WK

Home: Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas

[Relasi Rakyat dan Negara: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan]

Kearifan dan Budaya Lokal (Local Wisdom): Integritas ala Indonesia

[Modal Sosial Dalam Pelayanan Publik Berintegritas – 3]

Materi ini membahas dan mengeksplorasi nilai-nilai kearifan dan budaya lokal yang mendukung dan sejalan atau kongruen dengan nilai dan semangat integritas ataukah sebaliknya, menjadi destruktif pada nilai-nilai integritas pada aspek pelayanan publik. Contoh tentang masyarakat Jawa Timur yang egaliter dan terbuka, dalam kehidupan sehari-hari keterbukaan yang merupakan tradisi sosial masyarakat setempat telah membentuk watak diri yang kuat masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Wujud nyata keterbukaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dinyatakan dalam hubungan dan komunikasi sosial yang berlangsung tanpa symbol dan tidak berbelit-belit[1]. Temuan Zuhro pada keunikan ciri budaya lokal masyarakat Jawa Timur bagian timur wilayah Surabaya dan Malang cenderung memberontak, sedangkan Surabaya dan Malang ke arah barat menunjukkan karakter masyarakat yang agak tertutup. Budaya lokal masyarakat Jawa Timur (terutama Surabaya dan Malang ke timur) yang cenderung terbuka akan membawa pengaruh pada hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Komunikasi yang terbuka dan tidak berbelit-belit akan berbeda dari kebiasaan masyarakat yang tertutup dan lamban. Hubungan dan komunikasi antara warga dengan penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) dengan budaya lokal yang cenderung terbuka dan egaliter akan berbeda dari masyarakat dengan budaya lokal yang tertutup dan penuh rasa segan dan hambatan budaya (Jawa: sungkan, ewuh pakewuh).

Contoh kearifan dan budaya lokal yang kedua, adalah konsep nagari di Sumatera Barat. Walaupun kini nagari telah mengalami beberapa pergeseran nilai dasar, tetutama setelah era Orde Baru, namun pada pokoknya masih tetap. Nagari, merupakan pranata lokal masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) yang secara tradisional berfungsi sebagai lembaga adat. Struktur nagari dipimpin oleh seorang datuak yang dipilih oleh masyarakat. Sebagai lembaga adat, nagari merupakan wahana berkumpul dan bermusyawarah untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat secara adat dan agama. Nilai-nilai adat dan agama bagi masyarakat melebur, sesuai dengan pepatah lokal Minangkabau, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (adat bersendikan hukum agama, hukum agama bersendikan kitabullah). Dalam nagari, terpelihara hak-hak bicara warga masyarakat dalam musyawarah, egaliter, tidak membeda-bedakan strata sosial dan menghargai kebebasan berpendapat. Kalimat budaya yang cukup popular di Minangkabau, menunjukkan hal ini. Seperti misalnya, duduak samo randah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah, tegak sama tinggi), kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke musyawarah. Tampak bahwa nilai dan budaya lokal masyarakat Minangkabau bercirikan musyawarah dan menghargai pendapat sehingga masyarakat Minang terbiasa beradu argumen dan berdebat. Mekanisme musyawarah dan beradu argument ini merupakan modal sosial yang baik dalam konteks demokrasi lokal[2]. Pertanyaannya adalah, nilai budaya lokal seperti ini ketika diverifikasi dengan situasi ketika masyarakat berhubungan dengan pemerintah (penyedia pelayanan publik), akankah menunjukkan nilai-nilai integritas ataukah sebaliknya. Di sini perlu pengayaan dan pendalaman secara konstekstual dan dinamis, yang dapat digali dalam konteks dan praktik keseharian.

Kesimpulan

satu

Kearifan dan budaya lokal merupakan cara berpikir dan bertindak bagi masyarakat dalam arena budaya tertentu, baik dalam kelompoknya maupun antar kelompok dan dalam hubungannya dengan pemerintah.

dua

Nilai kearifan dan budaya lokal bersifat dinamis, tidak status, dan mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Perlu melakukan identifikasi kontinu untuk mendeteksi nilai kearifan dan budaya lokal ini dalam konteks politik dan pemerintahan.