dapat dilakukan adalah: kegiatan joint research, visiting scholar dan penulisan buku bersama.

SEAAM Agenda

 

 

WP_20161114_030Akhirul kalam.. terimakasih sangat dalam sedalam laut Bunaken, layak terhampir kepada IAIN Manado selaku tuan rumah yang telah menyelenggarakan perhelatan ini dengan segala fasilitasnya, sejak dari konferensi, perjamuan resmi, hingga perjamuan kulturalnya, bubur Manado berikut aneka ikan, Bunaken yang cantik, jembatan Soekarno (saya jadi teringat jembatan Suramadu 😀 ), bingkisan oleh-oleh, keramahan penuh nuansa kekeluargaan, dll… Terimakasih kepada Rektor IAIN Manado, Dr. Rukmina Gonimbala, seorang perempuan tangguh, a game survivor di tengah pluralitas, terimakasih kepada Direktur Pasca Sarjana, Dr. Rivai Bolotio, Ketua Panitia, Dr. Ahmad Rajavi, Dr. Ardiyanto dan rekan-rekan lain di Manado yang tak bisa disebutkan satu persatu.. Syukran katsira.. Ada Kak Ros, Bu Ifa Musdalifah, Mas Sofyan yang ngantar kami ke mana-mana, juga Pak Narto Wakil Ketua Pergunu Kota Manado yang juga berbaik hati mengantar kami… dll.

SEAAM’s action in 2017…        

1. International Conference yang diindeks oleh Thompson;
1.1 Bulan Juli di Universitas Lancang Kuning,Riau
1.2 Bulan Oktober di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA),
Terengganu, Malaysia
1.3 Bulan November di Universitas Trilogi, Jakarta
2. Workshop Penulisan Artikel
3. Workshop Penggunaan Mendeley
4. Workshop Penelusuran Literatur
5. Thesis Clinics
6. Mobilitas Mahasiswa & Dosen Indonesia-Malaysia

SEAAM akan dilaunching secara resmi pada 25 Januari 2017 oleh Presiden SEAAM, Dr. Ismail Suardi Wekke bersama pejabat Kemenristek Dikti di Wamena, Papua. Semoga konsorsium ini bisa berjalan sukses untuk menampung kegiatan akademik antara akademisi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Khususnya sebagai usaha nyata untuk memperkokoh hubungan Malindo (Malaysia-Indonesia) di tingkat mahasiswa dan dosen (pensyarah).                                                     

 

IMG-20161119-WA0010Wawan E. Kuswandoro (WK)

Universitas Brawijaya

Declarator and Member of SEAAM

wkuswandoro@ub.ac.id

Mobile Phone/ WA: +62 – 8123476361

 

 

15556429_1794445987476491_1111699394_o

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN EFEKTIF DAN LEBIH MUDAH!

 

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik[1]

Wawan E. Kuswandoro[2]

Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya

wkuswandoro@ub.ac.id

Bahan diskusi pada seminar “Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Guna Ciptakan Kepemimpinan Yang Berkebangsaan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, 23 November 2016, di kampus UPM Probolinggo

WP_20161123_012Pendidikan Politik: Mengapa dan Apa Saja

Sebagai hantaran dalam diskusi ini, ihwal awalan yang musti kita hamparkan adalah, konteks pendidikan politik dalam pembangunan politik dan tertib politik (political order). Pendidikan politik menjadi semacam penyiapan masyarakat untuk lebih siap berpengalaman melakukan aktivitas politik. Makin berpengalaman melakukan aktivitas politik, akan makin dewasalah masyarakat (learning society) dalam berpolitik dan berdemokrasi (Dahl, 2005). Dalam konteks yang lebih praktis, misalnya dalam pemilihan umum, pendidikan politik menyiapkan demokratisasi pemilih dan otonomi pemilih. Targetnya adalah: kemaslahatan bersama, tertib politik (political order), otonomi pemilih, “kemenangan rakyat” (kedaulatan, kekuasaan).

100_3213Mengikut pendapat Robert Dahl (2005) dan dalam perspektif new-institutionalism, dalam praktik demokrasi diperlukan sejumlah institusi politik, yang sekurang-kurangnya mencakup: pejabat-pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas (free), adil (fair), dan sering dilakukan; kebebasan berekspresi; sumber-sumber informasi alternatif; otonomi asosiasional; dan kewarga(negara)an yang inklusif. Insitusi-institusi politik ini saling terkait dan saling melengkapi, dan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi efektif, untuk mengontrol agenda-agenda kebijakan pemerintah, meningkatkan saling pengertian (modal sosial), serta untuk menjamin pengakuan atas hak dan peran-peran kewargaan (inklusi). Penguatan institusi politik inilah yang penting dalam agenda pendidikan politik secara komprehensif. Efektifnya institusi politik membawa keseimbangan antara kepentingan maupun konflik kepentingan dalam dinamika politik.

100_3218Lantas, pertanyaannya adalah, kapan dan bagaimana intitusi politik tersebut dapat bekerja dengan baik dan berfungsi efektif? Atau mungkin malah terjerembab dalam defisit? J. Saya meyakini bahwa modal sosial-lah sebagai kondisi yang menggerakkannya. Modal sosial mengacu pada kemampuan berorganisasi yang, antara lain, ditandai adanya sikap saling percaya (trust), membentuk dan mematuhi aturan-aturan bersama (norms), serta kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring (networks) sehingga mampu memajukan efisiensi dalam bermasyarakat melalui tindakan bersama (collective actions) dalam iklim keterbukaan dan deliberatif dalam pandangan Habermas. Masyarakat yang sistem demokrasinya dapat bekerja dengan baik, ternyata adalah masyarakat yang ditandai dengan adanya modal sosial yang kuat. Mereka terbiasa membangun dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi suka-rela, terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki solidaritas sosial yang kuat, dan terdapat saling percaya lintas kelompok (generalized trust) yang kuat. Jika kita ingin memperkuat demokrasi, kita dianjurkan untuk memperkuat modal sosial, terutama memperkuat kesediaan bekerja sama dan saling percaya (trust) lintas kelompok. Semaian trust, generalized trust ini secara elementer telah dimiliki oleh masyarakat kita, secara tradisional muncul dalam bentuk personal trust, yang apabila di-utilisasi, akan mendayakan masyarakat dalam partisipasi politik yang konkret. Konsep ini saya namakan institutionalized personal trust (Kuswandoro, SEAAM IPRC 2016). Jelasnya, bahan baku elementer (modal sosial) ini yang semestinya ada dalam lebensraum institusi politik, sebuah landasan pacu bagi pendidikan politik holistik.

IMG_7106Karenanya, nilai-nilai penting yang semestinya diedukasikan pada masyarakat demokratis sejak dini mencakup nilai-nilai: (1) kesediaan dan kemampuan bekerjasama (cooperation), (2) penghargaan dan penghormatan pada perbedaan (diversity), (3) pengakuan dan kesediaan menegakkan ketaraan (equality), (4) menjunjung tinggi kebebasan (freedom), (5) menjaga kehormatan, harkat dan martabat kemanusiaan (human dignity), (6) menegakkan keadilan (justice), (7) menghormati hak pribadi (privacy), (8) bertanggung jawab (responsibility), dan (9) memegang teguh kebenaran (truth).

Ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan keterlibatan para aktor penjaga demokrasi, untuk memelihara agar institusi politik beserta elemennya dapat bekerja efektif sehingga mencapai tujuan bersama yakni kemaslahatan bersama dan tertib politik.

Lini Aktor Pendidikan Politik

Maka, siapakah aktor penjaga dan pengawal demokrasi tersebut? Dan bagaimanakah pendidikan politik didesain untuk mengawal demokrasi agar efektif dan berhasil guna? Para penjaga demokrasi dan lini aktor pendidikan politik ini adalah partai politik, KPU, civil society, media massa. (catatan: pemerintah tidak saya masukkan secara khusus dalam diskusi, karena fungsi pemerintah justru berada pada posisi provider kebijakan publik/ fasilitator politik –dengan kemampuannya–, atas semua upaya pendidikan politik kewargaan).

20130519_215208-2Partai Politik. Hingga kini, dalam konteks pendidikan politik, partai politik masih menghadapi dilema antara pendidikan politik dan pemenangan elektoral, karena keduanya tidak selalu sejalan. Partai politik lebih berkepentingan pada penguatan kapasitas elektoral untuk pemenangan dalam pemilihan (insentif politik) daripada pendidikan politik yang menguras energi dan waktu namun tidak selalu signifikan pada pemenangan. Pendidikan politik pun merupakan bagian dari usaha pemenangan tersebut: peraihan dukungan suara dalam pemilihan umum, atau mobilisasi dukungan (suara) rakyat demi kemenangan dan kepentingan (pragmatis) elit dan oligarkh partai dan pengejaran insentif politik partai (kursi parlemen). Partai politik menghadapi persoalan biaya (pendanaan) dan waktu, sehingga energi yang ada dioptimalkan untuk sebesar-besar peluang untuk meraih kapasitas elektoral. Karenanya, sebagai contoh, dalam rekrutmen caleg/ kandidat kepala daerah atau pemimpin partai, dapat dipahamilah sekiranya partai lebih cenderung memilih calon yang lebih siap secara modal, baik itu modal sosial (public figures, vote-getter figures, penguasa basis suara/ massa) maupun modal finansial. Ini adalah dorongan dan hasrat pragmatis yang lebih dekat kepada pencapaian insentif politik itu tadi atau rent-seeking policy yang dianut partai, atau setidaknya untuk menopang eksistensi partai. Kelangkaan sumber daya partai dan waktu (kalender elektoral) juga “memaksa” partai untuk cenderung bertindak pragmatis. Pada titik inilah mengapa praktik politik uang dalam aneka bentuknya (Aspinall, 2015), pada arena politik lokal ruang terbuka (pemilu) maupun ruang tertutup (pemilihan internal organisasi) mendapatkan tempat. Efisiensi sumberdaya akan menjadi pilihan rasional bagi partai politik untuk meraih kemenangan dalam pemilihan atau meraih insentif politik.

[pertanyaan sederhana: bagaimanakah cara partai politik untuk lebih mudah mendulang suara?]

Inilah kelemahan partai politik kita, yang jika terus begini, sistem politik dan sistem pemilu akan menggiring partai pada internal political decay atau pembusukan dari dalam, yakni kegagalan pelembagaan partai yang mencapai titik kritis.

20130723_225035Titik kritis kehidupan partai politik ini akan relatif terselamatkan dengan “intervensi” regulasi politik yang berpihak pada penguatan pelembagaan partai politik, sehingga partai lebih mampu melakukan pendidikan politik yang sebenarnya, tanpa mengorbankan peluang penguatan kapasitas elektoral, bahkan menunjang kapasitas elektoral tersebut.

Peluang yang bisa ditangkap adalah penguatan kelembagaan partai politik. Perlu pendekatan secara politik dan legal (hukum) misalnya dengan intervensi regulasi tadi. Pendekatan politik dan sosial dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan politik yang menggerakkan elemen civil society, sehingga partai politik pun akan menyesuaikan cara hidupnya. Penguatan basis modal sosial merupakan bagian dari upaya ini. Parameter yang mudah adalah ketika masyarakat telah memiliki pikiran (imaji) tentang partai yang sejalan dengan pengurus partai dan agenda partai menjadi pengetahuan publik (Randall, 2014; Surbakti, 2013).

[bagaimanakah modal sosial yang dimiliki partai politik dan bagaimana pula ia mengoperasikannya?]

ket kpuKomisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan aktor penjaga demokrasi yang relatif memiliki derajat akseptabilitas dan kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada aktor lain semisal partai politik sehingga lebih berpeluang “menguasai suara publik”, akan tetapi menderita sindrom ketergantungan bawaan dan keterbatasan kewenangan yang membatasi geraknya.

KPU sebenarnya dapat lebih mengoptimalkan (meluaskan) bentangan pendidikan politik sesuai perannya yang juga dijamin negara, tidak sebatas pendidikan pemilih untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam TPS (meskipun upaya ini sudah berat), namun keterbatasan institusionalnya yang membatasinya.

Peluang-nya adalah memperbarui orientasi pendidikan pemilih (voter education) yang dimiliki KPU pada bentangan yang lebih menjangkau elemen pendidikan politik misalnya dengan memanfaatkan peran-peran inisiatif lokal (kampus? mahasiswa?) dalam diskusi-diskusi ringan tetapi meluas dengan topik-topik politik dalam arti luas.

diskusi politik1Civil society, termasuk sekolah/ kampus. Secara sederhana, dalam konteks pendidikan politik holistik, civil society dapat dimaknai sebagai jalinan antar elemen dan lembaga sosial, termasuk di dalamnya adalah NGO, ormas (dalam segala manifestasi dan sebutannya), lembaga keluarga, sekolah/ kampus dan lembaga-lembaga sosial yang lain seperti pertetanggaan (neighborhood: PKK, dasawisma, arisan, posyandu, pos kamling, dsb), kumpulan warga (pengajian, acara keagamaan, cangkrukan, jurnalisme warga, dll).

Sekolah, kampus, sebagai miniatur masyarakat, tempat  dan wahana persemaian benih-benih pemikiran politik secara terstruktur, wahana untuk membina sosialisasi politik sejak dari pemikiran. Kelemahan/ Peluang/ Tantangan: persepsi tentang politik masih terlampau sempit, sehingga perlu kreasi dalam mempresentasikan isu-isu politik.

IMG-20161025-WA0020Media Massa. Pendidikan politik dalam peran atau melalui, media massa. Ada beberapa faktor yang patut dijadikan perhatian dalam pendidikan politik media massa. Pertama, fakta media tidak selalu merupakan fakta peristiwa. Fakta media merupakan hasil rekonstruksi atas peristiwa dan fakta sebenarnya. Dan realitas media, bukan merupakan realitas sosial (juga politik) yang (sama dengan fakta) sebenarnya, karena ia adalah hasil rekonstruksi, olahan sudut pandang (angle), juga agenda setting media (Chomsky (2009: 5 – 6). Secara sederhana pendapat  Chomsky ini dapat dipahami bahwa setiap orang dapat menanggapi suatu fakta peristiwa dalam berbagai tafsir dan pemaknaan yang berangkat dari berbagai sudut pandang, referensi dan kepentingan (teori interpretasi). Juga, dalam teori komunikasi, kita mengenal bahwa setiap peristiwa akan dimaknai secara berbeda oleh penerima pesan (pembaca pesan, berita, dll). Meskipun demikian, Chomsky juga mencatat, bahwa media massa merupakan alat ampuh dalam perebutan makna pada arena politik antara aktor politik partai dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat calon pemilih, seperti dikatakan Chomsky (2009:6), siapa yang membangun image (citra) akan mendapat legitimasi publik seperti yang diinginkan.

Perebutan makna, merupakan “pertempuran” antara aktor politik (parpol, elit, antar parpol, antar elit, dsb) dengan masyarakat calon pemilih dalam arena politik lokal untuk memperoleh simpati dan dukungan ketika para aktor  elit melancarkan simbol-simbol kuasa-elektoralnya. Ini bisa melalui sarana apa saja yang penting simbol dan pesan itu dapat diterima oleh khalayak sasarannya. Bisa melalui media massa, seperti kata Hill (1995), bahwa politics in the age of mediation. Sikap dan pernyataan aktor politik, selalu memiliki nilai berita, sehingga berita politik memiliki dimensi (pembentukan) opini publik. Dan  (pembentukan) opini publik inilah yang kompatibel dengan kepentingan dan maksud para aktor politik. Belum lagi variabel kapital dan pasar dalam industri media yang juga turut berpengaruh pada konstruksi realitas politik (Herman, 1992).

[Aktor politik manakah yang lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana “pendidikan politik”-nya?]

 

Kesimpulan

  1. Pendidikan politik merupakan bagian dari upaya penciptaan tertib politik.
  2. Aktor pendidikan politik adalah aktor institusi politik: partai politik, KPU, civil society, media massa.
  3. Peran dan fungsi masing-masing aktor institusi politik dan pendidikan politik dipengaruhi oleh faktor internal (kelembagaan, habitus, dll) dan eksternal-struktural (sistem politik, sistem pemilu) dan eksternal-kultural (modal sosial).
  4. Negara diperlukan untuk memfasilitasi secara politik dan legal (hukum) upaya pendidikan politik holistik untuk memampukan aktor (institusi) politik dalam kehidupan sistem politik yang sehat.

Saran

  1. Mengaktifkan simpul-simpul sosial dalam pembicaraan tentang isu-isu politik yang dekat dengan “hajat hidup orang banyak” (by institutionalized personal trust).
  2. Mengaktifkan antar simpul sosial menjadi sebuah jejaring sosial yang produktif, fleksibel namun berdaya guna dalam menginkubasi gagasan “hajat hidup orang banyak”  yang bersambung “kepada yang berwajib” (state, partai politik).
  3. Perlu adanya “agen pendamping” untuk memelihara simpul jejaring pada #Saran 2.
  4. Para lini aktor dapat me-utilisasi #Saran2 dan #Saran 3 untuk tujuan pendidikan politik dalam pengertian luas.
  5. Menjadikan politik sebagai isu sedap sehari-hari (bagian dari kebutuhan), dengan mengubah paradigma berpikir masyarakat melalui #Saran4.

Referensi

Aspinall, Edward  dan Mada Sukmajati (Eds.). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov, 2015.

Chomsky, Noam. Politik Kuasa Media. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of The Mass Media.  New York: Pantheon Books, 1992.

Hill, David T. The Press in New Order. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Huntington, Samuel P. Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora.“Political Order in Changing Societies”. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Kuswandoro, Wawan E. Personal Trust Institutionalization as a Strategy on Actuating Participation of Urban-Poor People in Adapting Government’s Innovative Policy. Conference Paper, dipresentasikan di forum “International Postgraduate Research Conference”, Manado, 12 – 13 November, 2016.

___________________. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2014. Makalah seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2014”, KPU Kabupaten Kediri, September 2013.

Randall, Vicky. “Partai Politik dan Struktur Sosial Di Negara Berkembang”, dalam Richard S. Katz dan William Crotty. Handbook Partai Politik. Diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi. Bandung: Nusa Media, 2014, 640 – 653.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.


[1] Judul artikel ini merupakan modifikasi yang saya lakukan atas materi saya, dengan tetap tidak mengurangi substansi, dari judul yang ditugaskan oleh panitia seminar kepada saya, yakni “Tinjauan Praktis Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia”.

[2] Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya, Deklarator dan Anggota South East Asia Academic Mobility (SEAAM), kerjasama akademisi Indonesia – Malaysia.

____________________________________________

Artikel ini dalam format PDF tersedia di sini:

Menelisik Lini Krusial Pendidikan Politik – WK

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN LEBIH MUDAH!

Inovasi Pelayanan Publik Kota Probolinggo 2016

CATATAN PENILAIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 2016

Wawan E. Kuswandoro

Peminat Social & Political Engineering, Pemerintahan dan Politik Lokal, FISIP Universitas Brawijaya  (Tim Penilai GIPP)

Disampaikan pada penganugerahan inovasi terbaik pada Gelar Inovasi Pelayanan Publik (GIPP) Pemerintah Kota Probolinggo, 7 November 2016, di Puri Manggala Bhakti, Gedung Pemkot Probolinggo

 

GIPP 2016 Kota ProbolinggoInovasi pelayanan publik, suatu cara baru penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih efisien dan efektif.  Inovasi membawa perubahan baru, bisa merupakan temuan baru yang tidak berdasar kondisi yang sudah ada (discontinous innovation) bisa pula bersifat meneruskan yang berdasarkan pelayanan/ produk yang sudah ada (subtaining innovation). Namun, keduanya memerlukan sentuhan perubahan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Inovasi memiliki level incremental, transformative, dan radical, yang berujung pada perubahan perilaku baik masyarakat maupun pemerintah. Pada tahap selanjutnya, perubahan perilaku masyarakat (agent) ketika berinteraksi dengan pemerintah (principal) akan saling mempengaruhi sehingga masing-masingnya akan bertransformasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Proses ini dengan sendirinya membangun kekuatan modal sosial yang berbalut dengan kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, inovasi pelayanan publik merupakan konsep terintegrasi yang memuat unsur modal sosial, proses sosial transformatif antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, sebagai dasar teoretis, program inovasi pelayanan publik diukur dengan indikator (1) nilai lebih (relative advantage), (2) kesesuaian dengan masalah (compatibility/ contextuality); (3) daya jangkau (complexity); (4) kemudahan diamati (observability; (5) bisa dicoba (triability); yang kesemuanya dipetakan dalam 5 kriteria penilaian yang digunakan secara praktis dalam penilaian GIPP ini: (1) Analisis masalah (5%); (2) Pendekatan strategis (20%); (3) Pelaksanaan dan penerapan (35%); (4) Dampak (25%); (5) Keberlanjutan (15%).

Secara teknis, penilaian inovasi dilakukan dalam 3 tahapan: (1) Penilaian dokumen inovasi, yaitu menilai kekuatan konseptualisasi desain inovasi yang diajukan, meliputi fokus inovasi dalam menjabarkan 5 kriteria di atas; (2) Penilaian paparan/ presentasi, untuk menilai kemampuan inovator dalam menjelaskan desain tertulisnya; (3) Penilaian lapang, untuk menilai kesesuaian antara dokumen dan presentasi dengan kondisi objektif di lapangan.

IMG-20161109-WA0014Temuan konsep inovasi yang diajukan SKPD Pemerintah Kota Probolinggo:

  1. Fokus desain konsep inovasi. Dari 26 pengaju (inovator), terjaring 10 inovator terbaik, yang memiliki kekuatan konseptualisasi desain inovasi yang baik (fokus kuat tentang desain konsep inovasinya). Sedangkan 16 yang lain, kurang kuat membingkai desain inovasinya: (1) kurang fokus, (2) salah fokus/ salah kemas, (3) lemah unsur inovasi, (4) kurang menjelaskan, (5) kurang daya implementatif.
  2. Dari 10 inovator terbaik, rata-rata memiliki kekuatan desain konsep inovasi yang menjelaskan, yang kemudian dipilih 3 desain (inovator) terbaik.
  3. Dari 3 inovator terbaik, adalah yang relatif lebih unggul dalam memenuhi kriteria teoretis dan praktis: reasoning berbasis masalah, konseptual, kontekstual, implementatif, dampak perubahan sosial/ dampak publik/ jangkauan, terukur, kebaruan/ orijinalitas ide/ kreasi, dapat direplikasi.

Kesimpulan

  1. Kebanyakan SKPD belum memunculkan inovasi yang kuat, walaupun semua SKPD pengaju telah memiliki dasar (start-up) yang cukup.
  2. Inovasi SKPD tergantung personal, belum tertransformasi keorganisasian dan kurang regenerasi.
  3. Inovasi berorientasi kepentingan publik, merupakan langkah awal mewujudkan pelayanan dan corak birokrasi yang lebih “cair”, luwes / fleksibel dalam implementasi, sehingga mengikis kekakuan birokrasi yang menjadi corak birokrasi di Indonesia yang cenderung legal-formal (Weberian bureaucracy) yang biasanya membuntukan ide inovasi.
  4. Pengalaman berinovasi atau pengalaman mempraktikkan pelayanan  publik berorientasi kepentingan publik secara baik, akan membuka ruang publik yang bersama-sama menciptakan harmoni dan pelayanan publik deliberatif. Dengan ini beban kerja pemerintah relatif lebih ringan.
  5. Ber-inovasi dalam pelayanan publik yang lebih berorientasi kepentingan publik, itu tidak menakutkan, namun menyenangkan.

 

Saran

(1) Pengembangan dan penguatan inovasi dari semua pengaju dan semua SKPD, karena pelayanan publik bersifat dinamis, berlomba dengan dinamika masyarakatnya. Pada konteks ini pemerintah bisa mengembangkan model adhocracy fungsional untuk memperkaya fungsi birokrasi khususnya dalam penguatan dan pengembangan inovasi sekaligus transformasi konstruksi berpikir dan bekerja. Adhocracy itu sendiri juga merupakan sebuah inovasi.

(2) Memperluas dimensi dan jangkauan desain inovasi: dimensi input (kepemimpinan, SDM/ kepegawaian); dimensi sirkumtansi/ environment/ lingkungan pelayanan (komunikasi bahasa/ sapaan; suasana birokrasi); dimensi implementatif: kekuatan konseptual (fokus, kebaruan); komunikasi antar pelaku, internal dan eksternal (applicable); kelentingan (kemudahan, sirkumtansi & sustainability).

(3) Menerapkan regenerasi aktor dan gagasan inovasi dengan tetap menghargai aktor inovator, dan memperhatikan inkubasi inovasi yang melibatkan aktor, dalam fungsi aparatur misalnya mutasi pegawai.

(4) Menerapkan penghargaan internal SKPD terhadap pegawai yang memiliki gagasan inovasi, misalnya “pegawai inovator tahun ini”.

(5) Menerapkan asesment dan penilaian kinerja pelayanan publik efektif – inovatif secara terlembaga (GIPP ini merupakan embrio ke arah upaya tsb; bukan sekadar kontes biasa). Dalam konteks ini, GIPP bisa bertransformasi menjadi salah satu “alat ukur kinerja dari perspektif inovasi sebagai konsep terintegrasi” yang terus meningkatkan kualitas independensi dan profesionalitasnya sehingga menjadi lebih dipercaya (salah satu bagian fungsi adhocracy).

(6) Pengukuran Indeks Inovasi Daerah secara kontinu.

(7) Pengembangan Budaya Inovasi, yang merupakan habituasi kultural setelah habituasi struktural, untuk menginternalisasi mindset dan revitalisasi etos kerja di kalangan aparatur pemerintah. Ini adalah sebuah corporate culture yang berkarakter.

(8) Menyediakan payung hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bertumpu pada inovasi berkelanjutan (aspek “keamanan berinovasi”).

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL

Protected: Membuat Peta Desa

There is no excerpt because this is a protected post.

Social Entrepreneur

Social Entrepreneur

Apa itu?

Mengapa?

Bagaimana?

Social entrepreneur, atau entrepreneur sosial, seringkali menjadi istilah yang membingungkan dan kurang jelas, kadang  mengalami kesalahkaprahan penafsiran. Wajar, karena istilah ‘entrepreneur‘ sendiri seringkali disalahtafsirkan, bahkan seringkali direduksi menjadi ‘wirausaha’ yang sebatas melakukan aktivitas bisnis. Mengacu pada Gregory Dees, tidak semua pelaku atau leader bisnis adalah entrepreneur. Nah lo…

Entrepreneur

Sebelum kita bahas ‘social entrepreneur’, ada baiknya kita pahami dulu ‘entrepreneur’. Kita mulai dari pemahaman yang diberikan Joseph Schumpeter, yang mendeskripsikan ‘entrepreneur’ sebagai inovator, yang mengarahkan ide ‘kreatif-destruktif’ dalam proses kapitalisme menjasi sikap reformis dan revolusionis dalam pola-pola produksi. Di sini, seorang entrepreneur melakukan eksploitasi, penemuan (invention) dan inovasi. Sedangkan Peter Drucker, memfokuskan pada ‘opportunity’ (peluang) pada pengertian entrepreneur. Bagi Drucker, entrepreneur tidak harus menjadi penyebab perubahan, tetapi mengambil peluang dari perubahan itu. Selanjutnya Drucker menyatakan, the entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it.

Entrepreneur selalu mencari perubahan, meresponsnya dan mengeksploitasinya. Saya  lebih suka menyebutnya “me-utilisasi” perubahan. Di sini, ‘opportunity’ adalah peluang untuk menciptakan nilai (value). Mind-set entrepreneur adalah lebih melihat ‘kemungkinan’ (possibilities)   ketimbang ‘masalah’ dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Inilah nilai (value) entrepreneur.

Bagi Drucker, menjalankan bisnis tidaklah cukup untuk menjelaskan gagasan entrepreneur. Katanya, “not every new small business is entrepreneurial or represents entrepreneurship”. Tidak semua bisnis adalah atau merepresentasi entrepreneur. Nah loo… binun ya… 🙂 . So.. entrepreneur itu makhluk apaan? 🙂

Saya mencoba menjembatani pemahaman entrepreneur dari beberapa pemikiran, bahwa entrepreneur(ship) adalah kecakapan kreativitas dalam menciptakan atau menemukan peluang atau kemungkinan manfaat positif dalam setiap perubahan sosial yang terjadi. Entrepreneurs always see possibilities rather than problems created by change. Di sini meliputi inovasi, kreasi dan mindset positive thinking (berpemikiran positif) dengan selalu melihat peluang. Terdapat dinamisasi berpikir positif untuk me-utilisasi setiap kondisi atau perubahan yang terjadi menjadi peluang yang bermanfaat. Dalam situasi jelekpun (dalam pandangan orang lain), seorang entrepreneur selalu melihat celah yang bisa dimanfaatkan di situ. Nah, ini yang tidak mesti dimiliki orang, bahkan oleh seorang pebisnis sekalipun. Terbukti banyak pebisnis yang menyerah pada keadaan sulit.

Seorang entrepreneur selalu melihat ‘celah peluang positif’ dan memanfaatkannya! Dia selalu berpikiran positif ! Gampangnya, jika orang menganggap sesuatu sebagai masalah, seorang entrepreneur selalu menganggapnya sebagai peluang. Pada situasi sejelek apapun, pasti ada yang bisa dimanfaatkan. Contoh kecil, jika perubahan politik terjadi kemudian disusul dollar menguat, kita pasti akan galau dan memaki-maki entah siapa yang dimaki. Entrepreneur (bisa jadi sempat galau sih..) tapi langsung action: misalnya  trading forex, menyeser dollar-dollar kecil tidak apa-apa, yang penting bisa mengambil manfaat dari situasi sulit, daripada ngomel-ngomel ndak jelas yang pasti tidak menghasilkan apa-apa. Jika action di forex (ini hanya contoh) misalnya, ada dua kemungkinan:  dapat keuntungan atau tidak. Lumayan, ada secercah harapan, dibanding yang cuma ngomel, hanya ada satu kemungkinan: gak dapat apa-apa. Ini hanya contoh tentang mindset, untuk menunjukkan mind-set (entrepreneur), yang bisa menyebabkan tindakan positif, karena ia selalu berpikir tentang peluang ! Ingat: mindset menentukan hasil.

Social Entrepeneur

Social entrepreneur, dari beberapa referensi (Say, Dees, Drucker, Schumpeter, dsb), saya lebih cenderung memaknai social entrepreneur sebagai tindakan entrepreneur yang dilakukan dalam basis sosial, yakni meliputi misi dan aktivitas sosial yang dijalankan dalam paradigma entrepreneur, maupun aktivitas usaha ekonomi yang dijalankan dengan misi sosial, yang keduanya dimaksudkan untuk menciptakan nilai (value) kemanfaatan sosial secara terus menerus bagi para pelaku yang terlibat . Lha misi sosial ini bisa dilakukan oleh kalangan korporasi, pegiat sosial atau siapa saja, baik bagi dirinya maupun orang lain. Korporasi yang menjalankan misi sosial melalui social entrepreneurship akan dapat mempertahankan benefit sosial secara berkelanjutan. Aktivitas ini sambil sekaligus berisi edukasi publik pada masyarakat agar mampu menjalankan prinsip-prinsip social entrepreneur. Dan kalangan umum juga dapat ber-entrepreneur (inovatif, positive thinking, efektif, efisien dsb ciri-ciri entrepreneur) dalam aktivitas sosial mereka.

20130615_142752Social entrepreneur mencari metode efektif dalam aktivitas pelayanan misi sosial mereka. Gregory Dees memaknai social entrepreneur sebagai entrepreneur with social mission, dengan menempatkan kriteria yang berupa dampak  yang terkait dengan  misi sosial, bukan kekayaan. Terinspirasi Dees dan Drucker, saya memahami social entrepreneur sebagai usaha untuk valuing social improvement to make benefit for people who cannot afford to pay for resources and market. Maka yang dihasilkan oleh social entrepreneur adalah social value creation, not wealth ! Lhahh… lha untungnya apa? Ntaar.. sabar dulu ya….

Kita runut dulu pemikiran Say yang mengedepankan value creation, Schumpeter dengan innovation and change agents-nya, Drucker yang suka pursuit of opportunity dan Stevenson dengan ide resourcefulness-nya. Lha… dari ide-ide tersebut Dees memaknai social entrepreneur sebagai aksi revolusioner untuk menciptakan dan melanggengkan nilai-nilai kesosialan (social value) dengan pengejaran peluang-peluang yang sesuai dengan misi, melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan dan memiliki keberanian bertindak dalam keterbatasan sumberdaya serta menunjukkan akuntabilitas sosial yang tinggi. Nah… tu.. apaan tu…  🙂

20131124_095906Social entrepreneur ini mengutamakan “social impact” daripada “wealth”, karena ia mengejar a long-term social return on investment and sustaining the impact. Nah, ini untungnya..

Social entrepreneur bisa jadi merupakan aksi lokal, namun memiliki potensi merangsang pembaruan-pembaruan berskala global pada bidang-bidang sosial yang ditentukan misalnya pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, kesenian, dsb).

Menurut saya, social entrepreneur merupakan operasionalisasi konkret dari social engineering atau rekayasa sosial yang memberdayakan, achieving, sehingga tepat diaplikasikan pada upaya pemberdayaan masyarakat dengan jalinan civil society. Social entrepreneur meretas kebuntuan dan kebekuan sosial serta kegalauan sosial dalam menghadapi perubahan sosial dan perubahan politik.

Masyarakat, siapapun diharapkan akan mampu berperilaku entrepreneur dalam aktivitas sosial mereka, yakni inovatif, kreatif, cakap dan selalu melihat peluang dalam setiap perubahan, selalu berinisiatif, kaya ide-ide baru, ber-positive thinking, berani bertindak termasuk mengambil risiko (taking risk), dan ber-mindset “everything and everytime is opportunity to make everything better. Gampangnya, apapun kondisinya, bisa dijadiin duit ! 🙂 hihi… kasar ya… biariin… yang penting gampang dipahami… hehe.. eh kliru, wkwkwk… 🙂

odik_atasDalam aktivitas dan relasi sosial yang para pelakunya memiliki wawasan entrepreneur, akan dapat menimbulkan econonomical benefit disamping social benefit. Pada kalangan korporasi (yang secara jelas mengejar economical benefit) yang mengaplikasikan social entrepreneur akan mengalami penguatan misi korporasi secara berkelanjutan. Social entrepreneur mengutamakan orientasi misi sosial, sehingga lebih mampu bertahan karena berjalin dan mengakar secara sosial.

Lha.. dalam praktik ada beberapa model social entrepreneur. Diantaranya yang bisa saya temui dan catat adalah:

Model pertama, punya usaha ekonomi produktif, dengan menjalankan misi sosial dalam usaha ekonominya itu (bukan ‘sambil menjalan misi sosial’ ya.. beda). Contohnya, seperti yang dilakukan Ibu Tatik Winarti, pengusaha tekstil bernama “Tiara”, yang beralamat di jalan Sidosermo Indah II/ 5 Surabaya. Bu Tatik menggunakan seluruh tenaga kerja dalam industrinya dari kalangan diffabel (penyandang cacat). Dia tidak menerima karyawan orang-orang non-diffabel (yang dalam bahasa awam disebut “orang normal”, tidak cacat). Bu Tatik ini menjalankan misi sosial dalam usaha ekonominya. Dia tidak sekedar ‘menolong orang cacat’ (ini disebut “sambil menjalankan misi sosial”), tetapi memberdayakan. Dengan menjadi pekerja terampil di sektor industri, para difabel tampil tidak berbeda dari orang-orang lain yang tidak cacat. Para difabel ini lebih memiliki percaya diri dan tidak merasa sebagai “orang yang kurang”. Lingkungan kerjanya pun (dimotori oleh pemilik usaha) tidak memperlakukan orang-orang difabel seperti orang yang patut dikasihani. Biasa saja. Dan orang-orang difabel ini merasa tersinggung jika dilihat dengan pandang mata kasihan. Tidak ada perbedaan dari produktivitas para difabel ini, terbukti hasil mereka sama bahkan lebih baik daripada hasil karya orang non-cacat. Dan para pembeli produk Tiara ini, menurut penuturan owner, Bu Tatik, membeli produknya bukan karena faktor kasihan, tetapi memang melihat kualitas. Produk Tiara diklaim ownernya awet sehingga disukai oleh para pembelinya. Dia berharap para pembelinya akan mereferensi orang lain untuk membeli produk Tiara. Nahh.. minat beli ? Silakan langsung cekidot ke TKP yaa….. 🙂 Nah kan.. bu Tatik dapat promosi gratis dari saya, dan saya pun tidak mendapat imbalan lho dari bu Tatik atas penjualan produknya karena orang membaca tulisan saya ini… Dan jika suatu saat saya tiba-tiba mendapat rejeki dari sektor lain terkait dengan tulisan ini, ini namanya “berkah”. Bisa dikata saya juga sedang menjalankan social entrepreneur. Saya melakukan misi sosial, dengan menulis artikel ini, memuat informasi tentang Tiara dan ternyata produknya disukai orang (karena membaca tulisan ini) dan tidak ada tujuan bisnis, tapi artikel saya menjadi banyak yang suka, kemudian saya mendapat berkah dari yang lain misalnya berupa pendapatan dari iklan online (manfaat ekonomi). Ini juga sosial entrepreneur. Menulis di sosmed juga bisa menjadi sosial entrepreneur. Facebook misalnya, kan mencari teman tu di situ, bikin status, komen, dst.. punya banyak jaringan pertemanan (aktivitas sosial), kemudian sambil mencari manfaat ekonomi di situ, misalnya membuat fanpage yang dijadikan lapak jualan. Dan dari lapak tersebut terjalin relasi sosial, yang nantinya keduanya berjalinan saling menguatkan. Kemudian, aktivitas bisnis secara online ini melibatkan karyawan difabel seperti yang dilakukan bu Tatik tadi, ya bagus. Kan kalau online kan ndak perlu kaki, kenapa tidak mengambil orang difabel yang cacat kaki misalnya. Lha yang membungkus (wrapping), packing barang para difabel pasti bisa melakukan dengan baik, bahkan mungkin lebih baik. Social media entrepreneur ini saya sebut sebagai social entrepreneur model kedua.

IMG_7109Model ketiga, aktivitas ekonomi yang dibangun di atas pelibatan komunitas sosial. Contohnya, industri pengolahan hasil pertanian yang dilakukan secara kemitraan dengan petani baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Model ini dilakukan oleh  Aaron (warga Amerika Serikat) yang membuat pabrik mete di desa Karangasem, Bali dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal di areal lahan mete seluas 60.000 ha. Pekerja lokal yang mayoritas perempuan itu merupakan penduduk lokal yang berlokasi terisolir. Sebelum ada pabrik, masyarakat lokal menjual hasil mete sebagai bahan mentah, penjualan hingga ekspor ke Vietnam. Karena ekspor bahan mentah maka harganya murah. ternyata mete Bali ini kualitasnya terbagus di dunia, namun karena tercampur dengan aneka mete lain di Vietnam, maka kualitas mete Bali terbenam. Dengan adanya pabrik milik Aaron ini, yakni “East Bali Cashews”, kualitas mete Bali sudah dikenal di pasaran internasional. Di Jawa Timur ada model kemitraan dengan petani lokal dalam komoditas agrobis yakni Kaliandra di Pandaan dan Agrobis Tamandayu, Pandaan.

20131027_101749Model keempat, full aktivitas sosial berupa kegiatan pendampingan komunitas sosial. Ini seperti layaknya aktivitas pegiat LSM di Indonesia. Model ini paling berat dijalankan kecuali oleh orang yang benar-benar memiliki passion sosial dan tidak dipermasalahkan oleh lingkungan terdekatnya misalnya keluarga. Ini dikarenakan ya tidak jelas profitnya. Aktivitas sosial memang tidak mencari profit (keuntungan materiil/ finansial), namun komunitas dan sistem sosial yang terbangun dapat bernilai ekonomi. Sebentaar.. jangan ngeres dulu… misalnya dituduh “menjual atau mengkomersialkan komunitas sosial”.  Tapi monetizing yang terjadi dalam konteks ini digunakan untuk menghidupkan komunitas. Ini memang agak rumit dijelaskan. Lebih baik nyebur langsung di komunitas sungai Brantas di Surabaya aja. Yuk kita nemuin Mas Prigi, aktivis sungai Brantas… eh.  :). Dia ini pegiat sosial yang secara tidak disadari “bergelar” social entrepreneur model keempat. Selama 20 tahun mas Prigi yang sarjana ilmu biologi ini beraksi menyelamatkan air sungai Brantas dari pencemaran. Dia melakukan pendampingan dan penyadaran komunitas pada warga sekitar sungai sehingga menjadi mini civil society yang sadar lingkungan, sadar sungai. Mungkin jika bukan mas Prigi akan susah menjalani hidup seperti ini. Mungkin dari sononya mas Prigi ini. Kalau dilihat dari namanya aja “Prigi” (perigi) artinya “sumber air” atau “sumur”. Nah lo…. 🙂

IMG_7107Masih banyak model lain… Dan penjelasan lebih dalam lagi tunggu buku saya “Social Entrepreneur: Mindset Produktivitas Dalam Keterbatasan dan Perubahan Sosial” rampung ya… Disamping teoritik -tentu saja-, dengan balutan konsep-konsep rekayasa sosial (social engineering), perubahan sosial (social change) dan perubahan mindset (mindset changing) juga memuat banyak contoh praktik social entrepreneur dari yang sederhana dan kasat mata hingga yang “rumit” dan “tidak kasat mata”. “Social entrepreneur is soft power to make a better life without leaving social wealth andsense of humanity”, kata WK. ***

A simple question is…

How do we start a social entrepreneur?

How we build spirit of social entrepreneur?

Social entrepreneur and it’s spirit, started from personality with compatible human factors.

First things first is….

Ensure your mindset of entrepreneur enabled. Check it. Change your mindset!

 

TIPS MEMAHAMI ISI BUKU TEKS DENGAN EFEKTIF DAN LEBIH MUDAH!

 

Strategi Penguatan Perencanaan dan Pelayanan Pemerintah Desa

Strategi Penguatan Perencanaan dan Pelayanan Pemerintah Desa

Wawan E. Kuswandoro

wkuswandoro@ub.ac.id

Artikel ini berhubungan dengan artikel saya sebelumnya, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi”

Abstraks

IMG_20150415_124035Dua aspek penting dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih menjadi masalah dan kelemahan dalam implementasi di lapangan, adalah aspek input perencanaan dan aspek pelayanan. Aktivitas perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa seringkali menyimpan masalah dalam proses perumusannya sejak di tingkat RT, RW dan dusun. Tulisan ini bertujuan membongkar kelemahan tersebut dan memperkuat  perencanaan dan pelayanan pemerintahan desa dengan menyajikan dua aspek penguat agar perencanaan (dan penyusunan program) benar-benar mengakar pada masyarakat, yaitu input perencanaan dan penguatan pelayanan yang berdasarkan pada prinsip aksi kolektif (collective action) masyarakat desa. Kedua aspek ini disajikan dengan mengemukakan metode survey dan etnografi disertai beberapa contoh pengalaman penulis, untuk memunculkan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keterampilan metodik (dalam aplikasi yang dapat diterima di desa) ini sebaiknya dimiliki oleh tim perencana atau penyusun program di desa agar dapat menerjemahkan aspirasi masyarakat sejak pertemuan di tingkat RT, RW, dusun dan desa yang seringkali mengalami bias dan penyederhanaan. Keterampilan metodik ini disamping menjangkau kedua aspek tersebut, juga membantu dalam penyusunan program penting seperti BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa.

Untuk mempermudah penyajian, tulisan ini dibuat dalam sistematika: Pendahuluan: Kelemahan Input dan Pelayanan; Input Perencanaan: Pemetaan Sosial; Pemetaan Sosial Dalam Penyusunan Program; Beberapa Langkah Praktis; Pelayanan Prima Dalam Pemerintahan Desa yang memuat Perumusan Indikator Pelayanan Prima, Inovasi dan Best Practices Pelayanan Prima, dan Pengukuran Pelayanan Prima Untuk Kepuasan Masyarakat: Metode Report Card System; Kesimpulan, dan Rekomendasi.

Kata kunci: input perencanaan, pemetaan sosial, pelayanan prima, Report Card System.

 

Pendahuluan: Kelemahan Input Perencanaan dan Pelayanan

IMG-20150414-WA0003Kehadiran Undang Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Substansi kewenangan desa dan prinsip-prinsip otonomi desa beserta muatan amanat kemandirian dan demokratisasi desa dalam undang undang tersebut membawa beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan segenap stakeholders desa. Perubahan dan penyesuaian ini secara nyata terjadi pada aspek perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, sambil memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kelemahan-kelemahan pada aspek perencanaan, sebelum kehadiran undang-undang ini berkaitan dengan prinsip dan prosedur perumusan dokumen perencanaan desa yakni dokumen perencanaan desa enam tahunan atau yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan dokumen perencanaan desa tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang lebih sering dilakukan sebatas memenuhi aspek administratif kelengkapan sebuah program yang terselenggara di desa. Bahkan beberapa desa juga belum memiliki dokumen RPJM Desa. Dan setelah kehadiran undang-undang ini, meskipun pemerintah desa telah mengetahui prinsip, prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan desa sesuai undang-undang ini, masih terdapat kelemahan dalam melaksanakannya, terkait dengan keterbatasan para pelaku yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yakni musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dan ini terjadi mulai dari titik awal yakni pada penjaringan aspirasi masyarakat atau musyawarah di dusun yang merupakan akumulasi masalah dan kebutuhan tingkat RT – RW . Terdapat praktik formalisme pada musyawarah pembangunan di desa yang terjadi karena ketidaktahuan para pelaku terkait dengan agenda pembangunan di desa. Sebagai contoh, input musrenbangdes dari usulan-usulan pada tingkat RT yang dikoordinasi oleh RW banyak terjadi ketidakjelasan, karena belum jelasnya kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat RT dan RW. Keterbatasan pemahaman pelaku menjadi kendala utama, sehingga kemudian yang terjadi adalah usulan dari tingkat RT dan RW lebih banyak didominasi oleh elit dusun pada musyawarah dusun. Yang terjadi adalah munculnya usulan-usulan elit-elit dusun, yang bersifat personalistik dan lokal, yakni usulan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan pada saat itu yang bersifat spontan. Usulan yang diajukan belum mencerminkan suatu kebutuhan kolektif warga RT – RW dalam skala dusun sehingga mudah dipetakan. Kelemahan kedua adalah kurang terakomodasinya usulan dari RT – RW dalam musyawarah di tingkat desa. Kemudian dalam mengatasi keterbatasan pelaku ini, elit dusun dan elit desa biasanya membuat usulan-usulan atas dasar referensi pribadi para elit yang cenderung abai pada usulan pada tingkat di bawahnya. Kelemahan ketiga, berkaitan dengan budaya masyarakat desa. Masyarakat desa ketika diundang ke balai desa untuk rapat pada umumnya sulit mengungkapkan aspirasinya yang berupa keluhan, masalah, curhatan atau pendapatnya. Terdapat kendala-kendala kultural yang membatasi mereka dalam forum pertemuan resmi.

IMG_7106Berbagai kelemahan tersebut menandakan lemahnya input perencanaan yang  berimplikasi pada lemahnya dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh forum musrenbang desa tersebut. Dokumen perencanaan, yakni RPJM Desa merupakan dokumen induk yang merupakan pedoman bagi pembangunan di desa, bukanlah sekedar dokumen yang asal ada atau formalitas sebagai kelengkapan administrasi dalam pemerintahan desa, yang kemudian tidak terlalu diacu dalam penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah desa. Dari observasi di lapangan, kesalah kaprahan yang sering terjadi adalah bahwa terjadi praktik penyederhanaan dalam mempersepsi dan menyusun RPJM Desa. Dokumen RPJM Desa tidak benar-benar mencerminkan panduan pembangunan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis potensi di desa, namun dalam praktik lebih merupakan dokumen kelengkapan administratif di desa. Hal ini tampak pada beberapa kasus peniruan dokumen RPJM Desa maupun pembuatan dokumen RPJM Desa secara instant oleh pihak ketiga. Secara dokumen memang bagus karena disusun oleh pihak yang cukup cakap dalam penyusunan dokumen legal semacam RPJM Desa, akan tetapi dokumen “panjaitan” semacam ini jelas tidak memiliki pijakan sosio-kultural dengan masyarakat desa, dan pihak pemerintah desa pun tidak memahami makna dan substansi dokumen RPJM Desa yang seharusnya menjadi landasan. Salah satu efeknya adalah penyelenggaraan pembangunan di desa menjadi sangat personal, bergantung pada kemampuan personal dalam hirarki pemerintahan desa, bukan pada kecakapan institusional pemerintahan desa. Temuan-temuan kelemahan ini juga penulis temukan dalam forum sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bagi kepala desa, dari hasil curah gagas dengan para kepala desa se-Jawa Timur pada tahun 2014 dan 2015.

Dan implikasi dari kelemahan tersebut dalam tahapan implementasi undang-undang ini adalah bahwa pembangunan desa terselenggara tidak secara sistemik, namun personal dan berorientasi administratif belaka. Jika pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa terselenggara dalam pola semacam ini, maka Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kemandirian desa dan pembangunan desa  berbasis sosial – kultural dan kelokalan akan menemui kendala serius. Dari fakta ini, masih sangat dimungkinkan untuk memperbaiki RPJM Desa baik secara substansial maupun prosedural, sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan terkait.

Woekshiop Kemiskinan PKH 2Terkait kelemahan input perencanaan, karena itu sangat mendesak untuk menciptakan musyawarah di desa yang efektif. Mengambil pelajaran dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sejak dari tingkat RT, RW, dusun hingga desa, maka perlu langkah mendesak untuk dipahaminya metode rekayasa sosial sederhana yang dapat diterima oleh pelaku pembangunan desa untuk menciptakan input perencanaan yang mengakar pada masyarakat dalam rencana program yang sedang disusun.

Selain input perencanaan, kelemahan aspek kedua pada penyelenggaraan pemerintah desa adalah pelayanan pemerintahannya kepada masyarakat. Sebagaimana juga diakui oleh para kepala desa dalam forum pelatihan peningkatan kapasitas SDM kepala desa se-Jawa Timur pada tahun 2014 dan 2015, bahwa mereka rata-rata mengalami masalah pada keterbatasan kemampuan aparatur (perangkat) desa disamping fasilitas. Keterbatasan ini berimplikasi pada kualitas pelayanan pemerintahnya.

Permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan ini adalah kelemahan dalam implementasi lapangan, adalah pertama, pada aspek bagaimana menyiapkan input utama untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa; dan kedua, pada aspek pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tulisan ini hendak menyajikan dua isu penting dalam rangka penguatan kedua aspek tersebut, yaitu pertama, penguatan input perencanaan, dengan menyiapkan piranti pemetaan sosial, yang memuat pemetaan dan analisis potensi/ aset desa, masalah dan kebutuhan sebagai input utama bagi perencanaan desa, (termasuk input bagi pembentukan BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa); dan kedua, membangun pelayanan yang baik (pelayanan prima).

Input Perencanaan: Pemetaan Sosial

EKO-WISATA TERINTEGRASI DESA SIDOASRIAspek pertama, yakni pemetaan dan analisis masalah, potensi desa dan kebutuhan,  meliputi upaya-upaya penggalian masalah dan kebutuhan warga desa dan potensi desa yang menjadi acuan isi dokumen perencanaan desa, rujukan dalam pembentukan BUM Desa dan kerja sama antar desa. Dalam upaya ini termasuk menerjemahkan ide, pemikiran dan aspirasi (keluhan, curhatan, uneg-uneg, permintaan, harapan, dsb) dari warga masyarakat desa hingga menjadi program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa sebagai program prioritas dan tertulis dalam dokumen perencanaan desa. Pemetaan sosial ini dibuat dalam kerangka sosio-antropologi dengan data potensi kawasan yang diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi berbasis geografi yang memvisualkan informasi geospasial kawasan desa secara keseluruhan secara faktual dalam bentuk data deskriptif secara spesifik, foto dan film tentang data demografi by name by address, data sebaran penduduk dengan berbagai kriteria dan penggolongannya, data sosio-kultural masyarakat berbasis kewilayahan secara spesifik, data administrasi pemerintahan, data potensi kawasan meliputi kondisi ekonomi, sosial dan budaya beserta pengembangannya dll. Data inilah yang diintegrasikan dalam peta desa. Peta desa terintegrasi dalam model ini sangat efektif menjadi input bagi perencanaan dan aktivitas membangun di desa.

Input perencanaan, merupakan aktivitas untuk memperoleh data yang memadai untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan program penting semisal BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa. Aktivitas ini adalah pemetaan aset dan potensi desa, masalah dan kebutuhan masyarakat desa, yang menjadi langkah awal bagi penyusunan perencanaan[1]. Pemetaan aset dan potensi, pemetaan masalah dan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan pola sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan pemetaan sosial (social mapping), yang dalam istilah pembangunan desa kadang disebut juga dengan ‘pemetaan apresiatif desa’[2]. Pemetaan sosial berbasis potensi atau aset ini memposisikan masyarakat sebagai aktor utama penggerak partisipasi, aksi kolektif dan modal sosial untuk merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan dan mengawasi program-program pembangunan desa[3]. Data aset dan potensi yang dilakukan berbasis survey, meliputi potensi dan aset sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial, finansial, fisik dan sarana – prasarana, kelembagaan, budaya dan spiritual[4], dijadikan dokumen data potensi dan aset desa atau merujuk pada terminologi pembangunan desa, dapat disebut sebagai ‘dokumen apresiatif desa’.

mendemsurveyAktivitas pemetaan sosial yang meliputi potensi, aset, masalah dan kebutuhan desa ini pada hakikatnya adalah upaya menempatkan rencana program desa pada posisi masyarakat, selaras dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, input perencanaan ini didasarkan pada prinsip “bersumber dari masyarakat, berbasis kekuatan desa, dilakukan secara partisipatif, demokratis, berkelanjutan, terbuka dan bertanggungjawab, belajar dari pengalaman, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, untuk pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat”[5]. Pada aspek ini juga didapat manfaat lain yakni mengurangi klaim dan intervensi program lain. Aspek pertama ini menghasilkan rumusan hasil analisis masalah, potensi dan kebutuhan desa yang kemudian dipadukan dengan sinkronisasi dengan program pemerintahan di atasnya yakni pemerintah kabupaten.

Lebih lanjut, pemetaan dan analisis masalah, kebutuhan dan potensi desa menjadi input bagi pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pembentukan usaha ekonomi masyarakat desa, dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Termasuk dalam upaya ini adalah pemetaan potensi kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang membentuk usaha ekonomi produktif maupun pokmas yang berorientasi non-ekonomi namun bisa digeser untuk melakukan usaha produktif bernilai ekonomi. Salah satu contoh adalah kelompok masyarakat (pokmas) yang membentuk bank sampah di kota dan kabupaten Probolinggo yang melakukan usaha produktif di bidang pembuatan kerajinan daur ulang, pembuatan kompos[6] dan pertanian lahan sempit di halaman rumah. Para pokmas ini yang awalnya tidak berorientasi ekonomi, kemudian melakukan usaha produktif dan telah berhasil mengajak warga masyarakat sekitarnya untuk ikut melakukan usaha bersama. Dengan pemodelan yang sama pengembangan bank sampah sebagai model partisipasi masyarakat di tingkat mikro ada pada kelompok bank sampah di desa Pabean, kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Kelompok lainnya dengan karakter berbeda yakni kelompok masyarakat yang berada di sekitar bibir pantai di kelurahan Ketapang, kota Probolinggo, yang awalnya mereka hidup dari mencari kerang di pinggir pantai dan menjualnya di pasar ikan, kemudian bertambah dengan bertanam mangrove di bibir pantai di sekitar mereka dan membuat kelompok usaha pengolahan tepung mangrove[7]. Pola ini dapat diadopsi untuk dilakukan di masyarakat desa untuk menambah pendapatan keluarga (pendekatan ekonomi) dan dapat diadopsi dan dikembangkan menjadi usaha berskala desa yang difasilitasi dan dikembangkan oleh pemerintah desa melalui BUM Desa sebagaimana yang sedang dikembangkan di desa Dringu, kecamatan Dringu, kabupaten Probolinggo[8]. Desa ini memiliki potensi ekonomi, budaya dan wisata yang  bagus tetapi belum termanfaatkan dengan optimal.  Jika dalam masyarakat belum terdapat bibit-bibit kelompok usaha seperti di atas, dapat diciptakan dengan pendekatan rekayasa sosial tertentu, yang juga diawali dengan pemetaan dan analisis masalah, kebutuhan dan potensi, sebagaimana penulis lakukan pemetaan dan analisis sosial di desa Alas Sumur Lor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2011 dan 2012[9].

Pemetaan Sosial Dalam Penyusunan Program Pembangunan Desa

INTEGRASI USAHA KECIL DESA SUMBERSUKOPemetaan sosial, disamping penting dalam input perencanaan, juga bermanfaat bagi penyusunan dan pengembangan program-program pembangunan desa, yang dalam tulisan ini dibatasi pada program pengembangan potensi ekonomi lokal. Potensi ekonomi lokal di desa berkemungkinan untuk dikembangkan dalam bentuk yang lebih formal semacam Badan usaha Milik Desa (BUM Desa), yang jika dikembangkan dapat menjadi keunggulan desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa.

Bentuk BUM Desa dianggap sesuai bagi pengembangan ekonomi berskala desa dalam semangat dan koridor Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena prinsip-prinsip otonomi desa, demokrasi dan partisipasi terdapat dalam model  BUM Desa. BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, memberi bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir (Pasal 89). Jelaslah, bahwa potensi ekonomi desa mendapat perlakuan yang semestinya bagi sebesar-besar kepentingan masyarakat melalui bentuk BUM Desa, juga dengan jaminan undang-undang. Pemerintah desa tinggal memfasilitasi saja, bahkan dapat dilakukan tanpa menunggu modal finansial secara khusus.

WP_20150614_039Berikut langkah-langkah pragmatis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk menginiasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa. Langkah awal atau pertama dan utama, adalah pemetaan sosial atas potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam, potensi sosial, sumberdaya manusia, termasuk keahlian anggota masyarakat, orang kaya yang bisa menanam modal, usaha-usaha ekonomi produktif skala kecil, yang sedang berkembang, mungkin bisa berkembang ataupun tidak berkembang bahkan sudah mati. Semua data tentang potensi-potensi ekonomi produktif dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk pertama, memilah berdasarkan kategori telah berkembang, sedang berkembang, kembang-kempis, pernah berkembang alias hampir mati, dan sudah mati. Kedua, mencari penyebab mengapa telah berkembang, sedang berkembang, kembang-kempis, pernah berkembang alias hampir mati dan sudah mati. Penyebab meliputi kondisi pelaku (karakter, tipe, keseharian), kondisi usaha (kesehatan usaha, cash-flow keuangan, pemasaran), dan lingkungan usaha. Dibuatkan daftar inventarisasi khusus ‘potensi ekonomi desa X’ dengan matriks yang sesuai, sebut saja “data potensi ekonomi”. “Data potensi ekonomi” ini memungkinkan tim perencana desa atau tim pembangunan desa ataupun “tim khusus pembentukan BUM Desa” dapat memilah dengan mudah sektor usaha mana yang layak dikembangkan dalam format BUM Desa, termasuk kesediaan oleh pelaku atau pemilik usahanya. Strategi ini bersifat penguatan dan perluasan fungsi dari usaha yang sudah ada, untuk BUM Desa berjenis produktif berbasis bahan lokal. Pemerintah desa dapat pula mengembangkan BUM Desa berjenis usaha lain, misalnya eksplorasi ekstraktif sumber daya alam, toko yang menjual hasil produksi warga, delivery, leveransir, perantara, jasa pelayanan, wisata, dsb tergantung potensi yang memungkinkan di desa (fungsi pemetaan sosial sangat penting). Opsi penulis adalah mengembangkan usaha ekonomi produktif yang sudah berkembang atau dirintis di masyarakat desa sendiri untuk memperkuat usaha milik masyarakat. Penulis membayangkan sebuah “korporasi” skala desa yang mengoordinir seluruh elemen usaha milik masyarakat di desa ybs dalam sebuah “holding company” BUM Desa. BUM Desa dan usaha milik masyarakat terjalin dalam jejaring kerja yang saling menguatkan, sehingga keluar desa, BUM Desa berperan sentral dalam kerjasama ekonomi antar desa yang difasilitasi oleh pemerintah desanya.

IMG-20161025-WA0023Dalam pola ini, fokus BUM Desa dapat mengambil peran sebagai “holding company” atau semacam “inti” yang berfungsi mengkoordinasi semua usaha produktif milik masyarakat tersebut sebagai “unit usaha” atau “plasma” yang tetap berproduksi seperti biasa (untuk usaha yang telah atau sedang berkembang), BUM Desa berperan sebagai “agen pemasaran” atau “penyedia bahan baku”, dsb, yang intinya kemitraan saling menguntungkan. Model ini diambil oleh BUM Desa karena ada kemungkinan keengganan dari pemilik usaha untuk dikoordinasi atau diadopsi oleh BUM Desa. Untuk usaha produktif dengan kategori selain ini, bisa diadopsi sebagai “anak asuh” atau pola apapun yang memungkinkan, sepanjang berpegang pada prinsip saling menghidupi, menghidupkan dan saling menguntungkan. Tim bisa menyesuaikan pola atau model kerja BUM Desa dan dalam peran-fungsinya serta tata hubungan kerja dengan para usaha produktif milik masyarakat yang boleh diperankan sebagai “mitra”, “plasma”, “unit kerja” sesuai dengan keadaan dan kesepakatan. Berbagai karakter dan kondisi usaha produktif ini terdata secara baik dengan pemetaan yang operasional pada dokumen “data potensi ekonomi” tadi itu.

Setelah langkah pertama yang merupakan modal awal yakni “data potensi ekonomi” tersebut, maka langkah pragmatis berikutnya adalah:

  1. Melakukan pendekatan personal dengan pemilik usaha hingga ada hasil (sepakat atau tidak).
  2. Menginventarisasi hasil angka 1 untuk meng-update “data potensi ekonomi” dengan kategori: terekomendasi dan tidak terekomendasi untuk BUM Desa. Pada langkah 1 dan 2 ini (gerak aktif), tim dapat pula menampung aspirasi masyarakat (gerak pasif).
  3. Tim mengundang rapat para pelaku usaha yang berkategori “terekomendasi” untuk menentukan spesifikasi usaha dan analisis kondisi (update “data potensi ekonomi” untuk menentukan jenis usaha BUM Desa dan tata kerja antar unit usaha).
  4. Sampai langkah 3 telah ada embrio, Pada langkah 4 ini tim melakukan musyawarah desa dengan mempresentasikan hasil kerjanya (draft BUM Desa). Ketiga langkah di atas mengurangi risiko kegagalan pada pasca musyawarah desa. Musyawarah ini sekaligus menentukan model kerja BUM Desa.
  5. Menyiapkan aspek legal kelembagaan BUM Desa (AD, ART, dsb).
  6. Membentuk kepengurusan BUM Desa.
  7. Menerbitkan Peraturan Desa tentang BUM Desa.
  8. Melakukan legalitas kelembagaan secara publik (pelantikan pengurus BUM Desa).
  9. Pengurus menyiapkan sistem kerja BUM Desa dan tata kerja internal serta tata kerja eksternal dengan unit kerja, peraturan kelembagaan (usaha, keuntungan, dan aspek teknis lainnya), kerjasama BUM Desa dengan lembaga lain, dsb.
  10. Pengurus BUM Desa melakukan tugas-tugas kelembagaan BUM Desa (menjalankan usaha, pengembangan usaha, membuat administrasi, laporan, dll).

Kesepuluh langkah pragmatis ini merupakan langkah pembentukan, walaupun mengandung aspek operasional, namun belum menjangkau pengembangan. Pengembangan dilakukan oleh pengurus BUM Desa, termasuk laporan kemajuan yang dilaporkan dalam forum musayawarah desa. BUM Desa ini merupakan aset berharga bagi desa untuk melakukan kerjasama antar desa. Kerjasama bisa berbentuk kemitraan dan membentuk jejaring kerjasama antar BUM Desa di desa lain. Pola ini lebih efektif dilakukan dibanding jika tanpa badan usaha berskala desa seperti BUM Desa ini. Jika tanpa BUM Desa, maka kerjasama di bidang ekonomi antar desa dengan sendirinya akan merangsang desa untuk membentuk BUM Desa sebagai pelaku ekonomi antar desa dalam kerjasama antar desa. Dan ini menentukan corak kerja BUM Desa, apakah sebagai pemasok barang ke desa lain, sebagai agen penyedia barang, dsb. Jika kerjasama antar desa dilakukan pada bidang selain ekonomi produktif, misalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam bersama oleh desa-desa yang secara geografis berdekatan, atau kerjasama dalam bidang lain, pemerintah desa sebagai pelaku kerjasama ini tetap memerlukan “organ khusus” yang menjalankan fungsi kerjasama antar desa ini, dalam arti, bukan oleh institusi pemerintah desa. Organ khusus ini bisa merupakan badan usaha atau institusi ekstra birokrasi yang bertugas mengurusi kerjasama antar desa. Dan ketika kerjasama antar desa ini berimplikasi  pada profit, institusi ekstra birokrasi tersebut tetap akan beralih fungsi menjadi BUM Desa. Jadi peran dan fungsi BUM Desa berkaitan langsung dengan kerjasama antar desa. Kuncinya adalah pemetaan sosial yang akurat, dipadu dengan kesiapan para agen pelaksana yang menjadi penguat bagi pemerintah desa. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai ketua tim penyiap kemitraan pembangunan perkotaan di Kota Probolinggo pada program Breakthrough Urban Innitiatives for Local Development (BUILD) yang difasilitasi oleh UNDP,  kemitraan atau kerjasama antar daerah dimulai dari pemetaan potensi internal. Pada konteks desa pun pemetaan sosial tetap sangat penting dalam konteks kerjasama antar desa ini. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalin kerjasama antar desa mirip langkah-langkah pembentukan BUM Desa di atas, yang tetap didahului dengan pemetaan sosial untuk potensi internal desa, dan seterusnya namun ditujukan untuk tujuan eksternal, sehingga ada beberapa penyesuaian seperti lobbying ke desa tujuan, dst hingga ada kesepakatan kerjasama, pembuatan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antar pemerintah desa yang disaksikan oleh camat dsb.

Intinya tetap membutuhkan kemampuan yang memadai dalam:

  1. Pemetaan sosial.
  2. Modal dasar kerjasama berupa potensi (ekonomi, alam, jasa, dsb).
  3. Kecakapan pelaku utama merepresentasi desa (BUM Desa, badan kerjasama, dsb.).
  4. Kapasitas pemerintahan desa

Beberapa Langkah Praktis

Memperhatikan kelemahan-kelemahan pada aspek perencanaan di atas, perlu langkah praktis untuk memperkuat fungsi tim perencana desa, atau tim penyusun RPJM Desa atau tim pelaksana musrenbang desa atau apapun sebutannya, tim yang disamping melakukan fungsi utama terkait penyusunan dokumen RPJM Desa, juga melakukan fungsi-fungsi:

  1. Pemetaan sosial dengan pendekatan metodik agar tim lebih mampu menginventarisasi dan menerjemahkan aspirasi, kemauan dan ekspresi kebutuhan masyarakat yang seringkali menyampaikan pendapat secara sederhana dan bersifat personal bahkan kadang simbolik.
  2. Penguatan dan pemberian penjelasan kepada ketua-ketua RT, RW, kepala dusun / lingkungan dan atau tokoh yang berpengaruh di masing-masing tingkatan tersebut, tentang prioritas program desa, refleksi kebutuhan warga RT, RW dan dusun akan apa yang seyogyanya mereka lakukan terkait masalah komunal mereka. Penjelasan ini sifatnya sebatas memberi gambaran “pencerahan”, membangun kesiapan dalam memberikan masukan atau usulan program, bukan mengarahkan.

Contoh 1:

Mendayagunakan potensi INDUSTRI KECIL DI DESA dengan mengintegrasikannya menjadi USAHA BERSKALA DESA yang dikelola oleh BUM Desa, diawasi oleh pemerintahan desa. Untuk mempermudah, dikelola berbasis TI.

 

[youtube]https://youtu.be/TQO2XLsOUyU[/youtube]

 

Contoh 2:

Mengelola POTENSI WISATA DESA dengan konsep ECO-WISATA yang dikelola oleh warga desa dalam wadah BUM Desa.

[youtube]https://youtu.be/tb1IiEK1_LA[/youtube]

 

Pelayanan Prima Dalam Pemerintahan Desa

Pemercepat pelayanan administrasi desaAspek kedua, adalah pelayanan prima dalam pemerintah desa. Seperti pada pelayanan publik pada umumnya, pelayanan pemerintahan desa tak lepas dari pengertian bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pernyataan layanan prima perlu digarisbawahi karena ini menyangkut standar kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan publik haruslah berkategori “prima”. Karena pada dasarnya masyarakat adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Dengan demikian kata “prima” ini haruslah menjadi misi yang akan menjiwai setiap unit layanan publik[10].

Undang Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, telah menjadikan desa sebagai daerah otonom ketiga setelah provinsi dan kabupaten/ kota. Sebagai daerah otonom, desa memiliki kewenangan untuk menentukan perencanaan dan prioritas program, serta bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Sesungguhnya pelayanan publik diselenggarakan sebagai bagian dari upaya-upaya mewujudkan good governance, dapat dilihat melalui 3 langkah strategis:

Pertama, interaksi antara negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Idealnya, interaksi tersebut memaksa pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Perubahan kualitas pelayanan, menjadi lebih baik atau lebih buruk, akan berdampak secara langsung kepada masyarakat dimana kehidupannya sehari-hari tergantung dari apa yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya.

Kedua, pelayanan publik merupakan ranah dimana prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan lebih baik. Sebagai contoh, aspek kelembagaan kualitas pelayanan publik dari prinsip-prinsip good governance adalah bagaimana interaksi antara pemerintah dengan  warga negara atau dengan pasar, yaitu bagaimana keterlibatan aktor di luar pemerintah (non-government actors) dapat memberi masukan, kritik atau respon terhadap bentuk pelayanan yang diberikan. Sementara, nilai-nilai good governance seperti efektifitas, efisiensi, non-diskriminatif, berkeadilan, berdaya tanggap tinggi dan akuntabilitas yang tinggi dapat direalisasikan dalam penyelenggaraaan pelayanan publik. Nilai-nilai tersebut menjadi mudah terlihat dan teraplikasikan pada pelayanan publik dalam kerangka good governance.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan public yang lebih baik. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, tergantung dari pelayanan publik yang dibangun. Kepercayaan dan legitimasi kekuasaan mereka berasal dari pengguna layanan publik, yaitu masyarakat. Dalam iklim keterbukaan politik dan sistem pemilihan pemimpin secara langsung saat ini, masyarakat dapat menentukan pilihan dan dukungan kepada rezim yang mampu atau tidak mampu dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Legitimasi kekuasaan saat ini ditentukan pada keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya secara langsung. Bentuk pelayanan yang buruk menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas sebuah rezim pemerintahan.

Contoh pemercepatan pelayanan administrasi pemerintahan desa (pelayanan 7 menit):

[youtube]https://youtu.be/sOlCisXeqyo[/youtube]

 

Perumusan Indikator Pelayanan Prima

Dalam pengertian ini, pelayanan publik yang baik, atau lazim disebut sebagai pelayanan prima, merupakan pelayanan publik yang menempatkan ‘kepuasan masyarakat’ atau ‘pengguna layanan publik’ sebagai misi utama pelayanan. Pelayanan prima dalam pandangan Fitzsimmon yang dikutip oleh Kuswandoro, berkorelasi positif dengan derajat pelayanan yang mereka peroleh. Suatu layanan akan dianggap bernilai jika konsumen merasakan kepuasan. Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh 5 variabel, yakni (1) service quality (kualitas pelayanan), (2) product quality (kualitas produk), (3) price (harga), (4) situation (situasi), dan (5) personality (sikap personil pelayanan)[11].

Pelayanan prima dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan indikator-indikator Fitszimmon di atas, atau menentukan indikator sendiri berdasarkan kondisi lokal desanya. Rumusan indikator yang dijadikan acuan keberhasilan pelayanan prima, yang jika merujuk pada pengertian Denhardt tentang gagasan new public service-nya, bahwa pelayanan publik yang baik (prima) didasarkan pada prinsip demokrasi, yakni pelayanan untuk kepentingan semua pihak, diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan dalam paradigma ‘mencapai kebaikan dan kebutuhan bersama’. Karenanya, dalam pelayanan prima, kuncinya adalah memperjelas hak dan kewajiban masyarakat (pengguna layanan) dan pemerintah (penyedia layanan)[12].  Maka, menurut penulis, pemerintah desa dapat pula merumuskan indikator pelayanan prima yang sesuai bagi kebutuhan dan kondisi desanya, dengan memperhatikan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan memperhatikan kepentingan warga atau masyarakat desanya. Perumusan ini diperoleh dari penjaringan gagasan dari masyarakat, yang menjadi tugas dan fungsi tim perencana pembangunan desa atau apapun sebutannya (lihat aspek pertama).

Sebagai referensi, upaya perumusan indikator pelayanan prima yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa adalah bahwa pelayanan prima terselenggara dengan memenuhi keberadaan unsur-unsur:

  • Penyelenggaraan pelayanan, yang meliputi sumber daya manusia, standard perilaku dan disiplin, standard investigasi, dan reward & punishment.
  • Complaint Handling Management (pengelolaan keluhan).
  • Manajemen informasi bagi pengguna layanan.
  • Sistem monitoring & evaluasi.
  • Pengawasan internal.
  • Penyuluhan kepada masyarakat.
  • Pelayanan konsultasi dan interaksi dengan masyarakat.

Fungsi-fungsi tersebut dapat melekat pada urusan-urusan yang ada di pemerintahan desa. Adapun pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berikut aspek implementatif pelayanan prima itu sendiri oleh pemerintah desa tetap memperhatikan aspek nilai budaya lokal dari masyarakat desanya serta modal sosial. Di Jawa Timur terdapat nilai budaya lokal dalam sistem budaya Jawa (Mataraman dan Arek), Madura dan pendhalungan. Makna  budaya dalam sistem budaya masyarakat Jawa yakni “desa mawa cara, negara mawa tata” (desa memiliki cara, negara memiliki aturan), sedangkan dalam sistem budaya masyarakat Madura termasuk area kultural pendhalungan di daerah “tapal kuda” yang terdiri dari campuran orang Madura dan Jawa, bahkan di beberapa tempat, orang Madura lebih dominan, sama-sama memiliki “cara” yakni “bappa, bebbu, guru, rato” (bapak, ibu, guru, ratu) sebagai tata urut kepada siapa mereka harus taat. Dalam beberapa tafsir, ungkapan budaya ini dinilai mempermudah mengajak masyarakat dalam budaya ini untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintah (rato, raja atau penguasa). Dalam konteks pelayanan publik, modal kultural ini dapat didayagunakan dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa. Memahami struktur pengalaman masyarakat desa dalam perspektif masyarakat menjadi penting dalam implementasi pelayanan prima yang bertumpu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Inovasi dan Best Practices Pelayanan Prima

Pemerintah desa dapat menginisiasi adanya inovasi sebagai best practices dalam menyelenggarakan pelayanan prima yang sesuai dengan budaya lokal desanya dan dapat memberikan manfaat dengan menjangkau aspek-aspek sebagaimana dirumuskan oleh UN Habitat yang dikutip Wawan E. Kuswandoro dalam “Modal Sosial dan Urban Policy: Kajian Best Practices Inovasi Pemerintah Daerah[13]:

  • Dampak (impact); yakni bahwa sebuah inovasi dan best practices harus menunjukkan dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
  • Kemitraan (partnership); sebuah inovasi dan best practices harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat.
  • Keberlanjutan (sustainability); sebuah inovasi dan best practices harus dapat membawa perubahan dasar dalam lingkup permasalahan legislasi, yang meliputi perangkat peraturan / standard formal terhadap isu dan masalah yang dihadapi, kebijakan sosial dan atau kebijakan sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi, kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki peran dan tanggungjawab bagi beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dusun dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat setempat; efisiensi, transparansi dan sistem manajemen yang akuntabel yang dapat lebih mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan; dan  kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership and community empowerment) yang meliputi kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk perubahan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta inisiatif masyarakat. Kemudian menyangkut juga penerimaan dan tanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan budaya serta kemungkinan bagi adanya transfer (transferability), pengembangan lebih lanjut dan replikasi berikut kesesuaian dengan kondisi lokal.
  • Kesetaraan jender dan inklusi sosial (gender equality and social inclusion); yakni inisiatif harus dapat diterima secara sosial dan budaya dan merupakan respons terhadap perbedaan sosial dan budaya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.
  • Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local context and transferability); yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari  inisiatif serta cara yang digunakan untuk berbagi informasi dan mentransfer pengetahuan dan keahlian untuk dapat dipelajari.

Maka, berdasarkan kriteria di atas, program inovasi dapat dinilai sebagai best practices akan diilustrasikan dengan mengacu pada sejumlah parameter berikut ini:

  • Situasi sebelum program inisiatif dimulai.
  • Motivasi di balik pelaksanaan program tersebut.
  • Apa yang dianggap inovasi dalam program tersebut.
  • Pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai (dampak).
  • Keberlanjutan (sustainability).
  • Pengalaman yang dapat dipelajari (lesson learned).
  • Potensi pengembangan atau penerapan program untuk daerah lain (transferability).

Aspek dan parameter pelayanan prima di atas dapat diadopsi oleh pemerintah desa dengan cara dan pendekatan yang mudah, dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat desa. Aspek teknis dapat disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal masyarakatnya, namun secara prinsip harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip good governance dan demokrasi. Bahwa pelayanan prima terselenggara secara terbuka/ transparan, jelas, efisien, akuntabel, partisipatif. Pelibatan masyarakat menjadi penting, sebagaimana azas deliberatif dalam pelayanan publik, bahwa pelayanan harus didialogkan dengan masyarakat pengguna pelayanan tersebut. Dalam konteks ini baik untuk mempertimbangkan suatu ‘kontrak sosial’ pelayanan prima antara pemerintah desa dengan masyarakat, dengan suatu “janji layanan”. Model citizen charter[14] bisa dijadikan pertimbangan rujukan, tentu saja boleh dilakukan beberapa modifikasi sesuai dengan kelokalan desa.

Pengukuran Pelayanan Prima Untuk Kepuasan Masyarakat: Metode Report Card System

20131124_095906Pelayanan prima yang hendak digagas sebagai upaya inovasi dan best practices pemerintah desa hendaklah dapat diukur sehingga mudah dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Pengukuran implementasi pelayanan prima ini sekaligus untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Langkah sederhana namun cukup efektif serta mudah dan berbiaya murah, yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa, adalah pengukuran implementasi pelayanan prima dengan menggunakan metode Report Card System (RCS), yang pernah penulis perkenalkan melalui workshop Report Card System (RCS) bagi komite sekolah di kota Probolinggo untuk mengukur pelayanan prima di sekolah dalam pandangan masyarakat pengguna layanan sekolah (wali murid). Dengan metode yang sama, metode RCS ini dapat diaplikasikan di desa untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pemerintahan desa. Hanya saja, ada sedikit perbedaan dalam pendekatan dan teknis penyelenggaraannya, disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakatnya. Metode RCS untuk mengukur pelayanan ini mirip penggunaan kartu pelanggan (customer card) di hotel dan taksi, berisi sejumlah pertanyaan singkat yang diharapkan dapat dijawab oleh pengguna layanan. Namun untuk mengukur pelayanan pemerintah desa, kartu survey disesuaikan.

Metode RCS ini mirip metode survey atau polling namun lebih sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kartu RCS atau kuesioner dalam metode survey atau polling. Namun jika menggunakan lembar kuesioner, disamping terlalu lebar dan kurang akrab dengan kondisi, karakter dan budaya masyarakat desa, penggunaan kuesioner mengesankan “terlalu serius” sehingga mengganggu kenyamanan dalam pemberian input oleh masyarakat. Karenanya, instrumen pengumpul data dalam RCS ini menggunakan kartu berukuran kecil, dan dalam aplikasinya dapat diselenggarakan bersamaan dengan pemberian pelayanan di pemerintah desa. Teknik penyampaian pada masyarakat dapat disediakan di bagian depan kantor pemerintah desa sehingga masyarakat dapat mengambil dan mengisi sendiri. Atau, dibantu oleh perangkat desa yang sedang bertugas. Pengukuran dapat dilakukan ketika selesai memberikan layanan, karenanya metode RCS lebih sederhana.

Jika mau menggunakan metode survey, dapat memulai melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Dari survey ini dapat diketahui juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survey kepuasan masyarakat dan pengukuran IKM ini pemerintah desa dapat mengetahui kualitas dan perkembangan layanan dan hasil layanannya menurut masyarakat sebagai pihak yang mendapat manfaat atau kerugian dari pelayanan pemerintah desa.

Hasil survey ini merupakan input bagi kebijakan pemerintah desa, perbaikan pelayanan, perbaikan program, dsb. Baik metode RCS maupun survey, dapat juga digunakan untuk mengukur aspek lain selain kepuasan masyarakat, seperti misalnya penjaringan masukan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa maupun terkait program dan aneka urusan pemerintahan desa yang memerlukan masukan masyarakat.

Pemerintah desa dapat melakukan survey kepuasan masyarakat atau survey kinerja pelayanan atau survey pemetaan sosial atau apapun menurut kebutuhan pemerintah desanya, bahkan dengan cara yang mudah dan murah, seperti contoh pada bagian akhir artikel ini. Contoh ini adalah survey online, menggunakan e-kuesioner atau kuesioner online.

Lha bagaimana jika masyarakat desa tidak bisa menggunakan cara-cara online? Ya tetap menggunakan kuesioner konvensional (media kertas) berupa lembar kuesioner seperti pada metode survey atau kartu pertanyaan seperti dalam metode RCS. Jawaban responden (masyarakat pengguna layanan) di-input-kan ke kolom-kolom e-kuesioner oleh petugas.

Walaupun mungkin di desa-desa tertentu cara-cara online seperti ini kurang optimal karena keterbatasan tertentu, tetapi tetap memiliki manfaat sosial dan politik yakni itikad baik pemerintah desa untuk membuka informasi, membuka diri pada publik luas, sehingga dapat pula menjangkau tujuan-tujuan lain semisal menjaring usulan pihak lain atau desa lain, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antar desa dan menginkubasi usaha-usaha ekonomi produktif serta perluasan pasar bagi komoditas desa.

Sebagai contoh ilustrasi, aplikasi RCS atau e-kuesioner secara online penulis gunakan untuk menerima input dari publik dapat dilihat di link http://wkwk.lecture.ub.ac.id, pada fitur “Mini Polling” (mohon masukan anda). Varian lain, penulis aplikasikan di http://miracleways.com pada direktori “distance therapy”, berupa formulir online untuk mengumpulkan masukan dari pengguna layanan dalam blog tersebut.

Sedangkan contoh aplikasi RCS online atau e-survey atau survey online untuk program pemerintahan desa dapat dilihat pada bagian akhir artikel ini: http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-berbasis-partisipasi/ atau di bagian akhir artikel ini.

Sederhana, mudah dan murah, namun cukup efektif dan membantu jika diaplikasikan pada urusan penyelenggaraan pelayanan dalam pemerintah desa maupun dalam perencanaan dan membantu implementasi program lain semisal usaha ekonomi produktif (yang diimplementasikan melalui BUM Desa) dan men-support Kerjasama Antar Desa.

Kesimpulan

  1. Kelemahan aspek perencanaan karena kelemahan input perencanaan, diperbaiki dengan  memperkuat input perencanaan berupa pemetaan sosial yang mengiringi langkah formal (standard) dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa).
  2. Pemetaan sosial yang menjangkau potensi desa, masalah dan kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya pada aspek penyusunan perencanaan, tetapi juga pada penyusunan program pembangunan desa, khususnya pembentukan BUM Desa dan kerjasama antar desa.
  3. Kemampuan pemetaan sosial amat diperlukan oleh tim penyusun RPJM Desa atau tim penyelenggara musrenbang desa atau tim perencana desa atau dengan sebutan lain yang berfungsi menyusun perencanaan dan program pembangunan desa.
  4. Wawasan yang bersumber pada pemahaman akan pemetaan sosial dan aspek metodik yang sederhana, juga diperlukan oleh para aktor utama atau elit di tingkat RT, RW dan dusun untuk menghindari atau setidaknya mengurangi minim dan lemahnya usulan dari tingkat RT, RW dan dusun.
  5. Pemberian wawasan kepada para aktor utama atau elit di tingkat RT, RW dan dusun dilakukan oleh tim perencana desa atau sebutan lain, untuk memberi gambaran umum agar mereka lebih mampu memahami dan melakukan usulan program dengan lebih baik, tanpa bermuatan pengarahan atau penggiringan pemikiran.
  6. Pelayanan prima dilakukan pada pemerintahan desa dan diperkuat dengan memberikan kontrol oleh masyarakat pengguna dengan mengukur kinerja pemerintah desa dan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan dengan metode sederhana berupa Report Card System (RCS).
  7. Pelayanan prima pada pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, otonomi,  dengan memperhatikan juga analisis input – output dari metode RCS untuk mewujudkan pelayanan publik pemerintah desa yang baik, demokratis dan berintegritas, serta bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Rekomendasi

  1. Penguatan kapasitas tim perencana desa atau sebutan lain, mengenai pemahaman dan kemampuan  melakukan pemetaan sosial dan aspek metodik lain yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.
  2. Pemberian pemahaman tentang prioritas program pembangunan desa dan wawasan metodik sederhana pada para aktor utama di tingkat RT, RW dan dusun untuk menghindari atau setidaknya mengurangi minim dan lemahnya usulan dari tingkat RT, RW dan dusun.
  3. Melakukan fungsi pemetaan sosial yang terdokumentasi baik dan sistematis dalam dokumen hasil pemetaan dan analisis sosial yang memuat data inventarisasi potensi / aset desa secara sistematis dan update, atau yang disebut “dokumen apresiatif desa”.
  4. Memperbarui dokumen perencanaan desa, yakni RPJM Desa atau RKP Desa, bertumpu pada dokumen apresiatif desa.
  5. Membentuk dan mengembangkan BUM Desa yang berbasis data pada “dokumen apresiatif desa”.
  6. Memulai inisiasi kerjasama antar desa dengan memperhatikan data “dokumen apresiatif desa” dan modal kerjasama yang setidaknya berupa potensi, fasilitas dan sumberdaya (BUM Desa menjadi alternatif potensi, fasilitas dan sumberdaya representatif desa).
  7. Memulai pelayanan prima meskipun dalam skala kecil namun jelas dan dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance.
  8. Melakukan pengukuran pada penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah desa sebagai alat kontrol kinerja pemerintah desa di bidang pelayanan publik dan alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah desa.

Referensi:

Anonimous. Membangun Kedaulatan Desa: Panduan Perencanaan Partisipatif. Ford Foundation – FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa), 2008.

Mochtar, Hilmy, Darsono Wisadirana dan Wawan E. Kuswandoro. Policy Environment in Urban Area: Public Participation in Waste Management in Probolinggo, International Journal of Technical Research and Application, Special Issue 33, September 2015, 12 – 16.

Murtiono, Yusuf dan Wulandari. Perencanaan dan Penganggaran Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Sandi, Andi dan Widyo Hari Murdianto. Pengembangan Regulasi Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Suharyanto, Rossana Dewi dan M. Barori. Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Sumpeno, Wahjudin. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi II. Read (Reinforcement Action and Development). 2011.

Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib. Pengelolaan Aset Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Kuswandoro, Wawan E. Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter Contoh Pelayanan Publik Berintegritas. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/inovasi-pelayanan-publik-citizen-charter-contoh-pelayanan-publik-berintegritas/. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 05.20 WIB.

Kuswandoro, Wawan E. Menata Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat. Makalah sebagai bahan diskusi penyempurnaan Ranperda Pelayanan Publik Kota Malang, bersama DPRD Kota Malang, pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Pelangi, Malang. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelayanan-publik-berbasis-kebutuhan-masyarakat-2/

Kuswandoro, Wawan E. Modal Sosial dan Urban Policy: Kajian Best Practices Inovasi Pemerintah Daerah. Surabaya: Insecs Publishing, 2010.

Kuswandoro, Wawan E. Social Capital in Public Service Operation”, dalam Modul Integritas Administrasi Publik. ISBN 978–602–1604–16–8. Tiri International, 2013.

Kuswandoro, Wawan E. Strategi Pembangunan Sosial Melalui Pemanfaatan Ekonomi Modal Sosial: Pengalaman Kelompok Masyarakat Petani Laut di Probolinggo. Artikel. 2014.

Kuswandoro, Wawan E. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pendekatan Good Village Government Untuk Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri di Jawa Timur. 2015. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/strategi-pemberdayaan-masyarakat-desa-berbasis-partisipasi/

Kuswandoro, Wawan E. Utilisasi Local Knowledge dan Modal Sosial Untuk Penguatan Keswadayaan Masyarakat: Studi Pada Kelompok Masyarakat Petani Mangrove Probolinggo. 2014.

Kuswandoro, Wawan E. Perspektif Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan. 2015.  http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/perspektif-sosial-dalam-mengatasi-kemiskinan/

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial, Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti. Bandung: Rekayasa Sains, 2013.

Dokumen Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor 1 tahun 2015 tentang  Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul  dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

 


[1] Yusuf Murtiono dan Wulandari. Perencanaan dan Penganggaran Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, 18 – 19.

[2] Ibid.

[3] Ibid., 20.

[4] Sutaryono et al. Pengelolaan Aset Desa. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, 7 – 17.

[5] Yusuf Murtiono, op cit., 8 – 11.

[6] Hilmy Mochtar et al. Policy Environment in Urban Area: Public Participation in Waste Management in Probolinggo. International Journal of Technical Research and Application. Special Issue 33, September 2015, 12 – 16.

[7] Wawan E. Kuswandoro. Strategi Efisiensi Pembangunan Sosial Melalui Pemanfaatan Ekonomi Modal Sosial: Pengalaman Kelompok Masyarakat Petani Laut di Probolinggo.

[8] Sedang dikembangkan oleh pemerintah desa Dringu, dengan pendampingan oleh penulis.

[9] Pelatihan Pemetaan dan Analisis Sosial Untuk Merancang Kewirausahaan Masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan, di Kabupaten Probolinggo, 24 November 2011.

[10] Wawan E. Kuswandoro. Menata Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat. Makalah sebagai bahan diskusi penyempurnaan Ranperda Pelayanan Publik Kota Malang, bersama DPRD Kota Malang, pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Pelangi, Malang.

[11] Ibid.

[12] Wawan E. Kuswandoro, Handout “Pelayanan Publik Perspektif Masyarakat”. Disampaikan dalam diskusi penyempurnaan Ranperda Pelayanan Publik Kota Malang, bersama DPRD Kota Malang, pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Pelangi, Malang.

[13] Wawan E. Kuswandoro. Modal Sosial dan Urban Policy: Kajian Best Practices Inovasi Pemerintah Daerah. Surabaya: Insecs Publishing, 2010, 28 – 30.

[14] Wawan E. Kuswandoro. Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter Contoh Pelayanan Publik Berintegritas. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/inovasi-pelayanan-publik-citizen-charter-contoh-pelayanan-publik-berintegritas/. Diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 05.20 WIB.

___________________________

Artikel Terkait:

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi

Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Social Entrepreneur: Rekayasa Sosial Untuk Pemberdayaan

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH DESA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sedangkan variabel atau unsur-unsur survey kepuasan masyarakat, ditentukan berdasarkan kebutuhan survey pelayanan, yang kebetulan juga bersesuaian dengan isi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Variabel survey (unsur) dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga jika ingin mengukur IKM berdasarkan variabel (unsur) baru, perlu penghitungan ulang koefisien penimbangnya. Berikut survey kepuasan masyarakat, yang kompatibel dengan pengukuran IKM.

Klik Survey

Jika anda adalah warga desa setempat dan peduli pada desa anda, maka silakan anda mengisi e-kuesioner (kuesioner elektronik) dengan meng-klik “Klik Survey” di atas.

Partisipasi anda mengisi survey ini bermanfaat bagi perbaikan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Terimakasih.

_________________________________________________________________

PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA BERINTEGRITAS

Contoh Responsivitas Pelayanan Pemerintah Desa

Pos Pengaduan Masyarakat

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL

Slavoj Zizek

Great Mind of Slavoj Zizek

[youtube]https://youtu.be/cW1zUh94uMY[/youtube]

 

Karl Marx and Hegel

[youtube]https://youtu.be/7lpUTmvQLb8[/youtube]

 

Post Ideology

[youtube]https://youtu.be/kugiufHh800[/youtube]

 

Liberal Capitalism

[youtube]https://youtu.be/zBbwruvfFR4[/youtube]

 

Pressure of Meanings

[youtube]https://youtu.be/-qVAxuHRKOw[/youtube]

 

Slavoj Zizek’s Method of Madness Analysis

[youtube]https://youtu.be/NUhdaSArTeM[/youtube]

 

Digital Civilization

[youtube]https://youtu.be/u3iDKaRCQro[/youtube]

 

 

Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial

me n haryatmoko - BourdieuBerikut, adalah percikan pemikiran Bourdieu, sebagai pengantar memahami realitas sosial. Sebagai tulisan pengantar, tulisan ini memperkenalkan gagasan dasar pemikiran Bourdieu dalam memahami bagaimana individu berelasi sehingga membentuk “praktik”. Bagaimana ‘praktik’ tersebut terjadi dan apa saja yang “terlibat” dalam ‘praktik’ itu, dan bagaimana relasi habitus, arena, kapital, praktik dan kuasa dalam pandangan Bourdieu.

Pierre Bourdieu, adalah salah satu teoretisi terkemuka yang pemikirannya digunakan dalam cultural studies. Pemikiran Bourdieu banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Picasso, Franz Fanon, Jean Paul Sartre, Husserl, Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, Wittgenstein, Martin Heidegger, Michel Foucault, dll. Bourdieu meramu pemikiran beberapa pemikir tersebut menjadi bentuk pemikiran baru yang menekankan peran aktor atau subjektivitas yakni yang dikenal dengan metode strukturalisme – konstruktif[1]. Bourdieu dikenal dengan pengembangan kajian sosiologi kultural dan sosiologi reflektif atau metasosiologi.

WP_20161114_105Inti teori sosiologi kultural Bourdieu adalah “teori tentang praktik manusia” yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor (agent centred) dengan penjelasan objektivisme yang menekankan dimensi struktur dalam  membentuk kehidupan sosial[2].

Dasar pembentukan teorinya tak lepas dari pengalaman Bourdieu sendiri yang kemudian mempengaruhi bangunan  teorinya dalam karya-karyanya, yakni pengalamannya selama di Aljiers, Aljazair yang melakukan penelitian di masyarakat Aljiers sambil menjadi asisten dosen, setelah ia lulus dari sekolah filsafat terkemuka di Paris, Prancis, yakni Lycèe Louis le Griand dan Ècole Normale Supèrieure pada tahun 1951. Selama di perguruan tinggi kedua ini, Bourdieu bertemu dan berkenalan dengan Michel Foucault, Jacques Derrida dan Emmanuel Le Roy Ladurie[3]. Pengalaman pribadi dalam keluarga juga membentuk habitus Bourdieu dan juga mempengaruhi karyanya. Terlahir dengan nama Pierre Fèlix Bourdieu (1930 – 2002), di sebuah desa kecil yang bernama Denguin, di wilayah Béarn, Pyrénées, Perancis pada 1 Agustus 1930.  Ia berasal dari keluarga biasa dan besar di lingkungan kelas menengah ke bawah, dan kemudian berhasil menembus perguruan tinggi elit dengan lingkungan bergaya borjuis. Perubahan habitus dan arena yang menyolok ini juga mempengaruhi karyanya yang kemudian membawanya menjadi seorang sosiolog kultural, etnolog, antropolog dan filsuf yang diperhitungkan[4].

WP_20150827_014Teori yang dikembangkan Bourdieu berorientasi pada hubungan dialektik antara struktur objektif dan fenomena subjektif dalam melihat realitas sosial, yang disebut strukturalisme konstruktif, atau konstruktivis strukturalisme (constructivist structuralism), atau Bourdieu menyebutnya “strukturalisme genetis”, yaitu pemaduan analisis struktur objektif dengan asal – usul  mental individual, yang menurut Bourdieu, tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri. Tampak bahwa Bourdieu mengambil sebagian perspektif strukturalisme dan melihat “struktur objektif sebagai bebas dari kesadaran dan kemauan agen, yang mampu membimbing dan mengendalikan praktik mereka atau representasi mereka” [5]. Struktur subjektif Bourdieu tampak pada dinamika aktor, yang menurutnya mampu berimprovisasi secara teratur, meski dihasilkan tanpa sengaja. Ritzer, mengutip Jenkins, menunjukkan kelemahan teori Bourdieu adalah pada ketidakmampuannya mengatasi subjektivitas. Namun Bourdieu menjembatani subjektivisme dan objektivisme sebagai inti karyanya, yakni terletak pada habitus dan lingkungan, dan hubungan dialektika antara keduanya.

20131124_095906Sederhananya, Bourdieu memahami realitas sosial sebagai relasi dialektika antara individu (agen, struktur subjektif) dengan struktur objektif yakni struktur itu sendiri. relasi dialektika ini melibatkan unsur-unsur subjektif seperti mental individual, struktur pengalaman individual, sruktur kognitif, dsb yang berdialektika dengan struktur objektif. Dialektika ini menghasilkan “praktik”. Dan dalam relasi dialektika ini, Bourdieu memunculkan konsep-konsep untuk menjelaskan “struktur subjektif” dan “objektif” tersebut yakni yang disebutnya sebagai “habitus” dan arena (ranah, field). Habitus mengacu pada “apa yang ada dan dimiliki oleh agen (individu). Pertemuan habitus dalam arena memunculkan modal (kapital), yang dapat merupakan kapital sosial, ekonomi, kultural dan simbolik. Habitus, arena, kapital menghasilkan apa yang disebut Bourdieu sebagai kuasa simbolik. Berikut penjelasan dan relasi di antara habitus, arena, kapital dan kuasa.

Habitus ada di dalam pikiran aktor, lingkungan (field, arena) berada di luar pikiran mereka[6]. Dialektika atau penetrasi timbal balik antara struktur objektif dan subjektif atau antara struktur dan keagenan, merupakan upaya untuk keluar dari kebuntuan struktur dan agensi, oleh Bourdieu disebut ‘praktik’[7]. Praktik, menurut Bourdieu terjadi antara individu atau kelompok sosial, dalam proses internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas, yang mana praktik ini harus dianalisis sebagai hasil interaksi habitus dan ranah (arena)[8].

WP_20150827_020Habitus, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman  individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Struktur kognitif memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup keseharian bersama orang-orang lain. Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Dalam interaksi dengan orang lain atau pihak luar ini, terbentuklah ranah (arena), yang merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif[9]. Habitus juga  mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi tersendiri pada realita dunia itu. Oleh karenanya, pengetahuan memiliki kekuasaan konstitutif atau kemampuan menciptakan bentuk realitas dunia[10]. Richard Shusterman mencatat bahwa habitus meliputi keseluruhan relasi sosial dan makna:

The  habitus  acts through  its bodily incorporation of social relationships and meanings (i.e.  those  involving  reference  to  others)  but  without  needing  to articulate them  in terms of explicit  rules or reasons[11].

(habitus muncul dalam keseluruhan relasi-relasi sosial dan makna, misalnya dalam keterlibatan interaksi dengan orang lain, akan tetapi terjadi tanpa artikulasi eksplisit).

 

Hubungan habitus dengan arena, Shusterman menyatakan bahwa keduanya memiliki jalinan makna yang saling bertautan. Berikut pernyataannya:

K1Bourdieu’s theory of the dynamics of habitus (not a rigidly  fixed  or mechanical  habit) and  of  field  (not  a  stationary  space  but  a  dynamic  field  constituted by  struggles over changing  positions) demonstrates  that social structures and identities must be understood not as static, typological, and hard-edged categories but rather as dynamic formations of organized diachronic complexity, poised between stability and change, whose edges arc best construed (in terms of non-linear dynamics) as fuzzy, shifting  fractal basin  boundaries between complex attractors with relatively hard cores (ibid., 18).

(Teori Bourdieu tentang dinamika habitus dan arena, bukan ruang hampa tetapi sebuah ranah, arena, yang terkonstitusi oleh perjuangan untuk mendapatkan posisi-posisi, mendemonstrasikan bahwa struktur sosial dan identitas harus dipahami tidak secara statis, tipologik, menurut ketentuan kategoristik yang kaku, tetapi harus dipahami sebagai formasi yang dinamis dari kompleksitas diakronik yang terorganisasi, berada seimbang diantara stabilitas dan perubahan, dengan masing-masing sisi yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang kabur, menggeser tepian batas antara kemenarikan yang kompleks dengan ketegaran relatif).

 

Bourdieu juga menyatakan bahwa habitus secara erat berhubungan dengan modal (kapital), karena sebagian habitus tersebut berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Dan pada kenyataannya, ia menciptakan modal simbolik. Modal dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi dan legitimit. Modal simbolik merupakan modal yang dapat ditukar dan membawa posisi yang dapat memunculkan kekuasaan, yakni kekuasaan untuk merepresentasikan dunia sosial yang legitimit atau kekuasaan simbolik[12]. Fauzi Fashri juga mencatat, mereka yang menguasai keempat modal tersebut dalam jumlah yang besar akan memperoleh kekuasaan yang besar pula. Dengan demikian, modal harus ada dalam sebuah ranah (arena) agar ranah memiliki daya-daya yang memberikan arti. Karakteristik modal dihubungkan dengan skema habitus sebagai pedoman tindakan dan klasifikasi dan ranah (arena) selaku tempat beroperasinya modal[13]. Bourdieu juga meyakini bahwa kekuasaan bersifat tidak sederhana, dan sistemik atau bukan merupakan perkara personal, sebagaimana ditulis Craig Calhoun.

diskusi politik1Kuasa simbolik Bourdieu hadir dalam arena dari relasi dialektiknya dengan habitus dan modal (kapital), terutama kapital simbolik. Seseorang yang menguasai kapital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan pertarungan sosial karena di dalam arena selalu terjadi pertarungan sosial[14].

Sekian dulu perkenalan dengan Bourdieu ini, nanti kita lanjutkan dengan diskusi bagaimana habitus membentuk kapital dalam arena, juga kuasa. Dan bagaimana kuasa simbolik berlangsung dalam praktik sosial. Selanjutnya kita kembangkan diskusi kita dengan mengelaborasi praktik sosial, modal simbolik dan kekuasaan simbolik, seperti:

1. Praktik sosial seperti apa sajakah yang dapat didekati dengan teori Bourdieu ini?

2. Bagaimanakah kuasa simbolik bekerja pada suatu arena atau ranah?

3. Benarkah setiap relasi sosial selalu terjadi pertarungan sosial?

4. Bagaimana pertarungan sosial terjadi dan bagaimana peran serta posisi habitus dan kapital dalam arena pertarungan sosial tersebut? Benarkah ini semua adalah “praktik sosial”?

5. Dalam bidang politik, bagaimanakah habitus, kapital dan arena dapat menjelaskan relasi partai politik, pemilih, pemilihan umum? Dan bagaimana menjelaskan relasi pemerintah dan masyarakat?

6. Adakah kekuasaan simbolik yang beroperasi di arena yang melibatkan partai politik, pemerintah dan masyarakat?

Dan masih banyak elaborasi permasalahan sosial, budaya dan politik yang berjalin berkelindan dalam kehidupan sosial kita. Akan kita bahas satu per satu.. dan akan kita kembangkan untuk menganalisis berbagai persoalan sosial dan politik 🙂

Untuk mengelaborasi permasalahan sosial untuk memperoleh penjelasan yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat, dengan sendirinya teori sosial memerlukan metode untuk mengoperasionalkan ‘pencarian’ dan ‘pencarian kebenaran’ hingga menghasilkan penjelasan ilmiah. Penggunaan teori Bourdieu sangat baik jika dioperasionalkan dalam aktivitas ‘pencarian kebenaran’ (baca: penelitian) dengan menggunakan metode etnografi, seperti yang Bourdieu lakukan di Aljiers, Aljazair hingga ia merumuskan teori habitus-nya itu.

Semua akan yang saya tulis dalam artikel-artikel berikutnya.

 

 

 


Referensi:


Fashri, Fauzi. Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra, 2014.

Grenfell, Michael. Ed. Pierre Bourdieu: Key Concepts. North Yorkshire, UK: Acumen Publishing Limited, 2010.

Ritzer, George Teori Sosiologi Modern. Edisi Ketujuh. Terj. Triwibowo BS, Jakarta: Kencana, 2014.

Shusterman, Richard. Bourdieu: A Critical Reader. Massachusetts, USA: Blacwell Publishers Inc., 2000.

Bekerja Dengan Hati n Pikiran Positif - FULL

 

Etnografi: Pengantar

Setelah penjelasan tentang metode penelitian kualitatif, ada baiknya kita mengenal metode penelitian sosial yang juga berakar dari pendekatan kualitatif, namun lebih khusus untuk mendalami kehidupan masyarakat dengan memahami suatu pandangan hidup dari sudut pendang masyarakat atau penduduk asli, yakni tentang kehidupan mereka, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunia mereka. Jadi benar-benar “menyalin” dunia masyarakat, menurut cara pandang masyarakat, dan kita (peneliti) memberitahukan kepada “dunia kita”. Bukan, menurut cara pandang kita (peneliti), kita “salin untuk kita beritahukan kepada dunia kita”. Peran peneliti di sini “sebagai seseorang yang sedang belajar” kepada masyarakat atau penduduk yang sedang kita teliti. Kata kuncinya adalah: “dari sudut padang masyarakat”. Penelitian sosial ini adalah ‘etnografi’.

Etnografi, merupakan penelitian ilmu sosial yang menggunakan paradigma kualitatif, berakar berakar pada pendekatan kualitatif. Ia berupaya menjelaskan fakta atau realitas sosial secara mendalam, memahami realitas sosial apa adanya berdasarkan struktur pengalaman subjek (native’s point of view)[1]. Ia menangkap makna (meanings) yang diketemukan pada peristiwa atau subjek yang diteliti, bersifat “belajar dari masyarakat” (learning from the people), tidak hanya “mempelajari masyarakat” (learning about the people)[2].

Penelitian etnografi bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan sistem makna budaya yang digunakan masyarakat dalam mengorganisir tingkah laku mereka serta menginterpretasikan pengalaman mereka[3]. Karenanya, aspek penting penggalian ‘makna dari struktur pengalaman subjek’ inilah yang mencirikan penelitian etnografi ini yang dekat dengan paradigma kualitatif. Etnografi meniscayakan kedekatan peneliti dengan subjek yang diteliti, mempelajari dalam konteks alaminya yang berupaya memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya. Etnografi dilakukan berdasar pada cara kerja penelitian kualitatif yang mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris -studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional dan visual- yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis  dalam kehidupan seseorang.

WP_20150827_014Meminjam cara kerja kualitatif sebagai dasar, maka sebagai pengantar metode etnografi ini, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya sedikit merefresh metode kualitatif, yang berhubungan dengan etnografi. Cara kerja penelitian kualitatif, yakni menerapkan aneka metode yang saling berkaitan[4], peneliti kualitatif mengamati (observasi), terlibat dalam peristiwa bersama subjek (partisipatoris) untuk memberikan tafsir (interpretif) terhadapnya hingga menemukan meanings hingga proposisi. Karakter kualitatif ini menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif berparadigma non-positivis. Ia bisa berparadigma post-positivis, interpretif-konstruktif maupun kritis. Sejalan dengan apa yang ditulis Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam buku Handbook of  Qualitative Research, bahwa penelitian kualitatif tidak terikat dengan disiplin keilmuan tunggal manapun, juga tidak mempunyai seperangkat metode yang berbeda yang murni miliknya. Peneliti kualitatif memanfaatkan semiotika, analisis naratif, isi, wacana, arsip, dan fonemis, bahkan statistika; juga mendayagunakan pendekatan, metode, dan teknik etnometodologi, fenomenologi, hermeneutika, feminisme, rhizomatika, dekonstruksionisme, etnografi, wawancara, psikoanalisis, kajian-kajian kebudayaan, penelitian survei dan observasi partisipatif dll. Semua praktik penelitian ini “dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga”.[5] Keluasan dan keluwesan penelitian kualitatif dalam menggali makna pengalaman masyarakat ini memberi penekanan pada proses, makna dan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan.

WP_20150827_020Dari keluwesan metode kualitatif, maka kedudukan teori dalam penelitian kualitatif tidak seketat pada penelitian kuantitatif yang menjadi bingkai yang memagari peneliti. Pada penelitian kualitatif, teori merupakan guidance awal untuk memandu peneliti, yang selanjutnya  peneliti menganalisis dan memahami realitas yang ditelitinya secara alami. Alur pikir yang digunakan adalah induktif (bukan deduktif seperti pada kuantitatif). Karena tujuan penelitian kualitatif adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya (hal yang sebaliknya pada penelitian kuantitatif yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya)[6]  maka keluasan dan kedalaman makna yang direngkuh oleh penelitian kualitatif ini membutuhkan kecakapan penelitinya untuk dapat berinteraksi dengan subjek dengan baik dan mampu menyerap makna dari subjek. Kemampuan ini digambarkan oleh Denzin sebagai seorang “bricoleur” yakni seorang yang “serba bisa” atau seorang yang mandiri-profesional. Bricoleur ini menghasilkan “brikolase” yaitu serangkaian praktik yang disatupadukan dan disusun secara rapi sehingga menghasilkan solusi bagi persoalan dalam situasi nyata. Bricoleur memanfaatkan paradigma interpretif (feminisme, Marxisme, kajian-kajian kebudayaan, konstruktivisme) yang dapat difungsikan untuk memecahkan masalah, dan sekaligus memahami bahwa penelitian kualitatif itu merupakan proses interaksi yang dibentuk oleh perjalanan  hidup, biografi, gender, kelas sosial, ras dan kesukuannya sendiri sekaligus oleh hal-hal yang berada dalam konteks. Hasil kerja bricoleur berupa brikolase yakni sebuah ciptaan kompleks, padat, refleksif, dan mirip klipping yang mewakili citra, pemahaman, dan interpretasi peneliti mengenai dunia atau fenomena yang dianalisis.[7]

WP_20161114_105Karakter holistik-integratif penelitian kualitatif dalam pemahaman di atas dan kedalaman makna hingga menguak behind the fact, beyond the reality, (mengungkap ada apa sebenarnya di balik realitas yang tampak ini)[8] dalam penelitian kualitatif ini memberi penjelasan bahwa dalam metodologinya, penelitian kualitatif menghendaki adanya thick description untuk menelusuri dan membongkar realitas sosial yang didapatkan melalui in-depth interview (wawancara mendalam) dalam pengumpulan datanya (penelitian lapang)[9]. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan atau narasumber, yang mana informan atau narasumber ini adalah orang-orang yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Mereka adalah pelaku peristiwa, orang yang sangat tahu, paham dan ahli serta dekat dalam bidang atau masalah yang sedang diteliti, sehingga yang penting dari informan atau narasumber ini adalah kualitasnya, bukan jumlahnya seperti dalam penelitian kuantitatif. Karenanya, bukan jumlah informan atau narasumber yang dipentingkan, tetapi kedalaman, intensitas dan kualitas data yang diperoleh / digali dari mereka-lah yang penting. Apa yang disebut sebagai “tingkat kepercayaan” dalam penelitian kuantitatif yang direpresentasikan dengan ukuran sampel (semakin besar ukuran sampel atau jumlah responden maka penelitian akan semakin bisa dipercaya atau memperkecil margin of error), dalam penelitian kualitatif adalah kedalaman dan kualitas data yang dapat digali inilah yang penting. Karenanya, pemilihan informan atau narasumber menjadi penting.

WP_20150614_039Penelitian kualitatif memilih informan atau narasumber tidak secara acak, tetapi dipilih berdasarkan kriteria kepahaman dan kedekatan akan suatu masalah yang sedang diteliti. Biasanya dilakukan dengan teknik snow-ball dengan terlebih dahulu menentukan seorang informan atau narasumber kunci (purposive) yang darinya menjalar kepada informan atau narasumber lain atas referensi informan atau narasumber sebelumnya. Demikian dilakukan terus hingga informan atau narasumber ke-x ketika data telah jenuh yakni ketika informan atau narasumber telah tidak lagi bisa memunculkan konstruksi yang berbeda dan baru. Instrumen penelitian, menggunakan “panduan wawancara kualitatif” yang tidak bersifat terstruktur (ketat) seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih fleksibel, dengan tipe pertanyaan open-ended, yakni tiap pertanyaan akan berakhir dengan membuka jalan bagi pertanyaan berikutnya yang mengikuti alur semi-terstruktur maupun tidak terstruktur (peneliti bebas melakukan improvisasi di lapangan namun tetap dalam koridor desain penelitian). Ini bedanya dengan kuantitatif yang baku-kaku. Mengikuti alur ini, maka analisis data kualitatif bisa dilakukan sambil melakukan pengumpulan data, yang dilakukan setiap saat selama pengumpulan data, yang biasanya dicatat dalam jurnal harian atau logbook. Data-data dari informan kemudian dianalisis dengan teknik tertentu yang berpusat pada peneliti (interpretif-kritis) dan bisa juga menggunakan alat bantu software CDC-EZ Text, semacam SPSS-nya kualitatif. Software ini membantu mempermudah peneliti kualitatif untuk memilah dan mengklasifikasi data dari jawaban-jawaban informan atau narasumber (catatan: analisis, interpetasi tetap pada peneliti). Analisis data dilakukan selama pengumpulan data.

Hasil penelitian kualitatif bersifat memahami realitas sosial, menyentuh sisi praxis, bertujuan membangun teori, memunculkan pemahaman atau konsepsi atau teori baru atau memberikan kritik atas teori yang ada atau memperbarui teori.

Lebih lanjut tentang etnografi, tentang manfaat, mengapa menggunakan etnografi, keunggulan metode etnografi, hasil yang didapat dari metode etnografi, problem sosial apa saja yang sesuai diteliti dengan metode etnografi, hingga aspek teknis, kita bahas nanti ya…  🙂

Dan untuk lebih menyambungkan pemahaman dan temuan dalam menjelaskan realitas sosial, pada artikel mendatang akan saya tuliskan juga pertautan antara metode dan teori sosial dalam aplikasi yang kita gunakan dalam penelitian sosial.

 


 

Artikel terkait:

Etnografi Konstruktivis dan Penggunaannya Untuk Meneliti Komunitas Virtual

 

 

Referensi:

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Spradley, James P. Metode Etnografi. Terj. Yogyakarta: Tiara Wacana,  1997.

15556429_1794445987476491_1111699394_o